Beritasumut.com-Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), M Yusuf, mewanti-wanti setiap kepala daerah agar tidak terlibat korupsi. Menurutnya, solusi penanganan korupsi terletak pada pengendalian transaksi dana melalui transparansi keuangan. Hal ini mengingat banyaknya praktek rasuah yang melibatkan uang cash atau uang tunai.
"Itu jelas ditemui ketika Pileg, Pilkada dan proses anggaran, sehingga kita mencium uang-uang seperti ini kemungkinan besar digunakan untuk tidak baik," tuturnya saat memberi pembekalan kepala daerah di Gedung BPSDM Kemendagri, Kalibata, Jakarta, Jumat (27/05/2016), sebagaimana yang dilansir dari laman resmi kemendagri.go.id.
Disampaikan Yusuf, transaksi korupsi dengan dana tunai dapat dilihat dari banyaknya penarikan dan penerimaan uang tunai secara besar-besaran dari bank. Yang cukup mengagetkan, ketika dilacak pemilik rekening tersebut adalah Kepala Daerah atau Politisi. Nominal uang masuk atau keluar diluar nalar, bahkan pernah ada penerimaan uang cash hingga Rp 500 juta.
Baca Juga:
Fenomena itu membuat seakan-akan wajar, jika penggunaan uang tunai dihubungkan dengan tindakan rasuah. Pasalnya, jika ingin menggerakkan uang bisa menggunakan fasilitas ATM. Namun, banyak pihak memilik tidak memakai fasilitas tersebut karena berbagai macam
alasan, terutama takut terlacak pergerakannya oleh PPATK. "Jadi saya katakan, diawala perlu dibangun komitmen supaya tidak kebablasan soal uang cash ini," terang Yusuf.
Ketetapan yang dimaksud PPATK adalah kemauan bersama untuk melakukan transparansi. Transfer antar Pemda dan sistem pergerakan uang yang terbuka menjadi salah satu solusi. DKI Jakarta dikatakan Yusuf sudah melakukan hal tersebut di lingkungan Pemda-nya. Hal tersebut saat ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan. Masyarakat bahkan memberi stigma negatif kepada Kepala Daerah usai menyelesaikan masa tugas mereka. Pasalnya, banyak pemimpin di daerah yang harus mendekam di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah tak menjabat.
Baca Juga:
Jangan sampai, lanjut Yusuf, penilaian itu berlarut di masyarakat sehingga menjadi cerita buruk bagi generasi selanjutnya. Oleh karenanya, ia melihat tindakan Presiden Joko Widodo meminta rekomendasi PPATK sebagai langkah tepat. "Kita perlu mencari betul figur yang tepat yang bebas dari KKN dan dosa masa lalu misalnya dimintakan klarifikasi dari PPATK sebelum diangkat. Misalnya seperti para menteri kemarin," pungkasnya. (BS02)
Lippo Karawaci menunjuk Bambang Soesatyo sebagai Komisaris Independen dan Indra Yuwana sebagai Presiden Direktur dalam RUPST 2026.
Ekonomi
beritasumut.com Sidang perdana perkara pembatalan perdamaian (homologasi) yang diajukan oleh 34 mantan karyawan terhadap PT Tor Ganda di Pe
Peristiwa
PT Dua Rimba Medtech Indonesia resmikan fasilitas di Cikarang untuk dorong manufaktur alat kesehatan lokal dan solusi perawatan luka modern.
Kesehatan
KADIN Medan apresiasi TNI AL tangkap begal di Belawan. Langkah tegas dinilai tingkatkan keamanan dan kepercayaan dunia usaha.
Peristiwa
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker)
Ekonomi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan.
Ekonomi
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan dalam ajang Program Penilaian Peri
Politik & Pemerintahan
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Fuel Terminal (FT) Krueng Raya meresmikan Foodcourt UMKM Desa Meunasah M
Ekonomi
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal Medan mempertegas komitmennya dalam mendukung pembangunan keluarga dan kesej
Pendidikan
Implementasi Permendag 24/2025 tersendat, KADIN dorong sinkronisasi kebijakan dan skema impor plastik bekas terkendali.
Ekonomi