Beritasumut.com-Meskipun saat ini masih dalam tahap pembahasan namun Sekda Provsu Hasban Ritonga mengaku optimis kalau penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2017 sudah diumumkan pada 1 November 2016 mendatang sesuai yang anjurkan pemerintah pusat.
Begitupun menurut Hasban jika diluar dugaan terjadi kemoloran tentunya tidak akan memakan waktu yang panjang supaya kepastian hukum itu terjamin. "Kita harapkan jangan molor," ujar Hasban Ritonga kepada wartawan Jumat (18/10/2016).
Dikatakan Hasban, Pemprov Sumut masih melakukan pembahasan mengenai kenaikan UMP tahun 2017. Menurutnya ada sejumlah pertimbangan-pertimbangan untuk menaikkan UMP. Namun Hasban mengaku belum mengetahui secara pasti kenaikannya bergerak ke angka berapa nantinya. Untuk menaikkan upah minimum tersebut, kata Hasban, rapat dewan pengusaha juga dipertimbangkan, inflasi juga jadi pertimbangan dan nilai rupiah juga dipertimbangkan.
"Harapan kita kalau bisa penghasilan buruh itu bisa naik. Itu harapan kita, saya berpihak kesitu. Tetapi kan kelangsungan usaha, dunia usaha dipertimbangkan juga kan, agar jangan berpindah tempat atau tutup. Kedua belah pihak dipertimbangkan, pasti," ujarnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumut Bukit Tambunan mengaku kalau terkait upah tenaga kerja atau buruh pihaknya merujuk kepada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Artinya, Pemprovsu dapat dipastikan tidak akan berani menetapkan upah minimum tanpa mengacu PP tersebut.
"Kita di Sumut ini harus patuh terhadap kepatutan dan kepantasan. Sebagai negara hukum kita harus patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan. Makanya apa iya ada daerah yang tidak ada mengacu kepada PP itu soal pengupahan," ujar Bukit.
Begitupun lanjut Bukit terkait aspirasi yang disampaikan oleh para buruh yang menginginkan penetapan upah dengan nilai real kebutuhan hidup layak (KHL) melalui survey pasar oleh dewan pengupahan melalui sejumlah aksi di Medan pihaknya tetap tetap laporkannya ke pemerintah pusat. Namun, kalau untuk memenuhi tuntutan buruh Pemprovsu diakui Bukit tidak akan melanggaran aturan yang ada.
"Kita akan terus berikan penjelasan kepada buruh. Jangan karena adanya tekanan kita melanggar aturan," pungkasnya.(BS03)
KADIN Medan apresiasi TNI AL tangkap begal di Belawan. Langkah tegas dinilai tingkatkan keamanan dan kepercayaan dunia usaha.
Peristiwa
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker)
Ekonomi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan.
Ekonomi
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan dalam ajang Program Penilaian Peri
Politik & Pemerintahan
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Fuel Terminal (FT) Krueng Raya meresmikan Foodcourt UMKM Desa Meunasah M
Ekonomi
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal Medan mempertegas komitmennya dalam mendukung pembangunan keluarga dan kesej
Pendidikan
Implementasi Permendag 24/2025 tersendat, KADIN dorong sinkronisasi kebijakan dan skema impor plastik bekas terkendali.
Ekonomi
Kemnaker kembali membuka program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum Batch 2 dengan kuota 2.100 pesert
Pendidikan
beritasumut.com Kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama terkait kesenjangan an
Pendidikan
beritasumut.comKamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Medan memperingatkan potensi tekanan inflasi pangan akibat kelangkaan bahan baku plas
Ekonomi
