Perpres Nomor 60 Tahun 2020 Tak Singgung Status Jakarta Sebagai Ibukota Negara

Beritasumut.com-Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung menyampaikan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) murni soal tata ruang.

“Perpres murni soal tata ruang di wilayah Jabodetabekpunjur yang berdasarkan aturan, sudah harus ditinjau setiap 5 tahun,” ujar Seskab memberikan pertanyaan wartawan, belum lama ini.

Lebih lanjut, Seskab menjelaskan bahwa Perpres tersebut merupakan amanat Undang-Undang Penataan Ruang, yang mengamanatkan penetapan Jabodetabekpunjur sebagai Kawasan Strategis Nasional. “Perpres sama sekali tidak menyinggung mengenai 5 tahun ke depan apakah DKI Jakarta tetap menjadi Ibu Kota Negara atau Tidak,” jelas Seskab.
Kalau dalam Perpres, Seskab sampaikan bahwa pengaturan pola ruang DKI Jakarta masih mengakomodasi fungsinya sebagai Ibu Kota Negara. “Karena memang secara hukum, DKI Jakarta sampai saat ini masih menjadi Ibu Kota Negara dan pusat pemerintahan,” tandas Seskab.

Untuk itu, Seskab menyampaikan bahwa pengaturan DKI Jakarta tetap mengakomodasi fungsi existing saat ini. “Sehingga pengaturan tata ruangnya harus mengakomodasi atau memelihara kondisi fungsi existing DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan Pusat Pemerintahan tersebut,” pungkas Seskab berikan penjelasan.

Sebagai informasi, Perpres Nomor 60 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 13 April 2020 ini terdiri dari 141 pasal. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Presiden ini, sesuai Pasal 3, meliputi: a. peran dan fungsi Rencana Tata Ruang serta cakupan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; b. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; c. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang, arahan pemanfaatan Ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; d. pengelolaan Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur; dan e. Peran Masyarakat di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. (rel)

Kepala Otorita IKN Akan Susun Organisasi yang Lincah dan Bertata Kelola Baik

Inilah Kesan dan Harapan Para Gubernur pada IKN

Presiden Jokowi Lantik Kepala Otorita IKN dan Gubernur Sulsel

Undang-Undang Ibu Kota Negara Tandai Dimulainya Pembangunan IKN

Tokoh Masyarakat dan Adat Kaltim Dukung Pembangunan Ibukota Negara

HIPMI: Peluang dan Tantangan Harus Diperhatikan oleh Pemerintah