Minggu, 22 November 2026

Mutasi Picu Kegaduhan di Pemko Medan

Selasa, 13 Oktober 2015 20:45 WIB
Mutasi Picu Kegaduhan di Pemko Medan
Google
Ilustrasi.
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com - Pasca dilantiknya Pj Wali Kota Medan Randiman Tarigan untuk mengisi kekosongan wali kota menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015, wacana mutasi pejabat eselon II, III dan IV bermunculan. DPRD Medan dan pengamat mengingatkan, mutasi bisa memicu kegaduhan.

Seperti diutarakan Ketua Fraksi PAN DPRD Medan Ahmad Arif kepada wartawan, di Medan, Selasa (13/10/2015). Dia menyebutkan, isu mutasi pejabat sudah mulai memunculkan keresahan. Apalagi, tahun ini merupakan tahun politik pilkada serentak.

"Mutasi bisa membuat kegaduhan, karena pergantiannya menjelang Pilkada Medan," katanya.

Arif menyampaikan, secara peraturan perundang-undangan, PNS diwajibkan netral dan tidak dibolehkan ikut dalam partai politik. Namun, di sisi lain PNS, khususnya di kelurahan dan kecamatan memiliki peran besar dalam mensukseskan pilkada. 

"Jadi kalau diganti/mutasi, bakal sulit untuk beradaptasi lagi," ujarnya.

Terpisah, Pengamat Politik dan Pemerintahan Warjio, menyampaikan Pj Wali Kota memiliki kewenangan, yang sama seperti wali kota definitif. Dalam menjalankan pekerjaannya menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan wilayah membutuhkan pasukan. Untuk mengerjakannya, maka dibutuhkan struktur yang bisa bekerja sama.

Dia menyebutkan, untuk menjalankan roda pemerintahan dalam pembangunan ada beragam, berjalan apa adanya, biasa-biasa saja atau pembangunan luar biasa. Bila pilihannya kepada pembangunan luar biasa, maka lihatlah sumber daya manusia (SDM) yang ada sebagai pasukannya, mampu atau tidak mampu.

"Ini bila tujuannya untuk pembangunan luar biasa, namun Pj Wali Kota Medan Randiman dibatasi oleh waktu. Kira-kira sekitar empat sampai lima bulan, apakah bisa melakukan pembangunan luar biasa' Waktu dan perencanaan program pemerintahan tentu memiliki rambu," katanya.

Warjio menambahkan, bila mutasi dilakukan atas dasar transaksional, inilah yang akan menimbulkan kegaduhan.

"Inilah yang bisa menciptakan kegaduhan. Layaknya, rangkul saja semua SKPD tanpa pergantian/mutasi. Intinya hanya untuk menjalankan roda pemerintahan guna mengisi kekosongan wali kota," ujarnya. (BS-001)

Tags
beritaTerkait
Dorong Semangat Baru di Tubuh TNI, 6 Jabatan Strategis Diserahterimakan
Sepuluh Pejabat Utama Polda Sumut dan 13 Kapolres Dimutasi
Panglima TNI Rotasi dan Mutasi 52 Perwira Tinggi TNI
Panglima TNI Rotasi dan Mutasi 101 Perwira Tinggi TNI
Panglima TNI Rotasi dan Mutasi 300 Perwira Tinggi TNI
Panglima TNI Rotasi dan Mutasi 76 Perwira Tinggi TNI
komentar
beritaTerbaru
hit tracker