Sabtu, 21 November 2026

Aparatur Pemko Medan Harus Reformasi Pola Pikir

Senin, 17 November 2014 15:42 WIB
Aparatur Pemko Medan Harus Reformasi Pola Pikir
Ikhwan Habibi. (Ist)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Medan, (beritasumut.com) – Seluruh aparatur Pemko Medan harus benar-benar direformasi baik pola pikirnya, budaya kerjanya dan perilakunya, termasuk penguasaan teknologi informasi dan komunikasi agar mampu menghadirkan tata birokrasi yang benar-benar mampu diaplikasikan kepada masyarakat. Reformasi birokrasi bukan menjadikan jarak antara apratur pemerintahan dengan masyarakat melainkan sarana untuk lebih mendekatjkan diri dengan khalayak.

Wali Kota Medan diwakili Asisten Umum Pemerintahan Setdakot Medan Ikhwan Habibi Daulay menyampaikan hal ini ketika membuka Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemko Medan di  Hotel Dharma Deli, Medan, Senin (17/11/2014).

Ikhwan menjelaskan, reformasi birokrasi hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan mendasar terhadap ssitem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (bussines proses) dan sumber daya aparatur.

“Reformasi birokrasi ini dimaksudkan untuk membangun apratur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas kepemerintahan dan pembangunan nasional yang disesuaikan dengan dinamika tuntunan masyarakat,” kata Ikhwan.

Salah satu output reformasi birokrasi adalah pelayanan yang lebih baik, jelas dan tidak bertele-tele. Reformasi birokrasi dalam bentuk konkretnya menjadikan Pemko Medan  sebagai pemerintahan yang good governance. Artinya, paradigma tersebut harus diiringi dengan perubahan mindset dan culture set organisasi itu sendiri.

“Selama ini birokrasi terkenal dengan kerumitan, tidak efisien, menyulitkan dan bahkan terdapatnya pungutan luiar. Kini kita semua harus bertekad untuk menghilangkan stigma yang buruk tersebut dengan  pelayanan prima dan pelayanan yang memudahkan masyarakat,” ungkapnya.

Untuk itulah melalui sosialisasi ini, mantan Kabag Hukum Stdakot Medan ini berharap agar seluruh peserta akan mampu menjadi agen-agen perubahan pada instansi masing-masing. Karena itu ikuti seluruh kegiatan dengan serius dan fokus. 
“Semoga kehadiran saudara dalam ruangan ini membawa harapan akan mengubah instansi saudara menjadi lebih baik lagi kedepannya,” harapnya.

Selanjutnya Ikhwan mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang akan memberikan transformasi ilmu pengetahuan. Dengan transformasi ilmu itu diharapkannya Pemko Medan ke depannya secara keseluruhan akan menjadi pemerintahan yang good governance.

Di samping itu Ikhwan juga menegaskan agar seluruh instansi di lingkungan Pemko Medan berproses melaksanakan reformasi birokrasi, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan. 

Dikatakannya, faktor utama dan actor utama yang turut berperan dalam mewujudkan  hal itu tentunya paratur penyelenggara pemerintahan.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setdakot Medan Amran S Rambe dalam laporannya menjelaskan, latar belakang digelarnya reformasi birokrasi ini untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia apratur sehingga tercipta  tata kelola pemerintahan yang baik.

“Maksud dan tujuan  sosialisasi ini digelar untuk memberikan panduan, pemahaman dan pengetahuan bagi SKPD di lingkungan Pemko Medan  dalam membangun profil dan perilaku apratur Negara yang berintegrasi tinggi, produktifitas dan bertanggungjawab. Di samping itu memiliki kemampun memberikan pelayanan prima sesuai dengan tupoksinya amsing-masing,” jelas Amran

Sosialisasi ini kata Amran, diikuti 72 peserta yang diantaranya terdiri dari sekretaris di inspektorat, dinas, badan dan kecamatan di lingkungan Pemko Medan. Kemudian kepala bagian tata usaha Satpol PP, kepala bagian umum RSUD Pirngadi Medan, kassubag tata usaha di Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.

Sebagai narasumber didatangkan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Apratur dan Pengawasan Kementrian  Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Rudi Rafael Sinaga dan Raka Panungkas. 

Materi yang dikupas dalam sosialisasi ini yaitu seluruh peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara yang berhubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. (BS-001)

Tags
beritaTerkait
Kejari Lakukan Penyuluhan Hukum Bagi Aparatur Pemko Medan
komentar
beritaTerbaru
hit tracker