TO Satres Narkoba Polrestabes Medan Semakin Eksis Edarkan Sabu di Jermal 7, Segera Ditangkap
Masyarakat yang gerah dengan maraknya peredaran narkoba di Jalan Jermal 7 Ujung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang dan bandar
Peristiwa
beritasumut.com - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah Sumatera Utara (Sumut) berharap pemerintah mempermudah proses pengurusan izin perguruan tinggi swasta. Dia juga berharap penyerahan ewenang atau tupoksi dari pemerintah pusat kepada LLDikti wilayah segera dipercepat.
Hal itu ditegaskan Ketua Aptisi Wilayah Sumut Dr H Muhammad Isa Indrawan SE, MM didampingi Sekretaris Supriyanto SE MSi saat diwawancarai di sela-sela Rapat Kerja Wilayah Aptisi Sumut, di Le Polonia Hotel, Rabu (25/05/2022).
"Saat ini sebenarnya yang menjadi tantangan terbesar perguruan tinggi adalah pengurusan izin. Dengan adanya portal siaga sedikit menyulitkan perguruan tinggi karena dasar pendirian dari mulai awal harus disiapkan kembali. Yang kedua, soal akreditasi yang saat ini masih terjadi tarik menarik, dimana akreditasi mandiri yang berbiaya tinggi, dan tidak semua PTS mampu," kata Isa Indrawan yang juga Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) Medan.
Permasalahan lainnya, kata Isa, adalah uji kompetensi yang saat ini membebani mahasiswa khususnya di bidang kesehatan. Karena mahasiswa tidak bisa tamat jika tidak lulus uji kompetensi.
"Masalah-masalah ini yang dibahas di Raker sehingga menghasilkan rekomendasi yang akan dikirim nantinya melalui Aptisi Pusat ke Komisi X DPR RI pada 30 Mei mendatang," kata Isa Indrawan.
Adapun rekomendasi itu, sambung Isa Indrawan antara lain, meminta pemerintah mempermudah pengurusan izin perguruan tinggi.
"Rekomendasi kedua adalah meminta agar penyerahan wewenang atau tupoksi dari pemerintah pusat kepada LLDikti wilayah dipercepat. Sehingga urusan tidak lagi semuanya harus ke Jakarta," kata Isa Indrawan.
[br] Dalam rapat kerja itu, Aptisi Sumut menandatangan naskah kesepahaman kerjasama atau MoU dengan sejumlah pihak, yakni pertama dengan BTN terkait dengan fasilitas pembiayaan perumahan Aptisi Sumut. Kedua, dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut terkait dengan pemberitaan, kinerja, magang dan pendidikan bagi kedua belah pihak. Ketiga dengan Bank Bukopin Syariah tentang digitalisasi pendidikan bersama Berkah Mandiri Belajar, pembiayaan sarana digitalisasi dan infrastruktur PTS.
Keempat, MoU Aptisi dengan BPJS untuk memproteksi mahasiswa yang sedang magang atau KKN. "Nantinya BPJS akan membuat portal KKN Sumut sehingga tidak ada tumpang tindih lokasi dan datanya bisa diintegrasikan untuk kebutuhan Sumut," kata Isa Indrawan.
Adapum narasumber pada Rakerwil itu, antara lain Direktur Kelembagaan Pendidikan Tinggi Dr Lukman ST Hum dan sejumlah mitra Aptisi Sumut. Rakerwil diikuti utusan 213 PTS yang tergabung dalam Aptisi Wilayah Sumut.(BS06)
Masyarakat yang gerah dengan maraknya peredaran narkoba di Jalan Jermal 7 Ujung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang dan bandar
Peristiwa
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melaksanakan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 Batch 2 di berbagai daerah melalui Balai Besar
Politik & Pemerintahan
Warga Kota Medan kembali gempar. Diskotik sekaligus KTV Krypton yang berlokasi strategis di Jalan Gajah Mada Nomor 53, Kelurahan Babura, Kec
Hiburan
beritasumut.com Insiden pemadaman listrik massal (blackout) yang sempat melumpuhkan aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, k
Ekonomi
beritasumut.com Direktur Akademi PSMS Medan, Legimin Raharjo pemain Bekasi City FC, Iksan Chan dan mantan Pelatih PSPS dan PON Sumatera Ut
Olahraga
beritasumut.comPuluhan mesin judi tembak ikan yang dikendalikan dan dikelola oleh berinisial DS eksis beroperasi penuh 24 jam tanpa jeda di
Peristiwa
beritasumut.com Sidang gugatan eks karyawan terhadap PT Tor Ganda kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin (11/5/2026). Dalam per
Peristiwa
beritasumut.comDalam rangka menyambut Hari Raya Waisak, umat Buddha bersama organisasi kemasyarakatan melaksanakan kegiatan penaburan eco e
Cerita Sumut
Lippo Karawaci menunjuk Bambang Soesatyo sebagai Komisaris Independen dan Indra Yuwana sebagai Presiden Direktur dalam RUPST 2026.
Ekonomi
beritasumut.com Sidang perdana perkara pembatalan perdamaian (homologasi) yang diajukan oleh 34 mantan karyawan terhadap PT Tor Ganda di Pe
Peristiwa