Jumat, 12 Juni 2026

Presiden Jokowi Harus Tutup PT SMGP

Sabtu, 06 Desember 2014 15:20 WIB
Presiden Jokowi Harus Tutup PT SMGP
Warga berunjuk rasa menolak PT SMGP beberapa waktu lalu. (Dok)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Panyabungan, (beritasumut.com) – Konflik berkepanjangan antara PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) dengan masyarakat Kabupaten Manadailing Natal (Madina) harus secepatnya dituntaskan pemerintah.

Demikian ditegaskan Ketua LSM Madina Care Fauzan Helmi Rangkuti di Panyabungan, Sabtu (6/12/2014).

Dijelaskan, masyarakat lima kecamatan yaitu Lembah Sorik Marapi, Puncak Sorik Marapi, Tambangan, Panyabungan Selatan dan Panyabungan Barat sudah mengatakan menolak kehadiran PT SMGP dengan melakukan aksi pemblokiran Jalinsum di Desa Purba Lamo, Kecamatan Lembah Sorik Marapi beberapa waktu lalu.

Aksi penolakan masyarakat terhadap perusahaan asing PT SMGP juga sudah disampaikan kepada Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution. Menjawab aspirasi masyarakat, Dahlan mengatakan siap mati demi membela masyarakat terkait masalah PT SMGP atau yang lebih dikenal dengan OTP Geothermal.

Namun apa yang terjadi, lanjut Fauzan, pil pahit harus ditelan masyarakat sebab beberapa pekan lalu, Bupati Madina telah memberikan perpanjangan izin PT SMGP.

"Masyarakat sudah bosan dengan sumpah dan janji palsu Bupati Madina. Untuk itu kita meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang katanya pro rakyat untuk segera mencabut izin PT SMGP karena keberadaannya sudah jelas ditolak oleh masyarakat," tegasnya.

Kalau bicara defisit listrik, masih banyak alternatif lain untuk menambah energi listrik. Masyarakat jangan dikorbankan!

Masih kata Fauzan, Gunung Sorik Marapi termasuk lima kawah paling aktif di dunia. Jika salah dalam pengeboran sudah jelas akan mengancam masyarakat di sekitar Gunung Sorik Marapi.

"Kita liat pengeboran di Sidoarjo yang sudah ditenggelamkan lumpur Lapindo. Kita jangan merusak ekosistem dan keseimbangan alam karena daerah kerja PT SMGP juga termasuk wilayah hutan lindung dan Taman Nasional Batang Gadis. Bagaimana pula nantinya nasib flora dan fauna yang ada di dalamnya? Bagaimana nasib hutan yanga selalu kita sebut sebagai paru-paru dunia," tanya Fauzan.

Kemudian, belum lagi adanya pesantren di wilayah kerja PT SMGP. Apabila mereka melakukan operasional, bagaimana nasib Pesantren Aljunaidiyah di Puncak Sorik Marapi, Pesantren Roihanul Jannah di Lembah Sorik Marapi dan Pesantren Musthofawiyah yang sudah berdiri selama satu abad.

"Bagaimana nantinya nasib pesantren-pesantren itu apabila terjadi bahaya. Untuk itu, sebelum konflik ini terlalu jauh, kita berharap Presiden Jokowi segera mencabut izin PT SMGP demi masyarakat," ungkap Fauzan.

Fauzan menambahkan, DPRD Madina seharusnya proaktif menampung aspirasi rakyat dan memperjuangkan aspirasi rakyat terkait persoalan PT SMGP dengan masyarakat.

"DPRD Madina jangan hanya tidur dan makan gaji buta karena hingga saat ini tidak ada gebrakan besar yang mereka lakukan terkait persoalan ini. Untuk itu, kita mengajak DPRD Madina, DPRD Provinsi Sumatera Utara dan DPR RI sebagai representasi rakyat agar menyampaikan penolakan ini dan meminta Presiden Jokowi segera mencabut izin PT SMGP," tandasnya. (BS-026)

Tags
beritaTerkait
Presiden Jokowi Akan Hadiri Karnaval Kemerdakaan Pesona Wisata Danau Toba 2016

Presiden Jokowi Akan Hadiri Karnaval Kemerdakaan Pesona Wisata Danau Toba 2016

Job Fair, Salah Satu Upaya Pemerintah Percepat Penyerapan Tenaga Kerja

Job Fair, Salah Satu Upaya Pemerintah Percepat Penyerapan Tenaga Kerja

Presiden Jokowi Perintahkan Perkuat Konektivitas dan Akses Danau Toba

Presiden Jokowi Perintahkan Perkuat Konektivitas dan Akses Danau Toba

Presiden Jokowi Jenguk Wapres JK

Presiden Jokowi Jenguk Wapres JK

Presiden Jokowi Groundbreaking LRT

Presiden Jokowi Groundbreaking LRT

Kuburan Yang Dibongkar PT SMGP Diperkirakan Berumur 100 Tahun

Kuburan Yang Dibongkar PT SMGP Diperkirakan Berumur 100 Tahun

komentar
beritaTerbaru
hit tracker