Kota-kota Indonesia Harus Lebih Ramah terhadap Pejalan Kaki, Pengguna Sepeda dan Transportasi Publik

Beritasumut.com-Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim, Rachmat Witoelar, menyatakan bahwa Indonesia masih harus bekerja keras agar kota-kotanya ramah terhadap pejalan kaki, pengguna sepeda dan pengguna transportasi publik. Ketiga moda transportasi tersebut menghasilkan emisi gas rumah kaca yang rendah.

“Hal ini, selain dapat membantu aksi pengendalian perubahan iklim, dapat juga menjadi alternatif olahraga sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi polusi udara dan kemacetan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Rachmat saat menjadi salah satu pembicara kunci pada Walk21 Hong Kong,  Kamis (06/10/2016).

Walk21 Hong Kong merupakan konferensi tahunan bagi berbagai pemangku kepentingan terkait transportasi berkelanjutan, terutama opsi untuk berjalan kaki. Tahun ini, 580 peserta hadir dari 38 negara mengikuti konferensi yang diselenggarakan selama 5 hari di Hong Kong Convention and Exhibition Center sejak tanggal 3 hingga 7 Oktober 2016.

Menurut Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim itu, beberapa inisiatif sudah dilakukan oleh pemerintah nasional dan pemerintah kota terkait upaya tersebut. Ia menunjuk contoh misalnya, pemerintah telah mengembangkan program Kota Hijau atau Green City Program.

Salah satu atribut program tersebut adalah Green Transportation dimana infrastruktur jalan kaki, bersepeda, dan penggunaan transportasi publik harus menjadi satu sistem yang terintegrasi.

“Beberapa kota di Indonesia mulai membangun infrastruktur transportasi yang memberi perhatian lebih pada pejalan kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi publik. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi yang menyebabkan macet, polusi udara, dan emisi gas rumah kaca tinggi,” kata Rachmat seraya menambahkan, bahwa hal tersebut patut didukung dan kota-kota lain juga sebaiknya segera meniru.

Rachmat juga mengemukakan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia, tercantum beberapa program utama untuk membangun infrastruktur transportasi massal yang berkelanjutan di berbagai kota di Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa namun juga luar Pulau Jawa. Hal ini dimaksudkan agar terjadi pemerataan pembangunan dan mengurangi tingkat urbanisasi yang tidak terkontrol.

“Program-program pemerintah saat ini memang akan fokus untuk membangun transportasi umum berbasis kereta, tidak hanya di Jawa tapi juga di luar Jawa. Namun, perlu mempersiapkan masyarakat untuk menyukai ketiga transportasi non-motor tersebut," tambahnya seperti dilansir setkab.go.id.(BS01)

Presiden Prabowo Panggil Menteri ATR, Tata Kelola Pertanahan Jadi Perhatian

Miliki Tata Kelola Aset Yang Baik, Pemko Depok Lakukan Studi Tiru Ke Pemko Medan

Pj Gubernur Sumut Terima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama

Menteri AHY: Siapkan Tata Ruang Wilayah Pertahanan yang Kredibel dan Adaptif

Pj Bupati Langkat Paparkan RDTR Perkotaan Tanjung Pura, Wujudkan Kawasan Bersejarah Yang Berwawasan Lingkungan

Kabupaten Langkat Bersaing Dalam Penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha 2023-2024