Sabtu, 30 Mei 2026

Presiden Jokowi: Revisi Perpres Badan Siber dan Sandi Negara untuk Penguatan

Rabu, 03 Januari 2018 11:00 WIB
Presiden Jokowi: Revisi Perpres Badan Siber dan Sandi Negara untuk Penguatan
beritasumut.com/ist
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (tautan: Perpres Nomor 133 Tahun 2017) dimaksudkan sebagai penguatan untuk badan yang dianggap sangat penting itu.
 
Ia menjelaskan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) adalah sebuah badan yang sangat penting dan ke depannya sangat diperlukan oleh negara, terutama dalam mengantisipasi perkembangan dunia siber yang pertumbuhannya cepat sekali.
 
“Karena itu, diperlukan perubahan dalam rangka penguatan peran dan fungsi BSSN ke depannya,”kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai menjajal Kereta Bandar Udara Soekarno-Hatta, di Stasiun Sudirman Baru, Jakarta, Selasa (02/01/2018).
 
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dengan pertimbangan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada 16 Desember 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (tautan: Perpres Nomor 133 Tahun 2017).
 
Dalam Perpres ini ditegaskan, BSSN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (sebelumnya melalui Menko Polhukam), dan dipimpin oleh Kepala.
 
Selain itu, dalam perubahan ini organisasi BSSN terdapat jabatan baru Wakil Kepala yang merupakan unsur pimpinan, dan mempunyai tugas membantu Kepala. “Wakil Kepala bertanggung jawab kepada Kepala,” bunyi Pasal 5A ayat (2) Perpres ini.
 
Terkait dengan perubahan-perubahan tersebut, maka Pasal 36 Perpres tentang BSSN berubah menjadi: “Kepala BSSN menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan” (sebelumnya kepada Presiden melalui Menko Polhukam).
 
Sebelumnya pembentukan BSSN berdasar Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2017 yang ditandatangani pada 19 Mei 2017.
 
Lembaga ini bertugas mendeteksi dan mencegah kejahatan siber dengan menjaga keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber.(rel)

Tags
AMSIMedia SiberSiber
beritaTerkait
RI Gandeng Australia Belajar Keamanan Siber

RI Gandeng Australia Belajar Keamanan Siber

Cegah Serangan Siber, Diskominfo Kota Medan Adakan Sosialisasi Keamanan Siber

Cegah Serangan Siber, Diskominfo Kota Medan Adakan Sosialisasi Keamanan Siber

Dinas Kominfo Sumut Siap Bersinergi dengan Polda Atasi Kejahatan Siber

Dinas Kominfo Sumut Siap Bersinergi dengan Polda Atasi Kejahatan Siber

Kasum TNI Buka FGD Pembentukan Angkatan Siber TNI

Kasum TNI Buka FGD Pembentukan Angkatan Siber TNI

Polri Bentuk Direktorat Siber, Polda Sumut: Antisipasi Kejahatan Siber dan Hoaks

Polri Bentuk Direktorat Siber, Polda Sumut: Antisipasi Kejahatan Siber dan Hoaks

Tingkatkan Keamanan Siber dan Data, BSSN Luncurkan Tim Tanggap Insiden Siber Medan

Tingkatkan Keamanan Siber dan Data, BSSN Luncurkan Tim Tanggap Insiden Siber Medan

komentar
beritaTerbaru
hit tracker