BPBD Sumut Tak Punya Anggaran Khusus Untuk Sinabung

Medan, (beritasumut.com) –  Badan Penanggulangan Bancana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang diharapkan menjadi lembaga yang pro aktif menangani persoalan yang muncul akibat bencana alam, ternyata selama dua tahun tidak pernah diberikan anggaran terkait korban erupsi gunung Sinabung yang terjadi sejak 2013 lalu.

"Sinabung, tidak ada (anggaran) di BPBD, baik 2014 dan 2015," ujar Kepala BPBD Sumut Saleh Idoan Siregar usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi E DPRD Sumut di Gedung Dewan, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (4/11/2014).

Informasi itu yang kemudian membuat sejumlah anggota Komisi E terkejut. Mereka yang sebagian besar merupakan wajah baru itu, mengenaggap bahwa BPBD adalah lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan ketika terjadi bencana alam. Ironisnya, justru tugas mereka tidak didukung anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Ditambahkan Saleh, anggaran terkait penanggulangan bencana erupsi Sinabung sudah ditampung dalam satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov Sumut yang lain seperti Dinas Bina Marga, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman (Tarukim) dan Dinas Pertanian. Meskipun pihaknya mampu mengelola anggaran tersebut, namun mereka harus memahami keterbatasan anggaran yang ada selama dua tahun terakhir.

Saleh menyebutkan, dari anggaran yang disetujui sebesar Rp15 miliar, peruntukannya hanya untuk anggaran yang sifatnya rutinitas seperti belanja tidak langsung sebesar Rp6,2 miliar untuk kebutuhan gaji pegawai, administrasi perkantoran, dan biaya aparatur. Sedangkan belanja langsung Rp9,7 miliar umumnya untuk kepentingan sosialisasi, publikasi dan koordinasi. Tidak ada yang berbentuk program fisik.

Anggaran ideal untuk BPBD, lanjut Saleh dialokasikan sebesar 1% dari total APBD. Seperti halnya yang dianggarkan pemerintah kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun khusus untuk Sumut katanya, besar anggaran masih nol koma sekian persen.

Menurut Sekretaris BPBD Sumut Hotma, soal program yang bersifat fisik termasuk yang terkait dengan penanganan bencana erupsi Sinabung sebenarnya sudah diajukan oleh BPBD ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Program tersebut juga sudah menjadi rencana kerja lembaganya sejak 2009. Namun kenyataannya mereka hanya diberikan pagu anggaran terkait sosialisasi, publikasi dan koordinasi.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi E DPRD Sumut Effendi Panjaitan menyayangkan lembaga yang menjadi ujung tombak penanggulangan korban bencana alam itu tidak punya anggaran memadai yang dimiliki. Terlebih saat ini Sumut sedang menghadapi masalah bencana erupsi Sinabung. Maka alokasi anggaran di BPBD yang sebagian besar hanya untuk sosialisasi dan kegiatan rutinitas lainnya, dianggap tidak tepat.

Efendi menyarankan agar BPBD Sumut menggandeng pihak swasta untuk bisa memaksimalkan upaya penanggulangan bencana. Selain itu, pihaknya juga meminta agar BPBD merancang program yang bisa dirasakan manfaatnya dan menyentuh langsung ke masyarakat korban erupsi. Terlebih soal yang berkaitan dengan penanganan fisik. Hal ini akan menjadi perhatian khusus Komisi E pada perubahan APBD 2015 mendatang. (BS-001)

Masyarakat Diimbau Tidak Beraktivitas 7 Km dari Gunung Sinabung

Gunung Sinabung Dua Kali Erupsi Hari Ini

Bantu Pengungsi Gunung Sinabung, Anak Muda Binjai Ngamen

Makanan Lezat Selama Bulan Puasa, Ancam Kenaikan Lemak dan Kolestrol

Mahasiswa Galang Dana untuk Korban Bencana Alam Sinabung dengan Berjualan Takjil

SP-Bun PTPN III Peduli Kemanusiaan