Beritasumut.com-Cukup banyak solusi yang ditawarkan instansi pelacak laju aliran uang di Indonesia ini untuk memberantas praktek KKN. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf menceritakan adanya inovasi terbaru melalui Undang-Undang. Temuan itu rencananya akan dinamai sebagai UU Perampasan Aset.
Tiap orang yang dicurigai memiliki aset di luar batas wajar akan berpotensi tinggi dikenai UU ini. "Batas wajar artinya uang yang masuk berbanding lurus dengan profesi seseorang. Instrumen interogasi mendalam akan disiapkan sebagai unsur teknis aturan tersebut," ungkapnya saat memberi pembekalan kepala daerah di Gedung BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta, Jumat (27/05/2016), sebagaimana yang dilansir dari laman resmi kemendagri.go.id.
Tujuannya yakni mengusut darimanakah orang bersangkutan menerima dana yang dicurigai. Jika tidak bisa menjelaskan, maka uang orang tersebut akan ditarik oleh negara. "Setiap orang yang memiliki kekayaan yang tidak wajar diluar penghasilannya maka dia harus menjelaskan asal-usul kekayaannya. Kalo enggak bisa menjelaskan maka dia tidak dipenjara, tapi duitnya dirampas," kata Yusuf.
Baca Juga:
Regulasi ini dikatakan sedang melalui proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. Ada pesan filosofi yang ingin disampaikan PPATK terkait aturan ini. "Hidup ini sebentar, maka kita ingin lurus, tegak dan tidak korupsi," pungksnya. (BS02)
Baca Juga:
beritasumut.com,Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumatera Utara menggelar kegiatan Coffee Morning dalam rangka menyerap aspirasi, kendala d
Ekonomi
beritasumut.com Di tengah geliat perkembangan teknologi yang semakin masif, Program Studi S1 Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univ
Peristiwa
beritasumut.com Dalam mendukung kelancaran ibadah Umrah dan Haji 2025, Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand Tri meng
Tekno
beritasumut.com Lanjutan musim reguler IBL (Indonesian Basketball League) GoPay 2025 pekan ke11, antara Rajawali Medan berhadapan dengan
Olahraga
beritasumut.com Pemerintah mendorong penguatan infrastruktur pengelolaan sampah di kotakota besar melalui penerapan teknologi modern seper
Politik & Pemerintahan
beritasumut.com Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen PT Pertamina (Persero), Komjen Pol (Purn) Dr Drs H Mochamad Iriawan, SH, MM,
Pendidikan
beritasumut.com Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya
Ekonomi
beritasumut.com Pemerintah menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan arus mudik dan bal
Politik & Pemerintahan
beritasumut.com Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) mencatatkan lonjakan trafik data sebesar 21 sepanjang periode Idulfitri 1446
Tekno
beritasumut.com Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mendorong terwujudnya ekosistem demokrasi yang sehat. Antara lai
Politik & Pemerintahan
