TO Satres Narkoba Polrestabes Medan Semakin Eksis Edarkan Sabu di Jermal 7, Segera Ditangkap
Masyarakat yang gerah dengan maraknya peredaran narkoba di Jalan Jermal 7 Ujung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang dan bandar
Peristiwa
beritasumut.com - Percepat pemulihan ekonomi, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran tahun ini, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melakukan empat langkah, yaitu percepatan serapan APBD Kabupaten/Kota, pengawasan distribusi bahan pangan, memastikan ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau, dan penyesuaian Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan (PBBKB).
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Edy Rahmayadi, saat memberikan sambutan di acara Rapat Koordinasi High Level Meeting TPID dan Peluncuran Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Sumut di Ballroom Adimulya Hotel Medan, Jumat (09/04/2021).
Untuk serapan anggaran APBD, Edy Rahmayadi mendorong Pemko/Pemkab mempercepat tender-tender dan juga belanja daerah. Serapan anggaran APBD akan menjadi stimulus ekonomi di masing-masing daerah, sehingga membantu pemulihan ekonomi. Sedangkan penyesuaian PBBKB dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pemerintah bisa meningkatkan serapan anggarannya dan menghindari deflasi.
“Pemkab/Pemko harus lakukan percepatan serapan anggaran, karena hal itu akan menjadi stimulus ekonomi di daerah kita masing-masing. Penyesuaian PBBKB juga dilakukan untuk itu, agar serapan anggaran di Sumut lebih besar, sehingga kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita dan menghindari deflasi berat,†ujar Edy Rahmayadi.
Kemudian, katanya, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan bahan pangan dan memonitor harga karena biasanya harga bahan pangan melonjak menjelang Ramadan dan Lebaran. Sumut sendiri cukup baik dalam memproduksi kebutuhan pangan seperti beras, cabai merah, cabai rawit, daging ayam, telur ayam dan minyak, keenam bahan pangan ini surplus.
Baca Juga : Buka Musrenbang Provinsi Sumut 2022, Gubernur Minta Kabupaten/Kota Fokus ke Pembangunan Potensial
Tetapi, untuk bawang merah, Sumut baru mampu memproduksi 64% dari total kebutuhan, sedangkan bawang putih 4,6%, gula pasir Sumut 100% memasok dari luar daerah. Untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dan harga yang terjangkau perlu dilakukan monitoring pada sektor distribusinya.
[br] Edy Rahmayadi berharap Tim Satgas Pangan bisa bekerja ekstra untuk memonitor distribusi bahan pangan. “Kita banyak yang surplus, jadi harusnya tidak ada alasan yang surplus naik harganya, walau ini menjelang Ramadan dan Lebaran, bila naik drastis berarti ada masalah entah itu distribusi atau permainan tengkulak, Satgas Pangan perlu memonitoring ketat hal ini. Kalau harganya melonjak bisa-bisa masyarakat tak mampu beli dan kita mengalami deflasi,†kata Edy.
Ketersediaan bahan pangan dan harga berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi Sumut yang terdampak Covid-19 sejak tahun lalu. Kuartal IV tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Sumut sudah terkontraksi 2,21% (yoy). Edy Rahmayadi berharap kuartal I tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Sumut diharapkan mampu mencapai 0%.
“Kita harus bekerja sekuat tenaga agar kuartal I tahun ini paling tidak pertumbuhan ekonomi kita mencapai 0%, karena itu empat langkah ini kita ambil,†kata Edy Rahmayadi, yang didampingi Sekdaprov Sumut R Sabrina.
Baca Juga:
Baca Juga : Tingkatkan Produkivitas Perajin, Gubernur Edy Rahmayadi Ingatkan Dekranasda Sumut Jalin Kemitraan di Daerah
Kepala BI Perwakilan Sumut Soekowardojo mengatakan, pertumbuhan ekonomi Sumut triwulan I tahun ini diprediksi masih terkontraksi 1,07%, sehingga perlu upaya-upaya khusus agar hal tersebut tidak terjadi. Selain empat upaya yang dilakukan Pemprov Sumut, juga perlu dilakukan pengimplementasian Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (EPTD).
[br] Sampai saat ini, katanya, sudah ada 21 Pemko/Pemkab di Sumut yang sudah memiliki Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk pengimplementasian (EPTD), selanjutnya akan disusul daerah-daerah lain.
“Pertumbuhan ekonomi sudah menunjukkan perbaikan, tetapi hasil assessment kami prediksi kami masih minus, tetapi untuk tahun 2021 secara keseluruhan diprediksikan tumbuh 4,5%. Dan dengan mengimplementasikan EPTD keuangan daerah akan lebih transparan karena semua terdata sehingga optimalisasi pendapatan daerah bisa dilakukan,†kata Soekowardojo usai peluncuran TP2DD Pemprov Sumut bersama Edy Rahmayadi.
Turut hadir pada acara Rapat Koordinasi High Level Meeting TPID dan Peluncuran TP2DD Sumut Wakapolda Sumut Dadang Hartanto, Kepala OJK Regional 5 Sumbagut Yusup Ansori dan Pimpinan Perum Bulog Wilayah Sumut Arif Mandu. Selain itu juga hadir Bupati/Walikota se- Sumut baik secara fisik maupun virtual dan OPD terkait Pemprov dan Pemkab/Pemko.(BS03)
Baca Juga:
Masyarakat yang gerah dengan maraknya peredaran narkoba di Jalan Jermal 7 Ujung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang dan bandar
Peristiwa
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan melaksanakan Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) 2026 Batch 2 di berbagai daerah melalui Balai Besar
Politik & Pemerintahan
Warga Kota Medan kembali gempar. Diskotik sekaligus KTV Krypton yang berlokasi strategis di Jalan Gajah Mada Nomor 53, Kelurahan Babura, Kec
Hiburan
beritasumut.com Insiden pemadaman listrik massal (blackout) yang sempat melumpuhkan aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah Sumatera Utara, k
Ekonomi
beritasumut.com Direktur Akademi PSMS Medan, Legimin Raharjo pemain Bekasi City FC, Iksan Chan dan mantan Pelatih PSPS dan PON Sumatera Ut
Olahraga
beritasumut.comPuluhan mesin judi tembak ikan yang dikendalikan dan dikelola oleh berinisial DS eksis beroperasi penuh 24 jam tanpa jeda di
Peristiwa
beritasumut.com Sidang gugatan eks karyawan terhadap PT Tor Ganda kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin (11/5/2026). Dalam per
Peristiwa
beritasumut.comDalam rangka menyambut Hari Raya Waisak, umat Buddha bersama organisasi kemasyarakatan melaksanakan kegiatan penaburan eco e
Cerita Sumut
Lippo Karawaci menunjuk Bambang Soesatyo sebagai Komisaris Independen dan Indra Yuwana sebagai Presiden Direktur dalam RUPST 2026.
Ekonomi
beritasumut.com Sidang perdana perkara pembatalan perdamaian (homologasi) yang diajukan oleh 34 mantan karyawan terhadap PT Tor Ganda di Pe
Peristiwa