Pembangunan Gedung di Medan Dituding Penyebab TVRI Sumut Tak Bisa Siaran Langsung

Beritasumut.com - Stasiun TVRI Medan tidak bisa siaran langsung (live) sejak 1 Februari 2016. Pembangunan gedung apartemen yang tepat berada di garis saluran jaringan menuju pemancar TVRI di Bandar Baru, dituding sebagai penyebab.

Sebagai bentuk dukungan kepada TVRI dan kritik kepada pemerintah, warga terdiri atas berbagai kalangan melakukan kegiatan teatrikal dan dialog publik dengan menggelar "Panggung Rakyat #Save TVRI Sumut" di halaman Stasiun TVRI Sumut, Jalan Putri Hijau, Medan, Selasa (15/3/2016).

Kegiatan bertema "Satu kata rakyat Sumatera Utara... lawan arogansi Podomoro" digagas oleh KAHMI Medan bersama sejumlah elemen sebagaimana disampaikan Ketua Umum KAHMI Medan Hasim Purba yang juga Ketua Departemen Hukum Perdata USU. Aksi tersebut sebagai bentuk dukungan kepada TVRI Sumut namun menjadi kritik kepada pemerintah.

"Sudah dua bulan tidak bisa siaran langsung, karena pembangunan Podomoro ini. Rakyat sangat membutuhkan siaran langsung," katanya.

Pemerintah diharapkan, agar memperhatikan hal itu. Sebab, rakyat tidak ingin menghambat pembangunan, namun pembangunan juga harus memberikan perhatian terhadap hak-hak rakyat.

Dikatakannya, sesuai dengan pembicaraan saat rapat dengar pendapat di Komisi A DPRD Sumut sudah ada kesepakatan agar pengembang membangun satelit untuk kepentingan siaran TVRI. "Tapi sampai saat ini tidak ada," katanya.

Bungaran Antonius Simanjuntak, juga mengatakan bahwa sepatutnya pembangunan yang terjadi memikirkan hak rakyat. "Kita sebagai rakyat sangat kecewa dengan kondisi ini, ini permainan kapitalis dan neokapitalis," katanya.

Sementara itu, Kepala Stasiun TVRI Sumut Zainuddin Latuconsina mengatakan pihaknya saat ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Tujuannya, bukanlah untuk menghentikan pembangunan yang ada.

"Kita memang tidak bisa siaran langsung dari stasiun di Medan sejak 1 Februari 2016. Sejak Tahun 2015, kita sudah menyurati pengembang namun tidak ditanggapi," katanya.

Akhirnya, lanjut Zainuddin, pertemuan baru tercapai saat persoalan ini dibahas di DPRD Sumut. Sudah ada sebulan, namun belum bisa terlaksana sebagaimana disepakati sebelumnya.

Menurutnya, solusi paling baik adalah dengan penyewaan satelit sehingga tidak mengganggu jalur jaringan siaran lagi. (BS-031)