Beritasumut.com-Cukup banyak solusi yang ditawarkan instansi pelacak laju aliran uang di Indonesia ini untuk memberantas praktek KKN. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf menceritakan adanya inovasi terbaru melalui Undang-Undang. Temuan itu rencananya akan dinamai sebagai UU Perampasan Aset.
Tiap orang yang dicurigai memiliki aset di luar batas wajar akan berpotensi tinggi dikenai UU ini. "Batas wajar artinya uang yang masuk berbanding lurus dengan profesi seseorang. Instrumen interogasi mendalam akan disiapkan sebagai unsur teknis aturan tersebut," ungkapnya saat memberi pembekalan kepala daerah di Gedung BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta, Jumat (27/05/2016), sebagaimana yang dilansir dari laman resmi kemendagri.go.id.
Tujuannya yakni mengusut darimanakah orang bersangkutan menerima dana yang dicurigai. Jika tidak bisa menjelaskan, maka uang orang tersebut akan ditarik oleh negara. "Setiap orang yang memiliki kekayaan yang tidak wajar diluar penghasilannya maka dia harus menjelaskan asal-usul kekayaannya. Kalo enggak bisa menjelaskan maka dia tidak dipenjara, tapi duitnya dirampas," kata Yusuf.
Baca Juga:
Regulasi ini dikatakan sedang melalui proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. Ada pesan filosofi yang ingin disampaikan PPATK terkait aturan ini. "Hidup ini sebentar, maka kita ingin lurus, tegak dan tidak korupsi," pungksnya. (BS02)
Baca Juga:
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker)
Ekonomi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan.
Ekonomi
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan dalam ajang Program Penilaian Peri
Politik & Pemerintahan
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Fuel Terminal (FT) Krueng Raya meresmikan Foodcourt UMKM Desa Meunasah M
Ekonomi
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal Medan mempertegas komitmennya dalam mendukung pembangunan keluarga dan kesej
Pendidikan
Implementasi Permendag 24/2025 tersendat, KADIN dorong sinkronisasi kebijakan dan skema impor plastik bekas terkendali.
Ekonomi
Kemnaker kembali membuka program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum Batch 2 dengan kuota 2.100 pesert
Pendidikan
beritasumut.com Kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama terkait kesenjangan an
Pendidikan
beritasumut.comKamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Medan memperingatkan potensi tekanan inflasi pangan akibat kelangkaan bahan baku plas
Ekonomi
beritasumut.com Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui kenaikan harga plastik yang belakangan dikeluhkan pelaku industri dan ma
Ekonomi