Beritasumut.com - Pertumbuhan ekonomi untuk mencapai Visi Indonesia Maju mengalami tantangan yang cukup berat di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Untuk itu, dibutuhkan transformasi ekonomi yang mampu menggerakkan seluruh sektor dan melibatkan seluruh masyarakat, salah satunya melalui digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah.
“Digitalisasi berperan signifikan, di antaranya dalam menahan laju penurunan kinerja penjualan produk industri halal, mempercepat mekanisme audit online dalam pengajuan sertifikasi halal, mendorong peningkatan keuangan sosial syariah terutama dalam hal pembayaran ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf) secara online oleh masyarakat,†ujar Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin, pada Webinar Ekonomi Syariah, Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Dipenogoro (UNDIP) melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro No.2, Jakarta Pusat, Rabu (28/04/2021).
Wapres menjelaskan, nilai transaksi produk halal dengan perdagangan elektronik (e-commerce marketplace) selama Mei sampai Desember 2020 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Baca Juga:
“Data Bank Indonesia mencatatkan nominal transaksi produk halal melalui perdagangan elektronik selama Mei sampai Desember 2020 secara kumulatif tumbuh 49,52 persen dibanding periode yang sama tahun 2019. Pada Mei 2020 bertepatan dengan pembatasan arus mudik dan pengurangan hari libur sepanjang Hari Raya Idul Fitri 1441 H, justru terjadi lonjakan transaksi produk halal melalui e-commerce marketplace hingga tumbuh 7,25 persen,†jelasnya dllansir dari Kominfo.go.id, Rabu (28/04/2021).
Baca Juga:
[br] Wapres menambahkan bahwa digitalisasi juga terjadi pada metode pembayaran yang digunakan oleh masyarakat selama pandemi. Selama 2020, metode pembayaran transaksi produk halal di e-commerce marketplace didominasi oleh uang elektronik dan transfer bank, masing-masing sebesar 42,10 persen dan 23,08 persen dari pangsa dan masih berlangsung hingga saat ini.
“Data terkini secara umum, volume transaksi keuangan digital perbankan Indonesia pada Maret 2021 telah mencapai 553,6 juta atau tumbuh 42,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun nilai transaksinya juga naik 26,44 persen atau mencapai Rp3.025,6 triliun year on year,†ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menjelaskan peluang digitalisasi ekonomi dan keuangan syariah yang dapat dilakukan sesuai mandat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Pertama, pengembangan industri halal dari hulu ke hilir melalui pemanfaatan Big Data, kecerdasan artifisial, maupun block chain. Kedua, pengembangan layanan keuangan digital di sektor perbankan syariah, termasuk Bank Wakaf Mikro, Baitul Maal Wa Tamwiil, dan koperasi syariah.
Baca Juga : Indonesia Siap Jadi Produsen Produk Halal Dunia, Wapres: Prioritas Benahi Pencatatan Data Ekspor
Ketiga, keuangan sosial syariah, terutama transformasi pengelolaan zakat dan wakaf uang dengan memanfaatkan teknologi digital. Keempat, peningkatan kolaborasi antara e-commerce marketplace dengan pelaku usaha syariah dan pusat-pusat inkubasi syariah.
[br] Di sisi lain, menurut Wapres, untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, perguruan tinggi dan akademisi dapat berperan dalam penguatan kelembagaan sebagai center of excellence (pusat keunggulan) di bidang ilmu ekonomi dan keuangan Islam serta pengembangan dan implementasi riset dan edukasi ekonomi syariah di berbagai lini.
“Sehingga tercipta kesesuaian (link and match) antara sektor pendidikan dan sektor industri, serta penguatan pusat riset ekonomi syariah internasional dan perluasan eksistensi di forum internasional syariah,†pungkasnya.
Sebelumnya Rektor UNDIP Yos Johan Utama menyampaikan bahwa Webinar yang bertajuk “Penguatan Industri Ekonomi Syariah di Era Digitalisasi dan New Normal†ini merupakan perwujudan tanggung jawab ilmiah dari UNDIP dalam pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
Baca Juga : Pemerintah Dorong UMKM dan Ekonomi Kreatif Naik Kelas
“Webinar ini merupakan salah satu wujud dari tanggung jawab ilmiah dari UNDIP dalam mengembangkan salah satu bentuk ekonomi yang secara nyata merupakan berkaitan dengan masalah-masalah yang diatur dalam keagamaan. Selama ini kita sudah lama bergelut dengan ekonomi-ekonomi konvensional yang penuh dengan ribawi dan hal-hal yang jauh dari sifat-sifat kesyariahan,†ujarnya. Hadir dalam acara tersebut civitas akademika UNDIP. Sementara, Wapres didampingi Staf Khusus Wapres Mohammad Nasir. (BS09)
beritasumut.comPengadilan Militer Tinggi II Jakarta kembali menggelar sidang perkara korupsi koneksitas Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Da
Peristiwa
beritasumut.comBakamla RI yang diwakili oleh Kepala Zona Bakamla Barat Laksma Bakamla Bambang Trijanto, melaksanakan serah terima dan penjem
Peristiwa
beritasumut.comSatuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan kembali sergap dua orang pemuda diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di kawa
Peristiwa
beritasumut.comAncaman Resistensi antimikroba (AMR) diharapkan bisa menjadi perhatian bersama baik dari dunia medis, pemerintah, maupun pero
Kesehatan
beritasumut.com,Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumatera Utara menggelar kegiatan Coffee Morning dalam rangka menyerap aspirasi, kendala d
Ekonomi
beritasumut.com Di tengah geliat perkembangan teknologi yang semakin masif, Program Studi S1 Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ
Peristiwa
beritasumut.com Dalam mendukung kelancaran ibadah Umrah dan Haji 2025, Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand Tri meng
Tekno
beritasumut.com Lanjutan musim reguler IBL (Indonesian Basketball League) GoPay 2025 pekan ke11, antara Rajawali Medan berhadapan dengan
Olahraga
beritasumut.com Pemerintah mendorong penguatan infrastruktur pengelolaan sampah di kotakota besar melalui penerapan teknologi modern seper
Politik & Pemerintahan
beritasumut.com Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Pertamina (Persero), Komjen Pol (Purn) Dr Drs H Mochamad Iriawan, SH, MM,
Pendidikan
