Beritasumut.com-PT Inalum diminta untuk mematuhi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara dalam membayar Pajak Air Permukaan Umum (PAP). Sesuai perhitungan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sumatera Utara, PAP yang harus dibayar BUMN tersebut sebesar Rp521 miliar atau US$40,1 juta per tahun.
Namun hal tersebut dibantah oleh Direktur Operasional PT Inalum (Persero) SS Sijabat. Menurutnya, PT Inalum telah membayar PAP sesuai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan Dispenda. Namun untuk SKPD Sungai Asahan Pembangkit Listrik Kepentingan Sendiri, terjadi perbedaan perhitungan antara Inalum dengan Dispenda.
"Inalum menghitung berdasarkan tarif pembangkit listrik yaitu jumlah listrik yang dihasilkan (Kwh). Inalum melakukan pembayaran menggunakan tarif pembangkit listrik yang sama dengan PLN sebesar Rp75/Kwh. Sedangkan Dispenda menghitung berdasar tarif industri yaitu kubikasi air (m3) yang dihitung progresif," ujar SS Sijabat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi C DPRD Sumut dan Dispenda Sumut di Gedung Dewan, Jumat (17/06/2016).
Baca Juga:
Sijabat menjelaskan bila perhitungan Pajak APU berdasarkan kubikasi seperti yang digunakan Dispenda, maka beban PAP Inalum dalam satu tahun berkisar Rp521 miliar atau US$40,1 juta.(BS03)
Baca Juga:
KADIN Medan apresiasi TNI AL tangkap begal di Belawan. Langkah tegas dinilai tingkatkan keamanan dan kepercayaan dunia usaha.
Peristiwa
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker)
Ekonomi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan.
Ekonomi
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan dalam ajang Program Penilaian Peri
Politik & Pemerintahan
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Fuel Terminal (FT) Krueng Raya meresmikan Foodcourt UMKM Desa Meunasah M
Ekonomi
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal Medan mempertegas komitmennya dalam mendukung pembangunan keluarga dan kesej
Pendidikan
Implementasi Permendag 24/2025 tersendat, KADIN dorong sinkronisasi kebijakan dan skema impor plastik bekas terkendali.
Ekonomi
Kemnaker kembali membuka program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum Batch 2 dengan kuota 2.100 pesert
Pendidikan
beritasumut.com Kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama terkait kesenjangan an
Pendidikan
beritasumut.comKamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Medan memperingatkan potensi tekanan inflasi pangan akibat kelangkaan bahan baku plas
Ekonomi
