beritasumut.com - Secara resmi, Pemko Medan menghadiri undangan Ombudsman Republik Indonesia (RI), Selasa (18/10/2022). Pada kesempatan itu, dengan terbuka menyampaikan keterangan tentang penyebab belum dikukuhkannya kepengurusan KORPRI Medan, termasuk pengaduan terkait dana purna tugas dari organisasi ASN itu.
"Kita telah memenuhi undangan Ombudsman RI dan memberikan keterangan secara terbuka. Tidak ada yang ditutup-tutupi, termasuk soal jadwal pengukuhan kepengurusan KORPRI Medan dan terkait dana purna tugas dari organisasi ini," tegas Inspektur Medan, Sulaiman Harahap yang mewakili Pemko Medan dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut itu.
Pertemuan ini diikuti oleh Asisten Utama Ombudsman RI Siska Widyawati, Asisten Pratama Ombudsman RI Paranata Adri, Asisten Pratama dan Durandara Tri Widigda itu. Sulaiman pun menyatakan hasil pertemuan yang berlangsung secara komunikatif dan penuh keterbukaan itu juga telah dituangkan dalam sebuah berita acara.
Pada berita acara yang ditandatangani oleh Inspektur Kota Medan Sulaiman Harahap, Kepala Keasistenan Resolusi Ombudsman RI Siska Widyawati, dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan Sutan Tolang Lubis itu, disebutkan bahwa Pemko Medan akan melakukan konsolidasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Sumut dalam jangka waktu 14 hari guna menentukan waktu dan mempercepat proses pengukuhan kepengurusan KORPRI Medan.
"Dalam berita acara itu juga disebutkan, setelah pengukuhan kepengurusan KORPRI Medan akan dilakukan review AD/ART, termasuk soal pertimbangan mengenai dapat atau tidaknya diberikan dana bantuan purna tugas kepada PNS yang telah pensiun tahun 2019," papar Sulaiman.
[br] Sulaiman mengungkapkan, permintaan keterangan oleh Ombudsman RI ini berawal dari laporan masyarakat atas nama Tutiarna Hutagalung yang telah pensiun dari Pemko Medan pada 2019. Dia menuntut dana purna tugas kepada KORPRI Medan. Sampai kini, sebut Sulaiman, tuntutan ini tidak bisa dipenuhi. "Penyebabnya, sejak beberapa tahun belakangan ini kepengurusan KORPRI Medan vakum. Selain itu, dalam AD/ART juga tidak ada diatur pemberian dana bantuan purna tugas," ucapnya.
Sulaiman mengatakan, yang diatur dalam AD/ART adalah pemberian santunan bagi anggota yang kemalangan dan pemberian beasiswa kepada anak anggota yang berprestasi. Hal ini, lanjutnya, juga telah disampaikan secara terbuka kepada tim dari Ombudsman RI. Terkait penjadwalan pengukuhan kepengurusan KORPRI Medan, Sulaiman mengatakan, pihaknya akan menjalankan hasil pertemuan sesuai yang tertuang dalam berita acara.
"Kita akan konsolidasi dengan Dewan Pengurus KORPRI Sumut untuk menjadwalkan pengukuhan. Sesuai dengan berita acara, kita diberi waktu selama 14 hari," sebutnya.
Sulaiman juga mengatakan, sebagaimana tertuang dalam berita acara, pihaknya juga akan menyampaikan laporan perkembangan tentang masalah ini kepada Ombudsman RI. "Intinya, tidak ada yang kita tutup-tutupi, semuanya telah kita sampaikan secara terbuka kepada tim dari Ombudsman RI," tandas Sulaiman.(BS07)
Baca Juga:
puluhan massa yang tergabung dalam Forum Keadilan Sosial Rakyat Indonesia (FRAKSI) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Markas Kepolisia
Peristiwa
Suasana di depan Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mendadak tegang. Massa aksi Dewan Peduli Negri kali ini yang dipimpin oleh K
Peristiwa
beritasumut.com Hening malam waktunya istirahat bagi setiap orang. Namun kondisi dinginnya malam menjadi teman yang mengiringi perjalanan p
Sosok
beritasumut.com Memenuhi tren kebutuhan ruang kerja modern yang mengutamakan keseimbangan antara produktivitas dan kualitas hidup (worklif
Ekonomi
Australia U19 keluar sebagai juara Piala AFF U19 2026 setelah menaklukkan Thailand dengan skor 20 pada laga final di Stadion Utama Sumate
Berita
Cahaya lilin perdamaian menerangi Lapangan Benteng Medan pada perayaan Waisak 2570 BE/2026, Sabtu malam (13/6/26).
Peristiwa
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat upaya pengawasan dan penertiban aktivitas tambang ilegal dengan mengga
Politik & Pemerintahan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memaparkan sejumlah program Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan tenaga kerja masa depan d
Politik & Pemerintahan
Judi terbesar di Jalan Tengku Fachrudin, Desa Tanjung Garbus I, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang, Selasa (9/6/2026).
Berita
Maraknya judi ketangkasan tembak ikan logo "AB" di wilayah Kecamatan Hamparan Perak, menuai sorotan tajam. Dalam hal ini, Polsek Hamparan Pe
Peristiwa
