Beritasumut.com-Cukup banyak solusi yang ditawarkan instansi pelacak laju aliran uang di Indonesia ini untuk memberantas praktek KKN. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Yusuf menceritakan adanya inovasi terbaru melalui Undang-Undang. Temuan itu rencananya akan dinamai sebagai UU Perampasan Aset.
Tiap orang yang dicurigai memiliki aset di luar batas wajar akan berpotensi tinggi dikenai UU ini. "Batas wajar artinya uang yang masuk berbanding lurus dengan profesi seseorang. Instrumen interogasi mendalam akan disiapkan sebagai unsur teknis aturan tersebut," ungkapnya saat memberi pembekalan kepala daerah di Gedung BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta, Jumat (27/05/2016), sebagaimana yang dilansir dari laman resmi kemendagri.go.id.
Tujuannya yakni mengusut darimanakah orang bersangkutan menerima dana yang dicurigai. Jika tidak bisa menjelaskan, maka uang orang tersebut akan ditarik oleh negara. "Setiap orang yang memiliki kekayaan yang tidak wajar diluar penghasilannya maka dia harus menjelaskan asal-usul kekayaannya. Kalo enggak bisa menjelaskan maka dia tidak dipenjara, tapi duitnya dirampas," kata Yusuf.
Baca Juga:
Regulasi ini dikatakan sedang melalui proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. Ada pesan filosofi yang ingin disampaikan PPATK terkait aturan ini. "Hidup ini sebentar, maka kita ingin lurus, tegak dan tidak korupsi," pungksnya. (BS02)
Baca Juga:
beritasumut.com Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak (PA) pada 1 September 2026 menerima kedatangan perwakilan orang tua murid Taman
Peristiwa
beritasumut.com Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menyiapkan jalur alternatif MedanBerastagi yang akan difokuskan unt
Politik & Pemerintahan
beritasumut.com Seorang penumpang pesawat berinisial MR diamankan petugas Aviation Security (Avsec) Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumate
Peristiwa
beritasumut.com Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara (Sumut) kembali menga
Peristiwa
Sengketa KMK ratusan miliar PT Toba Surimi Industries dengan Bank Mandiri mencuat setelah dugaan tanda tangan nonidentik pada 54 cek.
Peristiwa
Warga Medan resah dengan dua proyek perumahan elite yang diduga tanpa PBG. Pemko Medan didesak menghentikan pembangunan dan menindak tegas.
Peristiwa
beritasumut.com Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Deli Serdang menjenguk seorang anak korban kekerasan fisik asal Kabupaten Dairi y
Kesehatan
Pengacara lima pengurus Kelenteng O Bin Ciong Kun soroti dugaan kejanggalan penetapan tersangka kasus pengerusakan plang di Medan.
Peristiwa
Pembangunan perumahan mewah di Medan Tembung disorot warga karena diduga jumlah unit tak sesuai PBG dan berpotensi memicu banjir.
Peristiwa
Sidang perdana gugatan PT TSI terhadap Bank Mandiri digelar di PN Medan. Tergugat disebut tak hadir, perkara terdaftar nomor 879/Pdt.G/2026/
Peristiwa
