Senin, 11 Mei 2026

DPRD Medan Mediasi Sengketa Tanah di Terjun, Aparat Jangan Berpihak

Kamis, 23 Januari 2014 05:59 WIB
DPRD Medan Mediasi Sengketa Tanah di Terjun, Aparat Jangan Berpihak
Google
Ilustrasi
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Medan, (beritasumut.com) – Ketua Komisi A DPRD Kota Medan Porman Naibaho dan Ketua Komisi D CP Nainggolan DPRD Medan mendampingi pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan mengukur ulang tanah warga yang bersengketa di Jalan Rahmad Budin, Lingkungan 14, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Rabu (22/1/2014). Hal ini merupakan tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat Komisi A pekan lalu.

Dalam pengukuran yang dilakukan pihak BPN yang diwakili Danil didampingi Suardi Chan, juga disaksikan Anggota Komisi A DPRD Medan Khairuddin Salim dan Parlindungan Sipahutar. Sementara pihak kelurahan, Sekretaris Lurah Frianto, dari pihak Kecamatan Medan Marelan Ahyar Suwito, Kepling  dan Polsekta Medan Labuhan AA Simarmata dan P Siahaan disaksikan pihak yang bersengketa Ayen (Ayam) dan Marini.

Pada kesempatan tersebut Ketua Komisi A DPRD Medan Porman Naibaho bersama Ketua Komisi D DPRD Medan CP Nainggolan mengingatkan pihak yang bersengketa supaya mentaati  hasil pengukuran BPN. Kemudian aparat kelurahan dan kepling serta pihak kepolisian supaya mendukung hasil pengukuran BPN serta mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan person.

Porman juga mengingatkan aparat pemerintah dan keamanan tidak berpihak kepada siapapun. Tetapi harus netral dan mendukung  terhadap  peraturan yang berlaku bahkan tetap mempertimbangkan aspek sosial yakni mengutamakan kepentingan umum seperti fasilitas jalan umum.

Sementara itu menurut CP Nainggolan, terkait fasilitas sarana jalan umum yang telah dihibahkan sebelumnya, pihak ahli waris tidak semena-mena dapat menarik kembali atau mengklaim sebagai miliknya sekaligus menutup/memagar jalan tersebut. Sesuai dengan peraturan, Garis Sempadan Bangunan (GSB) juga harus diperhatikan agar tidak menggangu pengguna jalan. Untuk itu, tidak dibenarkan mendirikan pagar tanpa seizin pemerintah.

“Karena pemilik tanah sebelumnya sudah membagi lahan dengan menghibahkan fasilitas jalan, maka kedua pimilik tanah otomatis dalam surat sertifikat, sebagai surat keterangan harus bersebelahan dengan jalan. Pihak manapun tidak berhak mengklaim jalan dimaksud sebagai miliknya,” terang CP.

Sedangkan Danil dari BPN mengharapkan pihak Ayam dan Marini mentaati keputusan BPN sekaligus memberikan data akurat berikutnya. Sementara salah satu pihak yang bersengketa Marini menyebutkan akan mempercayakan kepada pihak BPN terkait surat dan batas tanahnya. (BS-001)

Tags
beritaTerkait
Diteror Bunuh OTK, Rajudin Minta Kecurangan Dunia Pendidikan di Medan Direspon Semua Pihak

Diteror Bunuh OTK, Rajudin Minta Kecurangan Dunia Pendidikan di Medan Direspon Semua Pihak

Poldasu Belum Terima Laporan Terkait Teror Kepada Anggota DPRD Medan

Poldasu Belum Terima Laporan Terkait Teror Kepada Anggota DPRD Medan

Demo di Tengah Jalan, Kanit Reskrim Polsek Percut Seituan Redam Emosi Pedagang Aksara

Demo di Tengah Jalan, Kanit Reskrim Polsek Percut Seituan Redam Emosi Pedagang Aksara

Lapak Terbakar, Pedagang Aksara Jualan di Pinggir Jalan

Lapak Terbakar, Pedagang Aksara Jualan di Pinggir Jalan

Tiga Instansi Pemko Tak Hadir, Rapat Pansus Kepling Dibatalkan

Tiga Instansi Pemko Tak Hadir, Rapat Pansus Kepling Dibatalkan

Anggota Komisi C DPRD Medan Setuju Pembentukan Pansus Aksara

Anggota Komisi C DPRD Medan Setuju Pembentukan Pansus Aksara

komentar
beritaTerbaru
hit tracker