Rabu, 23 September 2026

Dipertanyakan Anggaran Rp600 Juta di Dinas Kelautan dan Perikanan Madina

Minggu, 28 Juli 2013 22:45 WIB
Dipertanyakan Anggaran Rp600 Juta di Dinas Kelautan dan Perikanan Madina
Google
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Panyabungan, (beritasumut.com) – Anggaran biaya rapat koordinasi dan konsultasi (perjalanan dinas) sebesar Rp600 juta yang diposkan di APBD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Tahun 2013 pada Dinas Keluatan dan Perikanan Madina, dipertanyakan.

“Untuk apa saja dana sebesar itu, kalau memang dana sebesar itu hanya untuk perjalanan dinas seorang Kadis itu sungguh tidak pantas,” sebut Ketua LPPN RI Madina Syafruddin Lubis di Panyabungan, Kamis (25/7/2013).

Dikatakanya, biaya sebesar itu sudah tidak pantas untuk perjalanan dinas Kadis. Ini perlu disoroti untuk apa saja anggaran itu dibuat. Masa lebih besar anggaran perjalanan dinas Kadis Kelautanan daripada program yang langsung menyentuh masyarakat. Seperti anggaran pembangnuan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil. Itu kan sudah tidak wajar, jelasnya.

“Kalau saja anggaran itu digunakan yang langsung terkena kepada masyarakat sudah berapa banyak manfaatnya,” terangnya.

Kalau memang anggarannya sebesar itu, apa kontribusinya yang sudah dibuat untuk membangun Madina. Apakah bisa meningkatkan PAD Kabupaten Mandailing Natal dengan anggaran perjalanan sebesar Rp600 juta, paparnya.

“Apakah dengan anggaran tersebut mereka bisa menambah APBD Madina. Saya pikir sampai sekarang belum ada. Untuk itu kita perlu mempertanyakan sudah kemana saja dibuat anggaran sebesar itu,” tanyanya.

Kalau dibandingkan dengan SKPD lain, sungguh ironis Kadis Kelautan dan Perikanan denggan anggaran Rp600 juta khusus biaya rapat koordinasi dan konsultasi, sementara sampai sekarang belum terlihat hasilnya.

“Kita juga mempertanyakan proyek-proyek di Dinas Keluatan dan Perikanan. Kita menduga banyak proyek yang fiktif. Seperti pengadaan jarring yang hampir tiap tahun ada dan masih banyak proyek-proyek yang tidak jelas di dinas tersebut,” paparnya.

Ini perlu diselidiki kejaksaan dan kepolisian Madina karena ini sudah termasuk pemborosan terhadap APBD, pintanya.

Sementara Kadis Kelautan dan Perikanan yang berusaha dikonfirmasi di kantornya, tidak di tempat. Dihubungi melalui telepon tidak ada jawaban. (BS-026)

Tags
beritaTerkait
Dinas Kelautan dan Perikanan Madina Diduga Sarang Korupsi

Dinas Kelautan dan Perikanan Madina Diduga Sarang Korupsi

Tak Ada Uang Tak Dapat Paket

Tak Ada Uang Tak Dapat Paket

Proyek Dinas Kelautan dan Perikanan Madina Diduga Fiktif

Proyek Dinas Kelautan dan Perikanan Madina Diduga Fiktif

komentar
beritaTerbaru
hit tracker