Kamis, 17 September 2026

Inilah Tuntutan Buruh di Sumut Pada Pemanasan May Day di Kantor Gubsu

Rabu, 20 April 2016 18:37 WIB
Inilah Tuntutan Buruh di Sumut Pada Pemanasan May Day di Kantor Gubsu
Beritasumut/BS03
Buruh saat menggelar aksi demonstrasi
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menyampaikan 12 tuntutan dalam pemanasan May Day di Kantor Gubsu Jalan Diponogoro Medan, Rabu (20/04/2016). Berikut tuntutan mereka dalam pengawalan petugas kepolisian dan Satpol PP.

Berikut ini adalah tuntutan buruh kepada pemerintah.Buruh meminta pemerintah untuk meningkatkan daya beli buruh dengan mencabut PP No 78 Tahun 2015 dan menaikan UMP 2017 minimal Rp 650 ribu serta meniadakan PHK. Buruh meminta memberhentikan kriminalisasi dan kebebasan 26 aktivis buruh dan aktifis sosial serta cabut kebijakan kawasan industri sebagai kawasan objek vital, deklarasi ormas, buruh, guru dan Rakyat tertindas, segera melakukan UU Tabungan Perumahan Rakyat dengan peningkatan kontribusi iuran dari pemerintah dan pengusaha. 

Kemudian meolak undang-undang Tax Amnesty, tolak reklamasi serta penggusuran dan kembalikan tanah petani dan rakyat miskin yang dirampas oleh pengusaha, turunkan harga dan tingkatkan subsidi BBM, TDL dan Pupuk. Muliakan kesejahteraan guru dan tenaga kerja honor melalui pengangkatan PNS. 

Selanjutnya, Dinsosnaker Medan segera menindaklanjuti laporan buruh PT Putra Baja Deli terkait kekurangan upah, Dinsosnaker Deli Serdang segera menindaklanjuti laporan buruh PT SUmber Alfaria Trijaya tentang pelanggaran hak normatif, meminta Polda Sumut segera menindaklanjuti laporan Buruh PT Girvi Mas terkait pemberangusan serikat, penggelapan upah dan iuran BPJS ketenagakerjaan, Pembubaran BKSPPS dan menetapkan upah sektor buruh perkebunan dan meminta KPK mengusut tuntas kasus Korupusi di Pemprovsu yang melibatkan eksekutif, legeslatif dan Yudikatif.

"Kami menyatakan sangat kecewa dan prihatin dengan kinerja eksekutif, legeslatif dan Yudikatif di Pemprovsu di tengah sulitnya kehidupan buruh dan rakyat, para pejabat di Sumut malah menjadi incaran KPK karena ramai-ramai "merampok" uang rakyat yang ada di APBD Sumut. Ini membuktikan kalau pejabat di Sumut tidak serius memperjuangkan kesejahteraan buruh dan rakyat,"ujar Ketua DPW FSPMI Willy Agus Utomo didampingi Sekretarisnya Tony Rizkson Silalahi.(BS03)

Tags
beritaTerkait
Dilarang Masuk Kantor Pertamina, Ketua Buruh Terpaksa Sholat di Luar Sambil Bentang Spanduk
Di Konferensi Perburuhan Internasional, Menaker Yassierli Paparkan Program Presiden Prabowo untuk Siapkan Tenaga Kerja Masa Depan
PN Medan Periksa Bukti Tambahan Gugatan Buruh PT Tor Ganda
UMP Sumut Tahun 2025 Naik 6,5 Persen, Ada 8 Sektoral
Partai Buruh Sumut Akan Konsolidasikan 400 Ribu Suara Rakyat Kecil ke Edy-Hasan
Walikota Medan Lantik Pengurus Lembaga Kerjasama Tripartit dan Dewan Pengupahan Kota Medan Periode 2024-2027
komentar
beritaTerbaru
hit tracker