Senin, 16 November 2026

RUU Perlindungan Umat Beragama Segera Dikirim Kemenag ke BPHN

Selasa, 02 Mei 2017 17:30 WIB
RUU Perlindungan Umat Beragama Segera Dikirim Kemenag ke BPHN
BERITASUMUT.COM/ILUSTRASI
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Kementerian Agama (Kemenag) terus melakukan pembahasan finalisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama (PUB). Hal ini dikatakan Menag Lukman Hakim Saifuddin saat memimpin rapat RUU PUB di Jakarta, Selasa (02/05/2017)
 
Menag berharap, RUU PUB ini bisa segera didaftarkan di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. "Speed kita harus semakin cepat, timelinenya, pertengahan atau akhir Mei masuk BPHN agar segera bisa dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan K/L lainnya," terang Menag yang dilansir dari kemenag.go.id, Selasa (02/05/2017).
 
Pembahasan RUU PUB ini melibatkan tim Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang ), serta Pusat kerukunan Umat Bergama (PKUB) Kemenag. Menag berharap RUU ini bisa menjadi prioritas di dalam prolegnas (Program Legislasi Nasional) tahun 2018. RUU PUB ini mengatur beberapa hal, antara lain terkait definisi agama, majelis agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), rumah ibadah, penyiaran agama, dan lainnya.
 
Penyusunan RUU PUB sudah diinisiasi Kementerian Agama sejak awal kepempimpinan Menag Lukman, yaitu pada akhir 2014. Menag menegaskan tugas Negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia, adalah memberi rasa aman dan nyaman kepada rakyat Indonesia dalam menjamin hak beragama. Hal ini menurutnya sebagaimana amanat UUD UUD 45 Pasal 29 ayat 2, bahwa negara menjamin kemerdekaan warganya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.
 
Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kemenag RI, Achmad Gunaryo melaporkan bahwa RUU PUB ini telah melewati uji Publik yang melibatkan peserta civitas akadmika baik perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi keagamaan. Terkait subtansi hukum juga telah dikonsultasikan kepada sejumlah pakar hukum pidana dan tokoh lintas agama.
 
"Kami akan melakukan satu kali konsinyering terakhir, agar lebih sempurna, dan itu secepatnya," kata Ahmad Gunaryo. Tampak hadir juga dalam rapat ini, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan Muharam bersama Perwakilan Peneliti dari Balitbang RI, serta Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Ferymeldi. (BS02)

Tags
beritaTerkait
Angkat Budaya Tradisional, Salman Al Farici Peroleh HKI Kemenkumham melalui Riset Etnobotani  
Stadion Utama Jadi Neraka Persiraja, PSMS Pesta Lima Gol Tanpa Balas
Derby Panas Barat Sumatera, PSMS Tantang Persiraja di Stadion Utama
Komnas PA Dorong Literasi Hukum bagi Guru di Tangerang Selatan
PSMS Tahan Persija 1-1, Phillerson: Kami Seharusnya Bisa Menang!
Kemnaker, Pengusaha, Serikat Pekerja, dan ILO Teken Deklarasi Pekerjaan Layak 2026–2030
komentar
beritaTerbaru
hit tracker