Istana Jamin Anggaran KIP-LPDP Tak Dipangkas Meski APBN Efisiensi Rp 306 T

beritasumut.com- Fasilitas layanan pendidikan yang diberikan pemerintah santer dikabarkan akan berkurang karena ada efisiensi penggunaan belanja APBN di tahun 2025. Kabarnya, bantuan pendidikan dari negara macam program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah hingga beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) akan dikurangi karena ada efisiensi anggaran

Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menegaskan di tengah arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi, layanan pendidikan masuk dalam kategori pos anggaran layanan publik. Nah pos anggaran belanja tersebut tidak ikut serta diefisienkan oleh pemerintah.

"Pemerintah memastikan bahwa layanan pendidikan yang seperti apa misalnya, daya operasional perguruan tinggi itu tidak akan terdampak. KIP tidak akan terdampak. Beasiswa-beasiswa akan dilanjutkan," sebut Hasan Nasbi kepada wartawan di kantornya, Jumat (14/2/2025).

Baca Juga:

• Gubernur Sumut Akan Kuliahkan Kakak Beradik Yatim Piatu di Nias, Hingga Tamat
• Mendikti Tegaskan KIP Tak Akan Berkurang dan UKT Tak Dinaikkan

Presiden Prabowo Subianto, kata Hasan Nasbi, sangat menaruh perhatian yang besar terhadap dunia pendidikan. Sejauh ini deretan program unggulan Prabowo juga sedikit banyak menyangkut sektor pendidikan.

Misalnya saja, perbaikan ruang sekolah. Ada lebih dari 10 ribu sekolah yang akan diperbaiki tahun ini. Kemudian program Makan Bergizi Gratis, terutama untuk anak-anak sekolah dasar dan menengah.

Baca Juga:

• Tingkatkan APK Perguruan Tinggi di Sumut, Pemprov Sumut Apresiasi Program Beasiswa Universitas Murni Teguh
• Lepas 35 Mahasiswa KKN STKIP Al-Maksum, Sekda: Semoga Memberikan Kontribusi Positif Bagi Kota Binjai

"Ada juga pendidikan yang terintegrasi dengan kurikulum-kurikulum standar internasional. Jadi beliau menaruh perhatian yang sangat besar terhadap sektor pendidikan," papar Hasan Nasbi.

Terakhir, Hasan Nasbi kembali menegaskan tidak ada layanan pendidikan dari negara merupakan pos anggaran yang tidak akan terkena efisiensi sama sekali.

"Oleh sebab itu, layanan-layanan pendidikan tidak akan dikurangi. Jadi kalau ada informasi bahwa misalnya layanan pendidikan ini terdampak efisiensi, itu tidak benar," tegas Hasan Nasbi.

Sri Mulyani Buka Suara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di hari yang sama pun telah menegaskan sejumlah beasiswa dari negara tetap berjalan dan tidak terdampak pemangkasan anggaran. Sri Mulyani mengatakan, bantuan pendidikan KIP Kuliah hingga beasiswa LPDP tidak dipangkas.

Gubernur Sumut Akan Kuliahkan Kakak Beradik Yatim Piatu di Nias, Hingga Tamat

Mendikti Tegaskan KIP Tak Akan Berkurang dan UKT Tak Dinaikkan

Tingkatkan APK Perguruan Tinggi di Sumut, Pemprov Sumut Apresiasi Program Beasiswa Universitas Murni Teguh

Lepas 35 Mahasiswa KKN STKIP Al-Maksum, Sekda: Semoga Memberikan Kontribusi Positif Bagi Kota Binjai

Pj Bupati Langkat Beri Penghargaan SAKIP dan Pelayanan Publik Terbaik, Dorong Peningkatan Kinerja Dan Inovasi

Pj Gubernur Tegaskan Sumut Komit Soal Keterbukaan Informasi Publik