Komisi VII Cecar Dirjen PHU Soal Penindakan Travel Nakal

Beritasumut.com-Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraski Partai NasDem Choirul Muna mempertanyakan langkah konkret Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kementeri Agama dalam menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan umrah. Khususnya terkait penanggulangan kasus travel yang nakal.

Menurut Muna, apabila tidak ada langkah antisipatif terhadap permasalahan ini maka akan terulang kejadian yang sama seperti selama ini. Dalam amatannya sejauh ini, penanganan terhadap persoalan klasik ini tidak pernah tuntas.

“Langkah apa yang dilakukan untuk menanggulangi kasus travel yang nakal? Apa yang telah dilakukan PHU untuk menganulir travel yang nakal ini? Dan seberapa jauh hubungannya dengan polisi? Saya mohon PHU harus ada transparan,” katanya di ruang rapat Komisi VIII, Nusantara III, Kompleks DPR, Kamis (12/01/2017).

Dalam hematnya, upaya menyelesaikan masalah penyelenggaraan umroh perlu dengan pemekaran antara pengelola haji dengan pengelola umrah. Pengelolaan Haji (PH) diurus khusus oleh bagian haji, demikian juga Pengelolaan Umroh (PU).

“Kami ingin ada pemekaran, yang urusi umrah ada pihak sendiri yang bisa memonitor sampai ke bawah,” tegasnya mengakhiri.(BS01)

Astindo Travel Fair 2025 Digelar di Medan, Wadah Strategis Bagi Pelaku Usaha Pariwisata

Singapura Resmi Luncurkan Vaccinated Travel Lane (VTL) dengan Indonesia

Menteri Perhubungan Sidak ke Stasiun dan Terminal, Jumlah Penumpang Turun Hampir 90 Persen

Larangan Mudik Lebaran Tanggal 6-17 Mei 2021, Bisnis Transportasi Bakal Sepi di Medan

Pameran Seni Mural SingapoReimagine di M Bloc Space Jakarta Hari Ini, STB Ajak Wisatawan Indonesia Nyalakan Impian ke Singapura

Dokter Dirga Berbagi Tips Seputar Jenis Vaksin untuk Persiapan Menikah dan Pelaku Perjalanan