Beritasumut.com-Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), M Yusuf, mewanti-wanti setiap kepala daerah agar tidak terlibat korupsi. Menurutnya, solusi penanganan korupsi terletak pada pengendalian transaksi dana melalui transparansi keuangan. Hal ini mengingat banyaknya praktek rasuah yang melibatkan uang cash atau uang tunai.
"Itu jelas ditemui ketika Pileg, Pilkada dan proses anggaran, sehingga kita mencium uang-uang seperti ini kemungkinan besar digunakan untuk tidak baik," tuturnya saat memberi pembekalan kepala daerah di Gedung BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta, Jumat (27/05/2016), sebagaimana yang dilansir dari laman resmi kemendagri.go.id.
Disampaikan Yusuf, transaksi korupsi dengan dana tunai dapat dilihat dari banyaknya penarikan dan penerimaan uang tunai secara besar-besaran dari bank. Yang cukup mengagetkan, ketika dilacak pemilik rekening tersebut adalah Kepala Daerah atau Politisi. Nominal uang masuk atau keluar diluar nalar, bahkan pernah ada penerimaan uang cash hingga Rp 500 juta.
Baca Juga:
Fenomena itu membuat seakan-akan wajar, jika penggunaan uang tunai dihubungkan dengan tindakan rasuah. Pasalnya, jika ingin menggerakkan uang bisa menggunakan fasilitas ATM. Namun, banyak pihak memilik tidak memakai fasilitas tersebut karena berbagai macam
alasan, terutama takut terlacak pergerakannya oleh PPATK. "Jadi saya katakan, diawala perlu dibangun komitmen supaya tidak kebablasan soal uang cash ini," terang Yusuf.
Ketetapan yang dimaksud PPATK adalah kemauan bersama untuk melakukan transparansi. Transfer antar Pemda dan sistem pergerakan uang yang terbuka menjadi salah satu solusi. DKI Jakarta dikatakan Yusuf sudah melakukan hal tersebut di lingkungan Pemda-nya. Hal tersebut saat ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Masyarakat bahkan memberi stigma negatif kepada Kepala Daerah usai menyelesaikan masa tugas mereka. Pasalnya, banyak pemimpin di daerah yang harus mendekam di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah tak menjabat.
Baca Juga:
Jangan sampai, lanjut Yusuf, penilaian itu berlarut di masyarakat sehingga menjadi cerita buruk bagi generasi selanjutnya. Oleh karenanya, ia melihat tindakan Presiden Joko Widodo meminta rekomendasi PPATK sebagai langkah tepat. "Kita perlu mencari betul figur yang tepat yang bebas dari KKN dan dosa masa lalu misalnya dimintakan klarifikasi dari PPATK sebelum diangkat. Misalnya seperti para menteri kemarin," pungkasnya. (BS02)
beritasumut.com Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak (PA) pada 1 September 2026 menerima kedatangan perwakilan orang tua murid Taman
Peristiwa
beritasumut.com Seorang penumpang pesawat berinisial MR diamankan petugas Aviation Security (Avsec) Bandara Kualanamu, Deli Serdang, Sumate
Peristiwa
beritasumut.com Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sumatera Utara (Sumut) kembali menga
Peristiwa
Sengketa KMK ratusan miliar PT Toba Surimi Industries dengan Bank Mandiri mencuat setelah dugaan tanda tangan nonidentik pada 54 cek.
Peristiwa
Warga Medan resah dengan dua proyek perumahan elite yang diduga tanpa PBG. Pemko Medan didesak menghentikan pembangunan dan menindak tegas.
Peristiwa
beritasumut.com Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Deli Serdang menjenguk seorang anak korban kekerasan fisik asal Kabupaten Dairi y
Kesehatan
Pengacara lima pengurus Kelenteng O Bin Ciong Kun soroti dugaan kejanggalan penetapan tersangka kasus pengerusakan plang di Medan.
Peristiwa
Pembangunan perumahan mewah di Medan Tembung disorot warga karena diduga jumlah unit tak sesuai PBG dan berpotensi memicu banjir.
Peristiwa
Sidang perdana gugatan PT TSI terhadap Bank Mandiri digelar di PN Medan. Tergugat disebut tak hadir, perkara terdaftar nomor 879/Pdt.G/2026/
Peristiwa
CitraLand dukung pendidikan di Deli Serdang melalui pembangunan fasilitas SDN 106810 Sampali, sementara Bupati menargetkan 2028 tak ada seko
Pendidikan
