Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Medan, (beritasumut.com) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan menilai Pemerintah Kota Medan keliru dengan penggunaan istilah efisiensi terkait dengan pelaksanaan anggaran di Tahun Anggaran 2013.
Penegasan ini disampaikan Ketua FPKS DPRD Medan Salman Alfarisi dalam rapat paripurna terkait penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap rekomendasi Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Aggaran 2013 di Gedung DPRD Medan, Jalan Maulana Lubis, Medan, Kamis (22/5/2014) siang.
“Pada prinsipnya, Fraksi PKS setuju dengan hasil pembahasan pansus LKPj Akhir Tahun Anggaran 2013 DPRD Kota Medan yang telah memberikan rekomendasi kepada Pemko Medan, namun kami menambahkan beberapa catatan tambahan untuk mempertajam rekomendasi DPRD Kota Medan kepada pemerintah kota terhadap LKPj Akhir TA 2013,” jelas Salman.
Catatan pertama, kata salman tidak maksimalnya realisasi program kegiatan pada setiap SKPD pemerintah Kota Medan memiliki alasan yang sama yaitu efisiensi anggaran. Dalam pembahasan, setiap SKPD selalu menyampaikan bahwa alasan tidak tercapainya target realisasi program kegiatan TA 2013 disebabkan adanya efisiensi anggaran.
“Kami menilai, adanya penggunaan istilah yang keliru oleh Pemerintah Kota Medan terkait hal tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdapat dua defenisi efisiensi yaitu pertama, ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya). Sedangkan yang kedua, kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya)," jelas Salman.
Artinya, Salman menjelaskan, program kegiatan TA 2013 seharusnya dapat direalisasikan dengan maksimal sesuai dengan anggaran yang tersedia. Faktanya, program tidak berjalan disebabkan karena memang dananya tidak tersedia.
"Jadi menurut kami, apa yang dilakukan Pemko Medan bukanlah efisiensi tetapi rasionalisasi program," ungkapnya.
Catatan kedua, Salman menjelaskan FPKS menilai telah terjadi kamuflase anggaran yang dilakukan oleh Pemko Medan dalam pengajuan APBD Kota Medan Tahun 2013.
"Sejak awal Fraksi PKS sudah mewanti-wanti agar dalam pengajuan APBD Pemerintah Kota Medan jangan terlalu bernafsu mengajukan anggaran pendapatan dan belanja yang tidak sesuai dengan kemampuan ketersediaan anggaran itu sendiri. Bahkan ketika pada saat pengajuan R-PAPBD Tahun 2013 pun Pemko Medan tidak juga melakukan pengurangan program jika memang anggaran tidak tersedia," jelasnya.
Catatan ketiga, Salman mengungkapkan banyaknya program yang telah dicanangkan oleh SKPD namun tidak dapat dilaksanakan.
"Menurut kami, salah satu penyebabnya adalah karena tidak konsistennya setiap SKPD dalam menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam catatan kami misalnya, masih banyak bangunan yang berdiri tanpa izin karena dinas TRTB kota Medan masih tebang pilih. Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil misalnya program akte lahir massal bagi siswa yang tidak berjalan, masih banyak warga yang belum memiliki kartu keluarga dan KTP. Karena dalam bayangan masyarakat mengurus akte lahir, kartu keluarga dan KTP itu rumit, sulit, lama dan mahal," terangnya.
Untuk itulah Salman mengatakan keadaan ini tidak boleh dibiarkan semakin lama terjadi sehingga mengorbankan kepentingan masyarakat untuk mendapat pelayanan terbaik dari Pemko Medan. Oleh karena itu, Pemko Medan dibawah kepemimpinan Plt Walikota Dzulmi Eldin harus berani mengevaluasi kepala SKPD dengan realisasi program kegiatan yang rendah, bebernya.
Dalam paripurna tersebut, FPKS juga mengucapkan terima kasih atas kinerja Pansus LKPj Akhir Tahun Anggaran 2013 yang telah bekerja maksimal untuk menuntaskan pembahasannya dan menghasilkan beberapa catatan rekomendasi yang telah disampaikan kepada fraksi-fraksi.
"Catatan rekomendasi tersebut tentu saja menjadi bahan bagi fraksi-fraksi dalam menyampaikan pendapatnya termasuk Fraksi PKS," ujarnya. (BS-001)
Tags
beritaTerkait
komentar
