Beritasumut.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu melaksanakan restrukturisasi organisasi perangkat daerah guna penyederhanaan daripada beberapa jabatan-jabatan struktural yang notabenenya akan dijadikan jabatan fungsional.
Hal ini disampaikan Sekdakab Labuhanbatu Ir Muhammad Yusuf Siagian MMA saat memimpin rapat tentang reformasi birokrasi di Ruang Data dan karya Kantor Bupati Labuhanbatu, Jalan SM Raja, Kecamatan Rantau Selatan.
Restrukturisasi ini dipandang perlu dilakukan pemerintah kabupaten labuhanbatu mengingat kondisi kebutuhan perangkat daerah ini terlalu membengkak, yang mengakibatkan pendanaan Pemkab terlalu besar. Operasional yang ada pada 33 OPD di kabupaten labuhanbatu ini menyerap anggaran operasional yang terlalu tinggi.
Baca Juga : Gubernur Edy Rahmayadi Berharap Hasil Kajian Studi Lapangan Lemhannas RI Bermanfaat Bagi Sumut
Baca Juga:
"33 OPD ini adalah anggaran yang maksimal, sementara Kabupaten kita sudah terbagi tiga. Kalau kemarin Kabupaten kita ini adalah Labuhanbatu Raya, ini masih memungkinkan untuk 33 OPD, namun sejak terbentuknya Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan kita Kabupaten Labuhanbatu, target PAD kita ini belum pernah tercapai," ujar Sekda seperti dilansir dari laman labuhanbatu, Minggu (27/06/2021).
[br] "Ini perlu adanya evaluasi kembali, maka terjadilah restrukturisasi. Dengan kondisi hari ini, perlu kami sampaikan pada bapak ibu para pejabat bahwa pengelolaan anggaran di kabupaten kita ini lebih besar anggaran yang dikelola oleh kepala desa dari pada oleh OPD. Dari itu, dengan waktu yang tidak lama lagi kita akan ajukan ranperda ke DPRD terkait pembahasan restrukturisasi," terang Sekda.
"Saya pernah menyampaikan dulu di tahun 2017, kita mulai bergerak, bekerja bekerja bekerja, buat ini menjadi profesi, kalau sudah menjadi fungsional kita harus profesional. Jadi kalau kita nggak mampu dengan jabatan fungsional yang dibawakan kepada kita, maka kita akan mendapatkan juga TPP itu nanti jadi nol. Jabatan fungsional itu dituntut untuk jadi profesi. Contoh, guru, kalau dia tidak pandai mengajar, kepala sekolah tidak akan memberikan mata pelajaran, kalau dia tidak ada mata pelajaran, sertifikasinya kan pasti berkurang," sambungnya menambahkan.
"Ke depan di harapkan semua ASN jadi lebih profesional. Kalau fungsional di bidang ini, pelajari, dalami, kasih masukan. Tidak bisa lagi datang duduk diam. dan jangan takut, dengan jabatan fungsional tambahan, pendapatan akan berkurang, bisa saja semakin besar, sesuai dengan profesi, cara kerja kita," pungkasnya.(BS09)
Baca Juga:
beritasumut.com Direktur Akademi PSMS Medan, Legimin Raharjo pemain Bekasi City FC, Iksan Chan dan mantan Pelatih PSPS dan PON Sumatera Ut
Olahraga
beritasumut.comPuluhan mesin judi tembak ikan yang dikendalikan dan dikelola oleh berinisial DS eksis beroperasi penuh 24 jam tanpa jeda di
Peristiwa
beritasumut.com Sidang gugatan eks karyawan terhadap PT Tor Ganda kembali bergulir di Pengadilan Negeri Medan, Senin (11/5/2026). Dalam per
Peristiwa
beritasumut.comDalam rangka menyambut Hari Raya Waisak, umat Buddha bersama organisasi kemasyarakatan melaksanakan kegiatan penaburan eco e
Cerita Sumut
Lippo Karawaci menunjuk Bambang Soesatyo sebagai Komisaris Independen dan Indra Yuwana sebagai Presiden Direktur dalam RUPST 2026.
Ekonomi
beritasumut.com Sidang perdana perkara pembatalan perdamaian (homologasi) yang diajukan oleh 34 mantan karyawan terhadap PT Tor Ganda di Pe
Peristiwa
PT Dua Rimba Medtech Indonesia resmikan fasilitas di Cikarang untuk dorong manufaktur alat kesehatan lokal dan solusi perawatan luka modern.
Kesehatan
KADIN Medan apresiasi TNI AL tangkap begal di Belawan. Langkah tegas dinilai tingkatkan keamanan dan kepercayaan dunia usaha.
Peristiwa
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker)
Ekonomi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan.
Ekonomi