Mutasi dan Lelang Jabatan Penghambat Penyerapan Anggaran

Beritasumut.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) saat ini dianggap tidak stabil atau mengalami instabilitas. Hal ini disebabkan beragam persoalan hukum yang menerpa sejumlah pejabat baik di tingkat eksekutif maupun legeslatif.

Kondisi ini menurut Menurut Pengamat Politik dan Pemerintahan, Sohibul Ansor Siregar berpengaruh besar terhadap jalannya roda pemerintah yang saat ini dipimpin H T Erry Nuradi. Akibatnya, pembangunan di Sumut berjalan tidak maksimal karena lambannya serapan anggaran untuk pembangunan Sumut.

"Akibatnya banyaknya yang terkena persoalan hukum dan banyak pejabat yang diperiksa KPK, tentu akan mengganggu kinerja. Belum lagi soal ketakutan mereka bermasalah hukum di ujung-ujung tugas. Makanya saat ini Pemprov saya sebut instabilitas. Dampaknya serapan anggaran melambat dan masyarakat tidak dapat segera menikmati pembangunan," ujar Sohibul kepada beritasumut.com, Selasa (26/07/2016).

Baca Juga:

• Bawa Ekosistem Smart Home ke Medan, LG Rilis Deretan Perangkat Elektronik Berbasis AI
• Heri Kurniawan Panjaitan Kehilangan Transkrip Nilai S1 di Jalan SM Raja

Sohibul menilai, kondisi ini diperburuk lagi dengan adanya bongkar pasang pejabat di lingkungan Pemprovsu yang dilakukan Erry Nuradi dengan jalan mutasi, rotasi, ataupun lelang jabatan. Ironisnya disaat serapan anggaran lambat, saat ini Erry Nuradi masih belum memiliki tim kerja yang solid karena masih banyaknya kekosongan pejabat.

"Kalau tidak persoalan yang sangat urgen kenapalah harus dirotasi atau dimutasi. Karena saya pikir menggantikan pejabat baru maka akan menambah waktu semakin terlambatnya serapan anggaran. Pejabat baru tentu perlu beradaptasi atau mengenal lagi tugasnya," tambah Sohibul.

Baca Juga:

• KADIN Sumut: Kelangkaan BBM Ancam Iklim Usaha dan Stabilitas Ekonomi Daerah
• Sarang Narkoba di Area Perkebunan dengan Pengamanan Sejumlah CCTV Digerebek Polisi di Sei Mencirim, Seluruh Barak Rata Dibumihanguskan

Lebih lanjut dikatakannya, meskipun telah memasuki semester kedua, namun saat ini masih ada jabatan strategis di Pemprov Sumut yang masih diisi oleh pelaksana tugas seperti Kabiro Keuangan, BKD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PSDA dan SKPD lainnya. Kondisi ini tentunya saat berpengaruh terhadap target pembangunan Pemprovsu.

"Yang bekerja itu bukan Gubernur tapi SKPD dan staff-staffnya. Kapan mau bekerja maksimal kalau sampai saat ini masih gonta-ganti pejabat dan malah ada yang masih kosong. Yang terpenting sekarang, gulirkan segera uangmu itu sehingga pembangunan bisa bergerak dan ekonomi bergulir. Kalau bolak-balik pejabat dipindah dengan sok-sok istilah lelang jabatan, ujung-ujungnya tidak bergerak-gerak juga," pungkasnya. (BS03)

Bawa Ekosistem Smart Home ke Medan, LG Rilis Deretan Perangkat Elektronik Berbasis AI

Heri Kurniawan Panjaitan Kehilangan Transkrip Nilai S1 di Jalan SM Raja

KADIN Sumut: Kelangkaan BBM Ancam Iklim Usaha dan Stabilitas Ekonomi Daerah

Sarang Narkoba di Area Perkebunan dengan Pengamanan Sejumlah CCTV Digerebek Polisi di Sei Mencirim, Seluruh Barak Rata Dibumihanguskan

PN Medan Diminta Segera Eksekusi Klaim Nasabah PT Verena Multifinance

Bongkar Jaringan Vape Ilegal, Polisi Sergap Seorang Komplotan Narkotika Internasional di Salah Satu Hotel di Medan