Menaker: Nyawa Pekerja Tak Boleh Jadi Taruhan, Balai K3 Harus Cegah Kecelakaan Kerja
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan.
Ekonomi
Beritasumut.com - Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) mengapresiasi Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang menyatakan siap untuk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait bisnis PCR.
Koordinator PMPHI, Gandi Parapat mengatakan, kesiapan Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan siap untuk diaudit Badan Pemeriksa Keuangan, merupakan bukti bahwa dirinya menjunjung tinggi penegakan hukum. "Sikap Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan pejabat negara ini memang patut untuk dipuji. Ini membuktikan bahwa Luhut Binsar Pandjaitan merupakan seorang kesatria sejati," ujar Gandi Parapat kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (13/11/2021).
Gandi Parapat menyarankan, KPK maupun BPK supaya melakukan penelusuran terkait bisnis PCR yang menyeret nama Luhut Binsar Pandjaitan karena menyokong dana ke PT Solidaritas Indonesia (GSI). Perusahaan ini ikut dalam pengelolaan PCR. "PMPHI sangat meyakini KPK objektif jika menangani masalah bisnis PCR yang sedang hangat di tengah publik ini. Lembaga antirasuah tersebut dipastikan tidak akan memaksakan kasus itu karena kepentingan pihak yang membenci Luhut," tegasnya.
Baca Juga:
Baca Juga : Kemenkes Bersama BPKP Tutup Peluang Tarif PCR Rugikan Masyarakat
Menurut Gandi, penelusuran masalah bisnis PCR oleh KPK memang perlu dilakukan. Penanganan kasus ini juga membawa nilai positif bagi Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. "Nama Menko Luhut Binsar Pandjaitan sudah tercemar akibat bisnis PCR tersebut. Oleh karena itu, kita menginginkan KPK maupun BPK untuk membuka masalah ini secara terang benderang. Jangan sampai masalah ini merugikan Luhut," jelasnya.
Baca Juga:
Gandi menyarankan, hasil penyelidikan KPK maupun audit BPK supaya cepat dikemukakan ke tengah publik. Sehingga, nama baik Luhut Binsar Pandjaitan yang sempat dituding terlibat dalam bisnis PCR tersebut, dapat segera dipulihkan. "PMPHI juga meminta BPK maupun KPK supaya melihat situasi dan kondisi pandemi pada jauh hari sebelumnya saat menangani bisbis PCR tersebut. Tentunya, kedua lembaga ini dapat membedakan harga PCR saat awal pandemi maupun saat penanganan pandemi sekarang ini," tandasnya. (BS04)
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan.
Ekonomi
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan dalam ajang Program Penilaian Peri
Politik & Pemerintahan
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Fuel Terminal (FT) Krueng Raya meresmikan Foodcourt UMKM Desa Meunasah M
Ekonomi
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal Medan mempertegas komitmennya dalam mendukung pembangunan keluarga dan kesej
Pendidikan
Implementasi Permendag 24/2025 tersendat, KADIN dorong sinkronisasi kebijakan dan skema impor plastik bekas terkendali.
Ekonomi
Kemnaker kembali membuka program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum Batch 2 dengan kuota 2.100 pesert
Pendidikan
beritasumut.com Kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama terkait kesenjangan an
Pendidikan
beritasumut.comKamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Medan memperingatkan potensi tekanan inflasi pangan akibat kelangkaan bahan baku plas
Ekonomi
beritasumut.com Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui kenaikan harga plastik yang belakangan dikeluhkan pelaku industri dan ma
Ekonomi
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan bahwa tidak terdapat perubahan harga BBM di seluruh SPBU Pertamina per 1
Peristiwa