BPK Diminta Audit Anggaran Pilgub Sumut

Medan, (beritasumut.com) – Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang baru saja dilakukan menelan biaya yang tidak sedikit, baik anggaran untuk KPU Sumut, Panwas Sumut, Polda Sumut serta untuk Desk Pilkada.

Namun kenyataan di lapangan, tampak terlihat kinerja para penyelenggara Pigub Sumut tersebut tidak maksimal, dan ini dibuktikan dari minimnya peserta pemilih yang hanya 52 persen saja yang memberikan suaranya.

Kalau saja penyelenggaran pilkada dan pemerintah bersungguh-sungguh dalam menjalankan tahapan pilkada, angka peserta pemilih yang sangat kecil itu tentunya tidak akan terjadi. Untuk itu, perlu dilakukan audit terhadap seluruh penggunaan anggaran terkait dengan Pilgub Sumut, baik itu anggaran di KPU Sumut, Panwas Sumut, Desk Pilkada, serta Polda Sumut yang juga telah menerima anggaran untuk pengamanan Pilgub Sumut.

Pernyataan itu disampaikan salah seorang pengamat anggaran Sumatera Utara, Elfenda Ananda di Medan, Ahad (10/03/2013) menyikapi bengkaknya anggaran Pigub Sumut. "Kita harapkan Badan Pemeriksa Keuangan segera melakukan audit terhadap penggunaaan anggaran Pigub Sumut secara menyeluruh. Salam melakukan audit nantinya, BPK tidak melakukan audit secara administrasi saja, akan tetapi harus dillakukan audit secara investigasi agar hasil audit benar-benar maksimal, dan agar bisa dipertanggungjawabkan," kata Elfenda.

Menurutnya, sesuai dengan peraturan yang berlaku, seharusnya dalam setiap tahap dianggarakan mengacu kepada efektifitas dan akuntabilitas. Seharusnya anggaran bisa dihemat. Contohnya seperti tahap sosialisasi Pilgub Sumut, biaya yang dikeluarkan snagat besar namun tidak sedikitpun dirasakan oleh masyarakat Sumatera Utara selaku peserta pemilih dalam Pilgub Sumut.

Kemudian, mengenai anggaran untuk pengamanan, BPK juga harus melakukan audit secara investigasi. Hal ini dilakukan agar jangan sampai terjadi dable anggaran dalam penggunaannya.

Dikatakannya demikian, karena selama ini aparat Kepolisian memang bertugas untuk mengamankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi, pemerintah pusat sudah memberikan anggaran melalui APBN. "Jadi jangan sampai ada penggunaan double anggaran, karena Pemprov Sumut juga memberikan anggaran melalui APBD untuk pengamanan Pilgub Sumut. Oleh karena itu, Polda Sumut juga harus transparan didalam penggunaan anggaran tersebut," ujarnya. (BS-024)

Perusahaan Tak Miliki Badan Hukum, Angel Juga Tak Pernah Laporkan Jumlah Pekerjanya

Siksa PRT, LBH dan LPSK Laporkan Angel ke Polda Sumut

TP4 Ikut Mendorong Percepatan Serapan Anggaran Pemprov Sumut

Sekda Sumut Akui Proses Lelang Jabatan Berdampak pada Serapan Anggaran

Tekab Unit Buncil Polda Sumut Tangkap Tiga Pembunuh Hamonangan

Realisasi Pendapatan Negara Menurun Pada Semester I/2016