Beritasumut.com-Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari prihatin atas menurunnya penghasilan para Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), khususnya di Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) dan Direktorat Jenderal Penyelenggaran Pos dan Informatika (Ditjen PPI).
Hal itu disampaikan Kharis saat menerima aduan dari puluhan pegawai di dua Ditjen tersebut di Ruang Pleno Fraksi PKS DPR RI dalam Rangka Hari Aspirasi, Selasa (25/05/2016).“Saya tahu, bahwa yang paling banyak terkena kebijakan ini adalah PNS golongan IV. Saya minta angka riil jumlah eselon IV yang terdampak,” jelas Kharis dalam rilis yang diterima beritasumut.com.
Menurut pengakuan dari seorang Pegawai Ditjen SDPPI Erwal Hanif, sejak berlakunya UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disahkan pada tahun 2014, para pegawai di kedua Ditjen tersebut, tidak diperbolehkan lagi mendapatkan tunjangan kesejahteraan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejak Januari 2015.
Baca Juga:
“Padahal, tunjangan kesejahteraan tersebut seharusnya mengacu pada UU PNBP bukan UU ASN. Jadi, sudah 16 bulan, kami belum menerima tunjangan PNBP tersebut,” jelas Erwal saat audiensi kepada Fraksi PKS.
Selain itu, dengan adanya pemblokiran tunjangan tersebut, penghasilan per bulan menjadi menurun. Misalnya, Golongan IIIA sebelum berlakunya UU ASN, perbulan mendapatkan penghasilan sebesar Rp 7,8 juta ditambah bonus akhir tahun sebesar Rp 23 juta. Namun, dengan adanya UU ASN menjadi hanya Rp 4,5 juta per bulan tanpa bonus tahunan.
Baca Juga:
“Dampak langsung bagi pegawai ada yang rumahnya ditarik kembali karena tidak bisa bayar cicilan, ada yang anaknya tidak jadi masuk kuliah,” keluh Pegawai Ditjen PPI Dimas Adiyansyah.
Menanggapi keluhan ini, Kharis memahami bahwa pokok permasalahan bukan di Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Melainkan, di Kementerian Keuangan yang masih membintangi Dana DIPA sejak tahun 2015 karena dinilai masih belum ada dasar hukum untuk mencairkan dana tersebut.
“Tapi apapun ini Bapak bekerja dengan baik, juga saya akan memperjuangkan. Mudah-mudahan segera ada titik temu. Minimal, hak bapak bisa kembali bahkan bertambah,” tambah Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V Solo Raya ini. (BS01)
Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan, Rabu (8/7/2026) sore menggerebek sarang narkoba di kawasan Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, yang t
Berita
Diduga PT Verena Multifinance dan Pan Pacifik Insurance Sabah mengabaikan dua kali annmaning (teguran) dari Pengadilan Negeri Medan terkait
Peristiwa
Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan, Sabtu (4/7/2026) pagi kembali membongkar upaya peredaran narkotika yang dikemas dalam vape, atau yang
Peristiwa
CitraLand Tanjung Morawa kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui Program Bedah Rumah bagi masyarakat di s
Berita
beritasumut.comKomandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., memimpin langsung upacara Serah Terima Jabatan (Serti
Peristiwa
Putri Saraswati Dewi memohon dan berharap pihak Polrestabes Medan membebaskan suaminya (Roberto) yang saat ini masih ditahan. Ia menyatakan
Peristiwa
beritasumut.comKamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara resmi menjalin kerja sama dengan Mogilev Branch of the Belarusian Chamber o
Ekonomi
beritasumut.comTransisi energi bukan sekedar peralihan dari sumber energi fosil menjadi ramah lingkungan. Sistemnya harus berkelanjutan dan
Peristiwa
puluhan massa yang tergabung dalam Forum Keadilan Sosial Rakyat Indonesia (FRAKSI) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Markas Kepolisia
Peristiwa
Suasana di depan Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mendadak tegang. Massa aksi Dewan Peduli Negri kali ini yang dipimpin oleh K
Peristiwa