Beritasumut.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) saat ini dianggap tidak stabil atau mengalami instabilitas. Hal ini disebabkan beragam persoalan hukum yang menerpa sejumlah pejabat baik di tingkat eksekutif maupun legeslatif.
Kondisi ini menurut Menurut Pengamat Politik dan Pemerintahan, Sohibul Ansor Siregar berpengaruh besar terhadap jalannya roda pemerintah yang saat ini dipimpin H T Erry Nuradi. Akibatnya, pembangunan di Sumut berjalan tidak maksimal karena lambannya serapan anggaran untuk pembangunan Sumut.
"Akibatnya banyaknya yang terkena persoalan hukum dan banyak pejabat yang diperiksa KPK, tentu akan mengganggu kinerja. Belum lagi soal ketakutan mereka bermasalah hukum di ujung-ujung tugas. Makanya saat ini Pemprov saya sebut instabilitas. Dampaknya serapan anggaran melambat dan masyarakat tidak dapat segera menikmati pembangunan," ujar Sohibul kepada beritasumut.com, Selasa (26/07/2016).
Baca Juga:
Sohibul menilai, kondisi ini diperburuk lagi dengan adanya bongkar pasang pejabat di lingkungan Pemprovsu yang dilakukan Erry Nuradi dengan jalan mutasi, rotasi, ataupun lelang jabatan. Ironisnya disaat serapan anggaran lambat, saat ini Erry Nuradi masih belum memiliki tim kerja yang solid karena masih banyaknya kekosongan pejabat.
"Kalau tidak persoalan yang sangat urgen kenapalah harus dirotasi atau dimutasi. Karena saya pikir menggantikan pejabat baru maka akan menambah waktu semakin terlambatnya serapan anggaran. Pejabat baru tentu perlu beradaptasi atau mengenal lagi tugasnya," tambah Sohibul.
Baca Juga:
Lebih lanjut dikatakannya, meskipun telah memasuki semester kedua, namun saat ini masih ada jabatan strategis di Pemprov Sumut yang masih diisi oleh pelaksana tugas seperti Kabiro Keuangan, BKD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PSDA dan SKPD lainnya. Kondisi ini tentunya saat berpengaruh terhadap target pembangunan Pemprovsu.
"Yang bekerja itu bukan Gubernur tapi SKPD dan staff-staffnya. Kapan mau bekerja maksimal kalau sampai saat ini masih gonta-ganti pejabat dan malah ada yang masih kosong. Yang terpenting sekarang, gulirkan segera uangmu itu sehingga pembangunan bisa bergerak dan ekonomi bergulir. Kalau bolak-balik pejabat dipindah dengan sok-sok istilah lelang jabatan, ujung-ujungnya tidak bergerak-gerak juga," pungkasnya. (BS03)
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan.
Ekonomi
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan dalam ajang Program Penilaian Peri
Politik & Pemerintahan
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Fuel Terminal (FT) Krueng Raya meresmikan Foodcourt UMKM Desa Meunasah M
Ekonomi
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal Medan mempertegas komitmennya dalam mendukung pembangunan keluarga dan kesej
Pendidikan
Implementasi Permendag 24/2025 tersendat, KADIN dorong sinkronisasi kebijakan dan skema impor plastik bekas terkendali.
Ekonomi
Kemnaker kembali membuka program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum Batch 2 dengan kuota 2.100 pesert
Pendidikan
beritasumut.com Kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama terkait kesenjangan an
Pendidikan
beritasumut.comKamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Medan memperingatkan potensi tekanan inflasi pangan akibat kelangkaan bahan baku plas
Ekonomi
beritasumut.com Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui kenaikan harga plastik yang belakangan dikeluhkan pelaku industri dan ma
Ekonomi
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan bahwa tidak terdapat perubahan harga BBM di seluruh SPBU Pertamina per 1
Peristiwa
