Banyak Uang Tapi Masih Minta PMN, Anggota Komisi VI DPR RI Kritik PLN

Beritasumut.com-Komisi VI DPR RI memberikan kritikan 'pedas' terkait pengajuan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) untuk tahun 2023.

Kritikan tersebut dilontarkan Anggota Komisi VI DPR, Rudi Hartono Bangun saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo, akhir pekan ini.Rudi mempertanyakan masalah over supply kapasitas listrik yang ada di Indonesia ke Dirut PLN. Apalagi nilai surplus dari over supply tersebut sangat tinggi.

"Tahun lalu misalnya, kapasitas terpasang di PLN ini ada 350 ribu Giga Watt Hour (GWh), sementara konsumsinya hanya 257 ribu GWh atau surplus 26 persen. Nah dikemanakan surplus itu Pak? Soalnya pola struktur ini relatif sama selama 10 tahun terakhir sebelum sampai sekarang,” ungkap Rudi dalam siaran tertulisnya, Sabtu (18/06/2022).

Baca Juga : Bobby Nasution Realisasikan Janji Kampanye Bangun Jembatan Titi Dua Sicanang

Menurut Rudi, dari pada mengajukan PMN, PLN harusnya lebih aktif mengelola industri manufaktur agar penggunaan listriknnya makin banyak dan optimal. "Apalagi sampai saat ini para industri manufaktur itu baru menggunakan konsumsi listrik sebesar 1,2 persen dari total penggunaan listrik nasional," tegas politisi asal Langkat ini.

"Bahkan total dari surplus tersebut ada senilai Rp 123 triliun.Jadi untuk apa kelebihan energi listrik yang tidak dipasarkan itu Pak? Kalau dihitung ada Rp 123 triliun yang mubazir loh. Nah ini kok bapak minta uang ke negara, minta Rp 10 triliun,” kritik politisi Nasdem ini.

Tak hanya itu, Rudi juga menyoroti adanya komitmen pendanaan Asian Development Bank (ADB) senilai 600 juta dolar AS atau Rp 8,58 triliun yang sudah dikantongi PLN. Adanya ADB tersebut serta kelebihan over supply atau diistilahkan harta perusahaan yang bisa dijual, tak semestinya PLN meminta PMN lagi.

“Bapak itu seharusnya kreatif. Kan bisa menjual yang Rp 123 triliun mubazir itu ke sektor industri manufaktur segala macamnya. Jangan melihat ada PMN, gedor Menteri Keuangan dan Komisi VI, tapi ternyata di dalam perusahaan Bapak banyak duit," pungkas Rudi.(BS02)

Baca Juga:

• Ketua KADIN Halal Bihalal dengan Ketua DPRD dan Wakil Walikota Medan
• Resmikan Desa Siaga Bencana, PLN UID Sumut Serah Terima Bantuan Program

Ketua KADIN Halal Bihalal dengan Ketua DPRD dan Wakil Walikota Medan

Resmikan Desa Siaga Bencana, PLN UID Sumut Serah Terima Bantuan Program

Tak Ada Pemberitahuan, Listrik Padam 3 Jam saat Warga Tertidur

Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Perkuat Pemulihan Huntara Ketapiang Bersama Direksi Pertamina dan Komisi VI DPR RI

Badan Legislasi DPR RI Kunjungi Kadin Sumatera Utara Bahas Penyusunan RUU Kadin

Ratusan Petugas Dikerahkan, PLN Sumut Perkuat Siaga Kelistrikan Akibat Cuaca Ekstrem