Mutasi dan Lelang Jabatan Penghambat Penyerapan Anggaran

Beritasumut.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) saat ini dianggap tidak stabil atau mengalami instabilitas. Hal ini disebabkan beragam persoalan hukum yang menerpa sejumlah pejabat baik di tingkat eksekutif maupun legeslatif.

Kondisi ini menurut Menurut Pengamat Politik dan Pemerintahan, Sohibul Ansor Siregar berpengaruh besar terhadap jalannya roda pemerintah yang saat ini dipimpin H T Erry Nuradi. Akibatnya, pembangunan di Sumut berjalan tidak maksimal karena lambannya serapan anggaran untuk pembangunan Sumut.

"Akibatnya banyaknya yang terkena persoalan hukum dan banyak pejabat yang diperiksa KPK, tentu akan mengganggu kinerja. Belum lagi soal ketakutan mereka bermasalah hukum di ujung-ujung tugas. Makanya saat ini Pemprov saya sebut instabilitas. Dampaknya serapan anggaran melambat dan masyarakat tidak dapat segera menikmati pembangunan," ujar Sohibul kepada beritasumut.com, Selasa (26/07/2016).

Baca Juga:

• Dugaan Keracunan 53 Santri, Begini Respons LPA Deli Serdang
• Duo Maling Handphone Driver Ojol di Patumbak Ditangkap

Sohibul menilai, kondisi ini diperburuk lagi dengan adanya bongkar pasang pejabat di lingkungan Pemprovsu yang dilakukan Erry Nuradi dengan jalan mutasi, rotasi, ataupun lelang jabatan. Ironisnya disaat serapan anggaran lambat, saat ini Erry Nuradi masih belum memiliki tim kerja yang solid karena masih banyaknya kekosongan pejabat.

"Kalau tidak persoalan yang sangat urgen kenapalah harus dirotasi atau dimutasi. Karena saya pikir menggantikan pejabat baru maka akan menambah waktu semakin terlambatnya serapan anggaran. Pejabat baru tentu perlu beradaptasi atau mengenal lagi tugasnya," tambah Sohibul.

Baca Juga:

• Dugaan Kekerasan Terhadap Balita di Karawang, Komnas PA Desak Pemulihan Korban
• Kemnaker Siapkan Pelatihan Vokasi Terintegrasi dengan Industri di KEK

Lebih lanjut dikatakannya, meskipun telah memasuki semester kedua, namun saat ini masih ada jabatan strategis di Pemprov Sumut yang masih diisi oleh pelaksana tugas seperti Kabiro Keuangan, BKD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PSDA dan SKPD lainnya. Kondisi ini tentunya saat berpengaruh terhadap target pembangunan Pemprovsu.

"Yang bekerja itu bukan Gubernur tapi SKPD dan staff-staffnya. Kapan mau bekerja maksimal kalau sampai saat ini masih gonta-ganti pejabat dan malah ada yang masih kosong. Yang terpenting sekarang, gulirkan segera uangmu itu sehingga pembangunan bisa bergerak dan ekonomi bergulir. Kalau bolak-balik pejabat dipindah dengan sok-sok istilah lelang jabatan, ujung-ujungnya tidak bergerak-gerak juga," pungkasnya. (BS03)

Dugaan Keracunan 53 Santri, Begini Respons LPA Deli Serdang

Duo Maling Handphone Driver Ojol di Patumbak Ditangkap

Dugaan Kekerasan Terhadap Balita di Karawang, Komnas PA Desak Pemulihan Korban

Kemnaker Siapkan Pelatihan Vokasi Terintegrasi dengan Industri di KEK

Polda Sumut Ungkap Situs Judol Depobos, Lima Pelaku Pernah Kerja di Kamboja

Gerebek Sarang Narkoba Rel Tembung, Polrestabes Medan Tangkap Enam Orang