Anggaran Kementerian BUMN Dipangkas Rp 115 M, Sewa Mobil Listrik Diganti Hybrid

beritasumut.com- Pagu anggaran Kementerian BUMN dipangkas Rp 115,6 miliar dari total pagu awal 2025 sebesar Rp 277,5 miliar. Kini sisa anggaran yang ada sebesar Rp 161,9 miliar.

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, awalnya Kementerian BUMN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 277,5 miliar pada 2025. Namun setelah Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, anggaran Kementerian BUMN dipangkas Rp 123,6 miliar dan setelah rekonstruksi, sisa pagu anggaran 2025 menjadi Rp 161,9 miliar.

"Kami dapatkan (pagu anggaran efektif) itu kurang lebih Rp 161,9 miliar," kata Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

Baca Juga:

• Gubernur Sumut: Efisiensi Upaya Optimalkan Pembangunan untuk Kepentingan Masyarakat
• Anggaran Kemenhub Dipangkas, Damri Harap Angkutan Perintis Tak Terdampak

Erick menjelaskan dari pagu awal Rp 277,4 miliar tersebut terdiri dari Rp 80 miliar untuk pengembangan dan pengawasan BUMN dan Rp 197,4 miliar untuk program dukungan manajemen.

Namun, pada Rabu (12/2), Erick kembali mengusulkan ke Kementerian Keuangan agar anggaran Kementerian BUMN 2025 bisa menjadi Rp 215 miliar. Ia beralasan, usulan tersebut merupakan batas minimum operasional dari Kementerian BUMN.

Baca Juga:

• Kemenpora Pilah Ajang Olahraga Prioritas di Tengah Efisiensi Anggaran
• Menpora Dito: Pelatnas Tetap Jalan di Tengah Efisiensi

"Alhamdulillah kemarin siang, kami coba mengusulkan kepada Kementerian Keuangan, tentu belum mendapatkan konfirmasi 100%, tetapi mereka melihat usulan kami bukan mengada-ada. Memang batas minimum kami untuk beroperasional itu Rp 215 miliar," katanya.

Usulan tersebut, kata Erick, telah memperhitungkan sejumlah anggaran yang dipangkas, misalnya 54% pemotongan perjalanan dinas serta 50% pengawasan biaya BUMN.

"Sebenarnya sangat penting kalau kita tahu pengawasan itu menjadi konsekuensi yang harus dimaksimalkan," katanya.

Erick menambahkan, fasilitas IT sudah dipangkas 41%, pengurangan Alat Tulis Kantor (ATK) sampai 90%, dan 70% pengurangan fasilitas pimpinan.

"Lalu 66% penyesuaian kendaraan dinas, yang kemarin kami semua menyewa mobil listrik dan kami coba dengan mengganti yang lebih murah, dari mobil listrik menjadi hybrid. Tujuannya tadi listrik sekarang hybrid yang harganya bisa lebih murah sampai 66%," katanya.

Lalu, ada pemotongan kegiatan rapat dan meniadakan seremonial sebesar 43% dan terakhir efisiensi pemakaian gedung mencapai 39%.(dtc)

Gubernur Sumut: Efisiensi Upaya Optimalkan Pembangunan untuk Kepentingan Masyarakat

Anggaran Kemenhub Dipangkas, Damri Harap Angkutan Perintis Tak Terdampak

Kemenpora Pilah Ajang Olahraga Prioritas di Tengah Efisiensi Anggaran

Menpora Dito: Pelatnas Tetap Jalan di Tengah Efisiensi

Luhut Minta Prabowo Pecat Pejabat Halangi Efisiensi Anggaran

Efisiensi Anggaran, Kemenpora Fokus Cabor Prioritas di SEA Games 2025