Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Medan, (beritasumut.com) – Terkait gas elpiji 3 kg yang harganya masih berada diatas harga eceran tertinggi (HET), tampaknya masyarakat harus terus menunggu apa tindakan dari lembaga terkait untuk penyelesaiannya.
Pasalnya sampai saat ini, belum ada solusi konkrit soal bagaimana megembalikan harga barang bersubsidi itu menjadi normal.
Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut) Donald Lumbanbatu mengatakan pihaknya sudah melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke beberapa daerah terkait laporan warga tentang kelangkaan gas elpiji 3 kg serta tingginya harga di atas HET.
Hasilnya menyebutkan bahwa harga yang ada di lapangan merupakan kebijakan dari pengecer sendiri. Tingginya harga tersebut terkait dengan pasokan gas yang langka, sehingga pengecer menaikkan harga jauh di atas HET Rp12.750.
"Kita sudah sidah di beberapa kabupaten/kota terkait hal itu. Menurut mereka kelangkaan itu karena pasokan, bukan disengaja. Lalu mengenai harganya kita temui di lapangan, bukan agennya yang buat, tetapi pengecer yang buat. Karena kelangkaan itu mengambil kesempatan," ujar Donald di Medan, Selasa (18/11/2014).
Komisi B DPRD Sumut juga sudah memanggil Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk menjelaskan persoalan dan segera menertibkan para pelaku yang menyebabkan harga gas subsidi tersebut sangat tinggi. Selain harga, pihaknya juga menyampaikan bahwa ada pengurangan berat beberapa ons sehingga isi tabung tidak sampai 3 kg.
"Fungsi pengawasan sudah kita lakukan. Termasuk pada minggu ini kita juga akan sidak ke Pangkalan Susu dan mendorong pertamina dan pemerintah untuk bisa menuntaskan masalah ini," sebutnya.
Komisi B juga akan mengundang Pertamina untuk rapat kerja bulanan bersama dengan Komisi D dan Komisi A. Namun karena pada bulan ini belum ada jadwal, mereka akan mengagendakan pertemuan tersebut pada Desember mendatang.
Kepala Disperindag Provinsi Sumut Bidar Alamsyah mengakui bahwa persoalan kelangkaan dan tingginya harga elpiji 3 kg ini sulit mereka awasi. Dirinya menyebutkan bahwa sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) yang ada tidak dapat menjangkau seluruh wilayah yang ada di Sumut. Ia pun melempar masalah ini kepada Disperindag Kabupaten/Kota.
"Kita di provinsi hanya pembinaan, tetapi sesuai dengan tugas pokok kita baik pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi, ada juga dikita. Tetapi kemudian kita berkoordinasi kepada kabupaten/kota karena sebenarnya ini tugas mereka. Kita sebagai koordinator saja," sebutnya.
Disinggung mengenai upaya pihaknya sebagai lembaga yang mengawasi hal tersebut, Bidar lagi-lagi hanya menyebutkan bahwa penyebabnya adalah penggunaan elpiji 3 kg oleh masyarakat kalangan menengah ke atas atau untuk keperluan bisnis atau industri. Sehingga kuota yang disediakan untuk rumah tangga, akhirnya digunakan juga untuk keperluan lain yang sebenarnya tidak dibenarkan. Tetapi untuk kebenaran datanya, ia tidak mengetahui dan hanya menyebutkan isu yang kini berkembang di masyarakat.
Bidar pun meminta Disperindag Kabupaten/Kota bisa mengawasi hal ini agar masalah kelangkaan dan tingginya harga gas elpiji 3 kg di atas HET dapat diselesaikan.
Sementara Sekretaris Eksekutif Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Ibrahim Nainggolan menilai, berlarutnya persoalan gas elpiji ini di masyarakat dinilai adanya pembiaran oleh pemerintah dalam hal pengawasan distribusinya. Sebab berdasarkan kebijakan konversi minyak tanah ke gas, seharusnya pengguna elpiji 3 kg adalah masyarakat menengah kebawah. Artinya, data masyarakat yang berhak menerima barang subsidi itu ada di pemerintah.
"Kami melihay ada semacam pembiaran oleh pemerintah dan menguntungkan pihak tertentu. Padahal kita ketahui, pemerintah seharusnya membuat regulasi ketat soal itu," sebutnya.
Dengan belum adanya solusi konkrit dari pemerintah, ia khawatir persoalan ini akan semakin sulit diselesaikan. Apalagi saat ini harga bahan bakar minyak (bbm) sudah naik, bisa saja ini menjadi semacam alasan untuk melegalkan kenaikan harga gas 3 kg oleh pihak tertentu.
Di lapangan, sejumlah rumah makan masih menggunakan gas elpiji 3 kg untuk memasak. Padalah perharinya mereka bisa menghabiskan 4 sampai 5 tabung. Seperti pengakuan Bendi penjual Mie Aceh di kawasan Jalan Alfalah, Medan, mereka menggunakan elpiji subsidi trersebut karena harganya lebih rendah dari gas 12 kg yang nin subsidi. Meskipun tidak diizinkan, namun tidak ada petugas yang melarang penggunaannya.
"Kita pakai ini (elpiji 3 kg) karena lebih murah. Kan nggak ada masalah, namanya juga usaha kecil. Kalau melarang, tidak ada," pungkasnya.
(BS-001)
Tags
beritaTerkait
komentar
