Program DLP Buat Dinas Kesehatan Sumut Serba Salah

Beritasumut.com-Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut Agustama, mengungkapkan, Progam Dokter Layanan Prima (DLP) membuat pihaknya serba salah.

"Kita seperti buah simalakama, satu sisi kita harus mendukung program pemerintah, tapi satu sisi kita harus menerima aspirasi para dokter," imbuhnya, saat menerima perwakilan unjukrasa dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI), di Kantor Gubernur Sumut, Senin (24/10/2016).

Begitupun, lanjutnya, pihaknya akan menyampaikan pernyataan sikap dari dokter di Medan ke pusat.

"Nanti Pemprovsu akan diundang ke pusat untuk membicarakan program DLP yang masih memicu perdebatan ini. Kita akan menyampaikan sikap para dokter ke pusat," tambahnya.

Para dokter itu diterima oleh Staf Ahli Gubsu Noval, Plt Kadis Kesehatan Sumut Agustama, Kepala Satpol PP Zulkifli Taufik dan lainnya. Menurut Agustama, pihaknya berada posisi serba salah.

Sementara itu, Perwakilan PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat dr Khairani Sukatendel SpOG, menegaskan, program DLP bukan solusi untuk meningkatkan kualitas layanan primer. Sebab, banyak faktor yang berperan atau menjadi penyebab buruknya layanan kesehatan primer, salahsatunya sarana dan prasarana yang tidak memadai.

"Program DLP ini hanya menyasar SDM-nya saja, menurut kita, dokter umum yang udah menyelesaikan pendidikannya sudah mumpuni menangani 144 diagnosis penyakit dengan tuntas. Sementara sarana prasarana, obat, alat kesehatan, laboratorium, kenyamanan dokter tidak diperhatikan sama sekali," ujarnya.

Menurut Khairani, buruknya layanan kesehatan primer, bukan karena tidak kompetennya SDM dokter, melainkan tidak adanya sarana prasarana yang memadai di puskesmas dan klinik, sehingga dokter yang praktik di layanan primer terpaksa merujuk pasien ke RS.

"Ini salah satu penyebab banyaknya dokter layanan primer merujuk pasien ke RS, bukan karena dia tidak cakap menangani pasien, tetapi memang obat, alat kesehatan yang tidak memadai," imbuhnya.

Dia menilai, pemerintah hanya menekan kendali biaya di era jaminan kesehatan nasional, namun mengabaikan kendali mutu.

"Kalau menerapkan kendali mutu, seharusnya pemerintah memperhatikan juga sarana prasarana di layanan primer, baik itu di puskesmas dan klinik. Begitu juga, manajemen juga harus transparansi. Penolakan program DLP ini, bukan berarti IDI menolak rencana pemerintah dalam perbaikan kualitas dokter," tambahnya.

Hal ini juga dibenarkan Ketua Persatuan Dokter Umum Indonesia (PDUI) Sumut dr Dedi Irawan. Menurutnya, program DLP ini terkesan pemerintah mengkastakan kalau dokter umum itu paling rendah.

"Seolah-olah penyebab banyaknya rujukan pasien ke RS karena dokter umum tidak berkualitas. Pernah ada kasus, ada pasien diabetes hanya diberi vitamin oleh dokter di layanan primer, padahal dokter itu tahu, vitamin itu tidak menyembuhkan penyakitnya si pasien. Tetapi untuk menjaga perasaan pasien, vitamin itu terpaksa diberikan karena cuma itu yang ada di layanan kesehatan tersebut," tegasnya.

Ini membuktikan kalau sarana dan prasarana di layanan kesehatan primer harus dibenahi. Belum lagi masih ada dokter yang digaji hanya Rp50 ribu per hari (kerja 12 jam).

"Program ini juga terkesan dipaksakan, karena sudah ada penolakan dari seluruh dokter di Indonesia, tetapi pemerintah tetap saja ngotot program ini dijalankan," pungkasnya.(BS03)

LPA Deli Serdang Jenguk Anak Korban Kekerasan asal Dairi di RSU Haji Medan

CitraLand Tunjukkan Kepedulian Pendidikan Anak Bangsa, Bupati Deliserdang Targetkan 2028 Tak Ada Lagi Sekolah Sore

CitraLand Tanjung Morawa Wujudkan Kepedulian Sosial Melalui Program Bedah Rumah

Pertamina Sumbagut Bersama BPH Migas Cek Penyaluran BBM Subsidi di Sumbar

Kualitas Pendidikan di Sumatera Utara Masih Timpang, Akademisi Tawarkan Solusi Strategis

Sarana Air Bersih dan 1.577 Tabung Bright Gas Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Pidie Jaya