Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Arsip Nasional Republik Indonesia (RI) mengapresiasi kinerja Pemko Medan yang telah mempersiapkan Satu Data Indonesia dengan baik. Ini menunjukkan kesadaran Pemko Medan meningkatkan kualitas tata kelola data pemerintah, sehingga tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat.
Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional, Drs Imam Gunarto MHum, dalam kegiatan Workshop Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Tahun 2020 di Lingkungan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Sumut, Rabu (19/02/2020) di Hotel Aryaduta Medan.
Workshop dibuka oleh Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi, didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, Zain Noval SSTP MAP dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Medan Maya Fitriani.
“Tadi saya berbincang dengan Kadis Kominfo Medan, Bapak Zain Noval. Ternyata atas dukungan dan kebijakan dari Bapak Plt Wali Kota Medan, kebijakan Satu Data Indonesia telah dipersiapkan dengan baik oleh Dinas Kominfo Medan,” ucap Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional, Drs Imam Gunarto MHum, dilansir dari Pemkomedan.go.id, Rabu (19/02/2020).
Dia menambahkan, persiapan ini tentunya haruslah didukung dengan arsip yang baik. Sumber data adalah arsip. “Data tidak bisa dikarang. Dan salah satu sumber data yang paling valid dan otentik adalah arsip,” ucapnya.
Saat ini, sambungnya, pihaknya melakukan upaya digitalisasi arsip yang tersimpan. Selain ini upaya menyelamatkan bukti sejarah dan akuntabilitas pemerintahan, juga untuk menangkal hoaks yang berkeliaran melalui internet.
Sementara itu, dalam sambutannya Plt Wali Kota Medan mengatakan, Pemko Medan terus meningkatkan kualitas tata kearsipan. Karena itu, Akhyar menilai kegiatan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) ini sangat bermanfaat. "Peranan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional dalam memberikan layanan informasi kearsipan kepada masyarakat melalui website SIKN dan JIKN sangat penting. Hal ini juga sekaligus pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata Ir H Akhyar Nasution MSi.
Berkaitan dengan digitalisasi arsip, Akhyar menyatakan, ini juga penting. Ini untuk memberikan kemudahan dalam mengakses arsip sekaligus mempercepat proses pelayanan masyarakat. Akhyar menyebutkan, arsip dalam bentuk manual juga membutuhkan gudang penyimpanan yang besar dan banyak. Penyimpanan secara manual ini tentunya menyulitkan proses pencarian arsip yang dibutuhkan. “Selain itu dengan digitalisasi, maka kita akan menghemat kertas yang dibuat dari pohon-pohon,” ucapnya.
Kendati demikian, Akhyar juga mengingatkan, agar arsip manual juga diperlukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Penggunaan setiap mata anggaran membutuhkan dokumen asli. Selain itu, dokumen asli juga diperlukan saat terjadi persengketaan. "Karena itu memang proses digitalisasi ini harus diikuti dengan regulasi," pungkasnya.
Workshop Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Tahun 2020 di Lingkungan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Sumut berlangsung selama dua hari pada 19-20 Februari 2020. Pesertanya adalah perwakilan dari 15 Pemkab/Pemko di Sumut. (BS09)
Tags
beritaTerkait
komentar
