Dari Budaya ke Kelas, Penguatan Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Merdeka di Sumatera Utara

beritasumut.com - Upaya memperkuat budaya anti korupsi di kalangan generasi muda dan dapat didorong melalui sektor Pendidikan Dasar di Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan yang dikembangkan tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga mengintegrasikan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dalam implementasi Kurikulum Merdeka, yang dapat diperkuat melalui kegiatan sosialisasi langsung ke sekolah.

Para pakar pendidikan menilai bahwa pendidikan anti korupsi tidak cukup hanya diajarkan sebagai pengetahuan tentang hukum atau dampak korupsi, tetapi harus diarahkan pada pembentukan karakter peserta didik secara menyeluruh. Pendidikan karakter, sebagaimana ditegaskan oleh Lickona (1991), mencakup dimensi moral knowing, moral feeling, dan moral action yang secara integral membentuk perilaku individu. Dalam konteks ini, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan integritas menjadi fondasi utama dalam upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan.

Sebagai bagian dari implementasi tersebut, Nurmairina selaku mahasiswa S3 Pendidikan Dasar, Universitas Negeri Medan (UNIMED) dan Prof. Dr, Hasratuddin, M.Pd, sebagai Pembimbing telah melakukan sosialisasi pendidikan anti korupsi berbasis budaya lokal ke sekolah yang ada di kabupaten/kota di Sumatera Utara, salah satunya SDN 064990 Medan. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk workshop guru, seminar siswa, pendampingan projek sekolah, serta integrasi materi dalam kegiatan pembelajaran.

Baca Juga:

• Dimanja AI, Daya Juang Belajar Siswa di Sumatera Utara Perlu Dibangkitkan
• Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Sukses Gelar PKM, Guru SD di Medan Kini Lebih Kompeten Cegah Stunting

"Kepala sekolah dan guru diberikan pelatihan mengenai strategi mengintegrasikan nilai anti korupsi dalam pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka. Sementara itu, siswa dilibatkan dalam kegiatan edukatif seperti diskusi, simulasi kasus, dan projek berbasis budaya lokal yang menekankan pentingnya integritas dalam kehidupan sehari-hari," ujar Nurmairina, Rabu (01/04/2026).

Nurmairina menyebut, provinsi Sumatera Utara yang memiliki keberagaman budaya dinilai memiliki modal sosial yang kuat untuk memperkuat pendidikan anti korupsi berbasis nilai lokal. "Falsafah budaya seperti Dalihan Na Tolu dalam masyarakat Batak mengajarkan keseimbangan hubungan sosial dan tanggung jawab moral antarindividu. Nilai kehormatan (hasangapon) dalam budaya tersebut menekankan bahwa martabat seseorang sangat ditentukan oleh perilaku yang menjunjung tinggi kejujuran (Simanjuntak, 2010). Selain itu, nilai marsiadapari yang mencerminkan semangat gotong royong dan solidaritas sosial juga menjadi landasan penting dalam membangun kesadaran kolektif. Dalam perspektif ini, tindakan korupsi tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai kebersamaan dalam masyarakat (Siregar, 2015). Nilai-nilai serupa juga ditemukan dalam budaya Melayu yang berkembang di wilayah pesisir Sumatera Utara. Prinsip "adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah" menegaskan bahwa kehidupan sosial harus berlandaskan nilai moral dan agama. Dalam kerangka tersebut, kejujuran dan amanah menjadi prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat (Yusuf, 2012)," paparnya.

Baca Juga:

• 53 Sekolah Rakyat Segera Hadir, Pemerintah Pastikan Kesiapan Infrastruktur dan Kurikulum
• Tinjau SD Yang Terbengkalai, Wakil Walikota Medan Minta Dimanfaatkan untuk Fasilitas Pendukung Belajar dan Mengajar

Integrasi nilai-nilai budaya lokal ini, menurutnya, sejalan dengan arah kebijakan Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran kontekstual dan penguatan karakter peserta didik. Salah satu komponen utama dalam kurikulum ini adalah Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), yang bertujuan menanamkan nilai-nilai seperti beriman dan berakhlak mulia, gotong royong, serta tanggung jawab sosial (Kemendikbudristek, 2022).

Melalui sosialisasi yang dilakukan, sekolah SDN 064990 Medan mulai mengembangkan proyek P5 bertema integritas dan anti korupsi berbasis budaya lokal. Misalnya, siswa diajak mengkaji nilai-nilai dalam Dalihan Na Tolu, melakukan studi tentang praktik kejujuran dalam kehidupan masyarakat, serta membuat kampanye anti korupsi berbasis nilai budaya daerah. Pendekatan ini dinilai efektif karena mampu menghubungkan konsep abstrak tentang anti korupsi dengan realitas budaya yang dekat dengan kehidupan siswa. Seperti dikemukakan oleh Banks (2008), pendidikan yang relevan secara budaya akan lebih mudah diterima oleh peserta didik karena sesuai dengan pengalaman sosial mereka.

Selain melalui pembelajaran, sekolah juga didorong untuk menjadi lingkungan yang mencerminkan nilai-nilai integritas. Transparansi dalam pengelolaan dana sekolah, kejujuran dalam proses evaluasi, serta budaya disiplin menjadi bagian penting dari pendidikan anti korupsi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa lingkungan pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku moral siswa (Nucci & Narvaez, 2008).

Nurmairina berharap melalui sosialisasi yang berkelanjutan, pendidikan anti korupsi tidak hanya menjadi program sesaat, tetapi menjadi budaya yang hidup di lingkungan sekolah khussusnya di Sumatera Utara. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi program ini. "Dengan memanfaatkan kekayaan budaya lokal yang ada di Sumatera Utara sebagai sumber nilai pendidikan dan memperkuat implementasinya melalui sosialisasi di sekolah, Sumatera Utara memiliki peluang besar untuk membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berintegritas. Jika nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab berhasil ditanamkan sejak dini, maka generasi muda diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam mewujudkan masyarakat yang bersih dan bebas dari praktik korupsi di masa depan," tandasnya. (Rel)

Dimanja AI, Daya Juang Belajar Siswa di Sumatera Utara Perlu Dibangkitkan

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Sukses Gelar PKM, Guru SD di Medan Kini Lebih Kompeten Cegah Stunting

53 Sekolah Rakyat Segera Hadir, Pemerintah Pastikan Kesiapan Infrastruktur dan Kurikulum

Tinjau SD Yang Terbengkalai, Wakil Walikota Medan Minta Dimanfaatkan untuk Fasilitas Pendukung Belajar dan Mengajar

Tri Sumatera Hadirkan Pembelajaran Digital dan Sportivitas di Nias Selatan

Pemko Medan Persiapkan Regrouping SD Negeri dan Pembentukan Sekolah Unggulan