beritasumut.com -Massa dari kelompok Cipayung plus Kota Medan geruduk Kantor Walikota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis, Jumat (23/07/2021). Massa terdiri dari dari GMNI, PMKRI, PMII, GMKI, HIMMAH, IMM, KAMMI dan HIKMA - BUDHI meminta kepada Walikota Medan untuk segera mengevaluasi kebijakan PPKM Darurat yang banyak merugikan masyarakat kecil di Kota Medan dan mendesak Kapolda Sumut untuk serius dalam percepatan vaksinasi khususnya di Kota Medan.
"Harus dievaluasi PPKM Darurat yang banyak merugikan masyarakat kecil di Kota Medan," ucap Kordinator aksi unjuk rasa di Kantor Walikota Medan dari PMKRI Kota Medan Ceperianus Gea.
Ceperianus Gea Ketua PMKRI Kota Medan dengan lantang menambahkan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Medan untuk menekan penyebaran Covid - 19 di masyarakat yang telah berlangsung 9 hari dan perpanjangan hingga pad tanggal 25 Juli 2021 mendatang, sehingga menuai keresahan dan menimbulkan polemik di lapisan masyarakat Kota Medan.
Baca Juga:
Dikatakannya, dengan kebijakan PPKM yang dilakukan mengikuti instruksi Mendagri No 20 Tahun 2021 juga menuai banyak masalah khusunya pada masyarakat akar rumput, dengan ketentuan penyebaran Covid - 19 dan indikator percepatan vaksinasi dan bantuan pada masyarakat terdampak dengan jelas. Apalagi termaktub dalam Kemendagri No 20 tahun 2021 yang ditetapkan pusat sangat tidak menjawab persoalan penanganan memutus mata rantai penyebaran Covid - 19 di Kota Medan.
Namun, kenyataan pelaksanaan PPKM Darurat atau level 4 di Kota Medan diibaratkan jauh panggang dari api. Dalam pelaksanaan PPKM ini harus ada evaluasi yang dilakukan Pemerintah Kota Medan terkait, pelaksanaan PPKM Darurat. Melihat itu, banyak dampak yang dirasakan masyarakat dan memicu banyak masalah dalam kehidupan sosial, menghambat perekonomian dan mengakibatkan kesulitan dan kemiskinan serta menimbulkan peningkatan kasus - kasus kriminalitas di Kota Medan.
Baca Juga:
Jika kondisi ini yang diharapkan, sambungnya, dalam memutus mata rantai penyebaran Covid - 19, dengan melakukan PPKM Darurat atau level 4 bukanlah solusi yang tepat untuk ditetapkan. (BS06)
KADIN Medan apresiasi TNI AL tangkap begal di Belawan. Langkah tegas dinilai tingkatkan keamanan dan kepercayaan dunia usaha.
Peristiwa
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker)
Ekonomi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan.
Ekonomi
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan dalam ajang Program Penilaian Peri
Politik & Pemerintahan
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Fuel Terminal (FT) Krueng Raya meresmikan Foodcourt UMKM Desa Meunasah M
Ekonomi
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal Medan mempertegas komitmennya dalam mendukung pembangunan keluarga dan kesej
Pendidikan
Implementasi Permendag 24/2025 tersendat, KADIN dorong sinkronisasi kebijakan dan skema impor plastik bekas terkendali.
Ekonomi
Kemnaker kembali membuka program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum Batch 2 dengan kuota 2.100 pesert
Pendidikan
beritasumut.com Kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama terkait kesenjangan an
Pendidikan
beritasumut.comKamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Medan memperingatkan potensi tekanan inflasi pangan akibat kelangkaan bahan baku plas
Ekonomi
