Beritasumut.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) hingga Rabu (15/06/2016) ini telah mengajukan pembatalan 54 Peraturan Daerah (Perda) ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri). Dari total tersebut 6 diantaranya merupakan Perda Provinsi Sumut. Sisanya, 48 Perda merupakan usulan dari Kabupaten Kota se-Sumut.
"Sekarang sudah 54 Perda kita usulkan ke Mendagri agar dibatalkan. Perda Provinsi 6 dan 48 dari Kabupaten Kota. Jumlah itu tentunya bisa bertambah seiring perkembangannya. Karena dari Kabupaten Kota masih banyak yang belum masuk lagi," ujar Kabiro Hukum Pemprov Sumut, Sulaiman kepada wartawan, Rabu (15/06/2016).
Lebih lanjut dikatakan Sulaiman, ke-6 Perda Pemprov Sumut yang disampaikan ke Mendagri diantaranya terkait telekomunikasi, pengendalian dan kelebihan muatan barang, pertambangan, pengolahan air tanah.
Dijelaskan Sulaiman, Perda-perda yang diajukan tersebut diantaranya tidak perlu mendapat persetujuan Mendagri karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, sesuai dengan keinginan Presiden Jokowi, perda yang menghambat perekonomian daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, proses perijinan dan investasi, dan kemudahan berusaha, harus dibatalkan.
Baca Juga:
"Seperti telekomunikasi atau pengelolaan air tanah ini kan memang harus dibatalkan, karena sudah UU-nya sudah diuji di Mahkamah Konstitusi dan dibatalkan," terangnya. (BS03)
Baca Juga:
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan.
Ekonomi
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan dalam ajang Program Penilaian Peri
Politik & Pemerintahan
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Fuel Terminal (FT) Krueng Raya meresmikan Foodcourt UMKM Desa Meunasah M
Ekonomi
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal Medan mempertegas komitmennya dalam mendukung pembangunan keluarga dan kesej
Pendidikan
Implementasi Permendag 24/2025 tersendat, KADIN dorong sinkronisasi kebijakan dan skema impor plastik bekas terkendali.
Ekonomi
Kemnaker kembali membuka program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum Batch 2 dengan kuota 2.100 pesert
Pendidikan
beritasumut.com Kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama terkait kesenjangan an
Pendidikan
beritasumut.comKamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Medan memperingatkan potensi tekanan inflasi pangan akibat kelangkaan bahan baku plas
Ekonomi
beritasumut.com Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui kenaikan harga plastik yang belakangan dikeluhkan pelaku industri dan ma
Ekonomi
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan bahwa tidak terdapat perubahan harga BBM di seluruh SPBU Pertamina per 1
Peristiwa
