KIP Perintahkan Kepala BPN Sumut dan Kadis PU Labusel Serahkan Informasi

Medan, (beritasumut.com) – Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara (KIP Sumut) memerintahkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumut dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk memberikan informasi yang diminta pemohon Suherly Harahap, warga Jalan Binjai Km 12,9, Sunggal dan Rustam Sitompul, Joko Susilo, warga Jalinsum Aek Batu Selatan, Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kota Pinang.

“Memerintahkan termohon (Kepala BPN Sumut dan Kepala PU Pertambangan dan Energi Labusel), agar memberikan informasi yang dimintakan pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak salinan putusan diterima oleh Termohon,” tegas Ketua Majelis Komisioner KIP Sumut Mayjen Simanungkalit dengan anggota Robinson Simbolon dan M Syahyan saat membacakan putusan  sidang ajudikasi non litigasi kasus sengketa informasi di ruang sidang Komisi Informasi Sumut, Jalan Bilal No 105, Medan, Jumat (5/9/2014).

Pada sidang pembacaan putusan tersebut, majelis komisioner Komisi Informasi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Mereka juga menyimpulkan, bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.

Adapun informasi yang diminta pemohon Suherly Harahap ke BPN Sumut, yakni peta persil areal dari sertifikat HGU PTPN2 No: 109/Muliorejo sebelum ada revisi Tahun 1997, peta persil dari sertifikat HGU PTPN 2 No 109/Muliorejo setelah direvisi dan salinan dokumen keputusan atas diprosesnya permohonan revisi peta tersebut disertai pertimbangannya.

Sedangkan informasi yang diminta oleh Rustam Sitompul dan Joko Susilo kepada Kepala PU Pertambangan dan Energi Kab. Labusel, yakni informasi tentang pelaksanaan proyek di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang didanai APBD, DAK dan BDB Tahun 2013.

Terungkap dalam sidang ajudikasi kemarin, kasus sengketa informasi antara Suherly Harahap melawan Kepala BPN Sumut dan Rustam Sitompul dan Joko Susilo melawan Kepala PU Pertambangan dan Energi Labusel bermula karena informasi yang dimohonkan tidak ditanggapi oleh termohon. Akhirnya, mereka mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. 

Sebelum menutup sidang, Mayjen Simanungkalit juga menjelaskan hak-hak pemohon dan termohon. Katanya, baik pemohon dan termohon memiliki hak mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan jika tidak menerima putusan Komisi Informasi. Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak. Dalam hal salah satu pihak tidak mengajukan keberatan, maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap.

“Putusan Komisi Informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi ke pengadilan,” tegas Mayjen. (BS-001)

Mendikti Tegaskan KIP Tak Akan Berkurang dan UKT Tak Dinaikkan

Istana Jamin Anggaran KIP-LPDP Tak Dipangkas Meski APBN Efisiensi Rp 306 T

Lepas 35 Mahasiswa KKN STKIP Al-Maksum, Sekda: Semoga Memberikan Kontribusi Positif Bagi Kota Binjai

Pj Bupati Langkat Beri Penghargaan SAKIP dan Pelayanan Publik Terbaik, Dorong Peningkatan Kinerja Dan Inovasi

Pj Gubernur Tegaskan Sumut Komit Soal Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Sumut Terbaik Kelima Nasional