Lindungi Industri Dalam Negeri, Kemenperin Rancang SNI Wajib Produk Refraktori

Beritasumut.com-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah menyusun aturan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib bagi produk refraktori yang diharapkan dapat diimplementasikan pada tahun 2021. Hal ini guna menjaga daya saing industri dalam negeri dan keamanan konsumen domestik.

“Mengingat produk-produk refraktori digunakan di area-area kritis di industri-industri proses vital nasional yang menyangkut keselamatan alat produksi, keselamatan manusia dan lingkungan sehingga layak menjadi SNI wajib,” kata Direktur Industri Semen, Keramik dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam Kemenperin, Adie Rochmanto Pandiangan dilansir dari laman kemenperin.go.id, Minggu (20/12/2020).

Adie menjelaskan, saat ini masih dilaksanakan rapat konsensus pembahasan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) untuk produk refraktori raming mix jenis samot dan jenis kadar alumina tinggi yang merupakan revisi SNI-15-06000-1989. Sedangkan, refraktori bahan tahan api kastabel jenis alumina dan alumina silika sebagai revisi SNI-15-0809-2001 telah selesai dibahas dalam rapat konsensus sebelumnya.“Rapat konsensus produk refraktori ini dilaksanakan oleh Komite Teknis 81-04 melalui Surat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 323 Tahun 2020,” ungkapnya.

Baca Juga:

• Kadin: Kepercayaan Pengusaha Menguat di Dua Tahun Pertama Presiden Prabowo
• Kadin Sumut dan Pemprov Sumut Perkuat Kolaborasi untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Rapat tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain pemerintah, para pakar dari Balai Besar Keramik Kemenperin dan perguruan tinggi, konsumen pengguna refraktori, serta pelaku usaha atau produsen refraktori.Lebih lanjut, rapat konsensus ini dilaksanakan secara daring maupun luring dan didukung sepenuhnya oleh para pelaku usaha refraktori.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Industri Refraktori dan Isolasi Indonesia (ASRINDO) Basuki mengatakan, SNI sebagai instrumen nontarif atau non-tariff measures diharapkan dapat memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap investasi dan juga pelaku usaha refraktori dalam negeri. “Negara-negara di dunia banyak yang telah memanfaatkan standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian sebagai alat mengamankan industri dalam negeri dari serangan produk-produk impor,” paparnya.

Baca Juga:

• Program Kepatuhan Persaingan Usaha, KPPU Bersinergi dengan Manajemen Grab Indonesia
• Kerja Sama Strategis Kadin Medan dan Binus University: Dorong Kemajuan Ekonomi, Layanan Kesehatan, dan Pengabdian Masyarakat

Kemudian, menurut Basuki, penerapan SNI juga akan membantu dalam penyelarasan spesifikasi teknis produk dan jasa sehingga industri lebih efisien dan mampu meningkatkan daya saingnya. “Kesesuaian dengan standar membantu meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut aman, efisien dan baik untuk lingkungan,” imbuhnya

Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Muhammad Khayam menyampaikan, salah satu subsektor industri bahan galian nonlogam yang sedang dipacu tumbuh, yakni industri refraktori. Hasil produknya digunakan sebagai pelapis untuk tungku, kiln, insinerator, dan reaktor tahan api pada industri semen, keramik, kaca dan pengecoran logam.

Saat ini, kebutuhan nasional terhadap produk refraktori mencapai 150.000-200.000 ton per tahun. Sementara itu, industri dalam negeri memasok kebutuhan tersebut sebesar 50.000 ton per tahun. “Industri refraktori merupakan industri padat modal yang membutuhkan bahan baku dari sumberdaya alam,” ungkap Khayam.(BS09)

Kadin: Kepercayaan Pengusaha Menguat di Dua Tahun Pertama Presiden Prabowo

Kadin Sumut dan Pemprov Sumut Perkuat Kolaborasi untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Program Kepatuhan Persaingan Usaha, KPPU Bersinergi dengan Manajemen Grab Indonesia

Kerja Sama Strategis Kadin Medan dan Binus University: Dorong Kemajuan Ekonomi, Layanan Kesehatan, dan Pengabdian Masyarakat

Optimalkan Program UCJ, Disnaker Sumut Dorong Keterlibatan Pemkab Kota hingga Perusahaan

Menaker: Tata Kelola yang Kuat Hadirkan Layanan Ketenagakerjaan yang Lebih Baik