Rabu, 29 April 2026

Soal Rekonsiliasi Korban G30S/PKI, Menko Polhukam: Penyelesaian Yuridis Sudah Tidak Mungkin

Senin, 02 Oktober 2017 04:00 WIB
Soal Rekonsiliasi Korban G30S/PKI, Menko Polhukam: Penyelesaian Yuridis Sudah Tidak Mungkin
beritasumut.com/ist
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengemukakan, penyelesaian secara yuridis dalam rekonsiliasi dengan para korban peristiwa Gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) jelas sudah tidak mungkin. Sebab jika langkah ini dipilih, nanti akan terlalu banyak yang mengklaim salah dan benar, dan sebagainya.
 
Oleh karena itu, tegas Wiranto, pemerintah tidak lagi masuk kepada satu suasana yang saling mengklaim benar, mengklaim menyalahkan orang lain dan sebagainya.
 
“Tdak ada itu, tidak ada,” tegas Wiranto kepada wartawan usai mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017 di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (01/10/2017).
 
Oleh karena itu, menurut Menko Polhukam, kemudian (pemerintah memilih) penyelesaian dengan non yudisial. Penyelesaian ini sebenarnya sudah berlangsung, proses (non yudisial) itu sudah berlangsung, dimana tidak ada lagi larangan bagi famili-famili yang terlibat dengan masalah PKI untuk jadi pejabat, jadi pegawai.
 
“Sekarang kan sudah ada. Sebenarnya secara non yudisial penyelesaian pembauran kembali dari seluruh komponen masyarakat itu sudah terjadi sebenarnya,” terang Wiranto, seperti dilansir setkab.go.id.
 
Menko Polhukam Wiranto justru mempertanyakan apa yang diributkan? Ia mengingatkan, kalau kita salah menyalahkan terus energi kita habis untuk masalah ini. Wiranto mengutip Presiden Joko Widodo yang telah mengatakan bahwa, sudahlah itu merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia yang merupakan suatu pembelajaran bagi bangsa ini ke depan.
 
Untuk itu, Menko Polhukam meminta agar jangan sampai bahwa peristiwa G30S/PKI ini justru menjadi komoditas politik, baik jangka pendek maupun dalam rangka Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan datang.
 
“Tidak fair karena akan menimbulkan kegaduhan, menimbulkan suatu suasana yang saling salah-menyalahkan yang akhirnya juga mengganggu stabilitas nasional, akhirnya mengganggu pembangunan nasional, akhirnya mengganggu kepentingan masyarakat,” pungkas Wiranto.(BS01)

Tags
G30S/PKIHari Kesaktian PancasilaPKI
beritaTerkait
Pj Gubernur Bersama GAPKI Sumut Bahas Isu Terkini Terkait Sektor Sawit

Pj Gubernur Bersama GAPKI Sumut Bahas Isu Terkini Terkait Sektor Sawit

Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Pj Gubernur Sumut Ajak Masyarakat Refleksikan Nilai Pancasila dalam Kehidupan

Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Pj Gubernur Sumut Ajak Masyarakat Refleksikan Nilai Pancasila dalam Kehidupan

Pemko Binjai Perkuat Nilai-Nilai Pancasila Melalui Upacara Hari Kesaktian Pancasila

Pemko Binjai Perkuat Nilai-Nilai Pancasila Melalui Upacara Hari Kesaktian Pancasila

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Pjs Walikota Pematangsiantar Ajak Sukseskan Pilkada Damai

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Pjs Walikota Pematangsiantar Ajak Sukseskan Pilkada Damai

Pjs Walikota Pematangsiantar Hadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Bandar Betsy

Pjs Walikota Pematangsiantar Hadiri Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Bandar Betsy

Plt Walikota Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Balai Kota Medan

Plt Walikota Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Balai Kota Medan

komentar
beritaTerbaru
hit tracker