Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Lubuk Pakam, (beritasumut.com) – Puluhan massa dari Lembaga Transparansi (Letras) Sumatera Utara berunjukrasa ke Kantor Kejari Lubuk Pakam dan Panwaslu Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam meminta kedua lembaga tersebut mengusut tuntas dugaan permainan dalam pelaksanaan tender logistik Pilkada Deli Serdang.
"Buruknya penegakan hukum yang sampai hari ini membuat para koruptor di Indonesia khususnya di Sumatera Utara semakin kaya dan merajalela. Undang-Undang 1945 yang menjadi landasan hukum di Indonesia semakin dikangkangi, ibu pertiwi semakin menangis menyaksikan masa depan bangsa yang kelam, bobroknya penegakan hukum di Sumatera Utara menjadi contoh kecil betapa nistanya birokrasi di Indonesia," kata Koordinator Aksi Asril ketika membacakan pernyataan sikap Letras di halaman Kejari Lubuk Pakam, Kamis (17/10/2013) sore.
Asril menegaskan bahwa penegakan hukum di negara ini hanya akan tercipta apabila birokrasi di Negeri ini bersih dari penyakit KKN yaitu menjalankan dengan baik dan benar UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta UU No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari KKN.
Terkait hal tersebut, selaku mahasiswa yang melek terhadap penegakan hukum, tegas Asril, melihat adanya penyimpangan dan ketidakwajaran yang terindikasi kuat berbau KKN dalam proyek tender pengadaan formulir Pilkada Deli Serdang Tahun 2013 sebesar Rp979.515.600. Diduga perusahaan yang menjadi pemenang tender adalah perusahaan yang memberikan penawaran yang tertinggi padahal ada beberapa perusahaan yang menawarkan harga lebih rendah.
Hal tersebut dianggap berbau KKN dan dapat merugikan negara. Oleh karena itu pendemo meminta penegak hukum khususnya Kejari Lubuk Pakam dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bekerja ekstra dalam menyelamatkan uang negara hingga ratusan juta rupiah.
Lembaga Transparansi Sumatera Utara meminta Kejari Lubuk Pakam dan aparat penegak hukum serta Panwaslu Deli Serdang mengusut tuntas proses tender yang diduga menyalahi aturan dan perundang-undangan, yang dinilai tidak melakukan tindakan efisiensi keuangan negara.
Oleh karena itu, Letras Sumut menuntut Kejari Lubuk Pakam dan pihak Kepolisian segera menangkap dan memeriksa Sekretaris KPU Deli Serdang terkait proyek Pengadaan Formulir Pemilihan Bupati Deli Serdang sebesar Rp979.515.600, selain itu segera memeriksa Panitia Tender KPU Deli Serdang terkait Proyek Pengadaan Formulir Pemilihan Bupati Deli Serdang.
Kejari Lubuk Pakam dan Kejati Sumut harus tanggap dan pro aktif dalam mengusut kasus dugaan korupsi di KPU Deli Serdang dan jangan biarkan para koruptor di Deli Serdang terus melakukan pencurian uang rakyat.
Pada kesempatan itu, pihak Kejari Lubuk Pakam menegaskan akan menyampaikan laporan ini kepada Kajari Lubuk Pakam untuk segera ditindaklanjuti.
Sedangkan di Kantor Panwaslu Deli Serdang massa Letras diterima Staf Pengawasan dan Humas Panwaslu Deli Serdang Fakhruddin Pohan. Kepada pendemo, Fakhruddin mengucapkan terima kasih terkait masukan yang disampaikan.
"Tuntutan Letras Sumut akan segera ditindaklanjuti dan Panwaslu Deli Serdang akan mengajukan hasil temuan kepada Polres Deli Serdang, Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dan Tipikor Polda Sumut, sebagai bahan bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap atau membongkar indikasi KKN dalam proses tender pengadaan pencetakan formulir. Alasannya, karena Panwaslu Deli Serdang juga menemukan adanya kejanggalan dalam menentukan perusahaan pemenang,” ujarnya. (BS-001)
Tags
beritaTerkait
komentar
