Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Medan, (beritasumut.com) – Ketidakloyalan sejumlah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan camat di jajaran Pemerintah Kota Medan dinilai semakin menghawatirkan, khususnya terhadap dampak kinerja pembangunan dan pelayanan publik di Kota Medan. Karenanya, Komisi A DPRD Kota Medan telah merencanakan untuk memanggil pihak Pemko Medan guna mencari solusi masalah ini.
“Komisi A yang membidangi masalah pemerintahan terus memantau kondisi ini. Bila terus berlanjut dan berdampak terhadap kinerja Pemko Medan khususnya pelayanan publik, tidak tertutup kemungkinan kita akan memanggil pihak Pemko Medan, dalam hal ini Sekretaris Daerah, Inspektorat atau BKD,” kata Anggota Komisi A DPRD Medan Khairuddin Salim di Medan, Rabu (25/9/2013).
Menurut Politisi Partai Demokrat Medan ini, sebagai lembaga pengawas pemerintahan, DPRD berhak untuk mengawasi dan memantau jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah, termasuk melakukan pemanggilan terhadap aparat pemerintah bila terjadi situasi yang dinilai dapat berdampak negatif terhadap pembangunan.
“Intinya, kita bukan mau mencampuri urusan rumah tangga Pemko Medan, tetapi kita tidak ingin kondisi tersebut berdampak terhadap roda pembangunan di Kota Medan,” terangnya.
Menurut Khairuddin, ketidakloyalan sejumlah SKPD dan camat di Pemko Medan tersebut mulai berlangsung sejak pergantian pimpinan Kota Medan dari Walikota Medan non aktif Rahudman Harahap kepada Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin. Hal ini sangat disayangkan Khairuddin, karena menurutnya siapapun yang menjadi pimpinan, jajaran Pemko Medan khususnya SKPD dan camat yang merupakan ujung tombak pembangunan dan pelayanan publik wajib memberikan dukungan dan bersikap loyal.
“Setahu saya, dalam suatu roda pemerintahan daerah, dimanapun kepala pemerintahan berada dalam rangka tugas, jajarannya selalu mendampingi. Tetapi, berdasarkan pantauan kami (Komisi A) khususnya dalam sejumlah sidang paripurna yang dihadiri Plt Walikota Medan, sejumlah SKPD dan camat tidak mendampingi beliau. Kondisi ini berbeda dengan saat Walikota Medan non aktif memimpin Kota Medan, ini kan aneh,” sebut Khairuddin.
Karenanya, sambung Khairuddin lagi, dalam hal ini Plt Walikota Medan harus bersikap tegas. “Kita minta Dzulmi Eldin tidak hanya diam. Segera lakukan evaluasi terhadap seluruh SKPD dan jajaran dibawahnya, khususnya camat. Bila ada aparat pemerintah yang tidak bisa bekerjasama lagi, Plt Walikota harus menindak tegas, agar kedepannya tidak menjadi kendala dalam pembangunan dan pelayanan publik ke masyarakat Medan,” tandasnya.
Hal senada dikatakan anggota Komisi A lainnya Parlindungan Sipahutar yang menyebutkan pihaknya akan terus memantau kondisi ini. “Kita terus pantau ini. Kalau nantinya kita nilai telah melampaui batas, kita akan memanggil Pemko Medan untuk mencari tahu titik permasalahannya,” kata Parlindungan.
Menurut Politisi Demokrat ini, kondisi tersebut biasa terjadi dalam suatu pergantian kepemimpinan pemerintah daerah. “Pergantian itu biasanya menciptakan dua matahari sehingga berdampak langsung dengan sikap masing-masing SKPD. Tapi sebaiknya ini tidak menjadi berlarut dan akhirnya berdampak kepada kinerja,” ujarnya.
Seperti diketahui, sejumlah SKPD dan camat diketahui tidak turut mendampingi Plt Walikota Medan Dzulmi Eldin saat menghadiri beberapa Sidang Paripurna DPRD Medan dan sejumlah program kerja lainnya. Kondisi ini dinilai terbalik disaat Walikota Medan non aktif Rahudman Harahap memimpin Kota Medan. Bahkan belakangan ini sejumlah pimpinan SKPD dan pejabat di jajaran Pemko Medan mengundurkan diri, seperti Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Parluhutan Hasibuan dan Kepala BKD Affan Siregar. (BS-001)
Tags
beritaTerkait
komentar
