Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Praktisi hukum dari Universitas Sumatera Utara (USU), Abdul Hakim Siagian, menilai selama ini keberadaan humas di pemerintah provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) belum berfungsi secara maksimal. Menurutnya, ini disebabkan posisi humas di emprovsu itu masih berada di bawah biro umum dan humasnya masih dijabat oleh seorang Kasubag.
“Peran humas di Pemprovsu bisa maksimal kalau humasnya berada minimal langsung di bawah Sekda paling tidak dijabat oleh pejabat eselon I C. Sebab, kalau masih dibawah pimpinan SKPD atau pejabat dengan eselon II ini juga belum maksimal. Dia harus di bawah Sekda dan di atas kadis,” terang Hakim di Forum Group Discussion (FGD) tentang isu-isu actual kebijakan Pemprovsu dengan Media Massa tahun 2016, bertema penguatan peran kehumasan Pemprovsu di era digital, Hotel Garuda Plaza Medan, Jumat (30/12/2016).
Hal ini menurut Hakim perlu dilakukan agar humas memiliki kewenangan dan kekuatan untuk meminta informasi kepada masing-masing pimpinan instansi, sehingga peran humas sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan itu bisa berjalan.
Senada dengannya, Kepala Pusat Informasi dan Kerjasama Universitas Medan Area, Dr Nina Siti Salmaniah Siregar menilai kalau peran humas di pemerintahan itu masih sekadar pelengkap dalam bagian protokoler sehingga perannnya masih belum maksimal. “Harusnya tidak seperti ini tapi humas harus bisa menjadi instansi rujukan dalam pengembilan keputusan bagi pemimpin daerah,” ujar Nina.
Dilanjutkan Nina, untuk menciptakan humas yang professional di pemerintahan, tentunya dibutuhkan SDM yang sesuai dengan kompetensinya yakni sosok yang the right man and the right place. Apalagi, humas itu juga harus memiliki sertifikasi preofesi sesuai dengan Keputusan Menteri No.39/MEN/II/2008 tentang penetapan standar kompetensi kerja humas. Sebab, menurut dia peranan humas itu begitu penting untuk menciptakan branding Pemprovsu.
“Pemprovsunya bisa baik kalau humasnya professional, sebab peran humas ini juga harus membuat branding Pemprovsu itu baik,” jelas Wakil Koordinator bidang pendidikan dan pelitian bidang kehumasan di Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) DPC Medan ini.
Untuk menjadikan humas pemerintah yang professional, sambung Nina, maka mindset humas yang selama ini selalu berada di belakang layar harus diubah, "Jika selama ini humas masih pasif maka harus diubah menjadi reaktif. Selain itu harus mampu membangun komunikasi dua arah di dalam jajaran pemerintah juga dengan media massa, mitra juga masyarakat luas. Intinya humas itu harus menyampaikan apa yang benar, dan menyampaikan apa yang tidak benar dengan cara yang benar,” papar Nina.
Nina juga menyebutkan beberpa perubahan yang bisa dilakukan agar kinerja humas bisa lebih baik ke depan terutama menyikapi perkembangan digital yakni melakukan perubahan sistem informasi, memperbaharui website, menggunakan media social untuk berkomunikasi kepada publik, berpartisipasi aktif dan kreatif dalam mengelola informasi, melakukan riset secara online juga mampu menyerap aspirasi publik terhadap Pemprovsu.
“Saya berharap perbaikan-perbaikan bisa dilakuan humas Pemprovsu, apalagi tahun depan humas Pemprovsu sudah menjadi biro,” jelasnya.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, Hermansyah juga mengatakan untuk membangun Sumut tentu selain dibutuhkan humas yang professional tentu juga dibutuhkan jurnalis yang professional. Oleh karena itulah, pihaknya dengan amanat yang telah diberikan Dewan Pers melakukan uji kompetensi wartawan.
“Uji kompetensi wartawan ini sangat perlu bagi jurnalis sebab ke depan narasumber juga berhak menolak untuk diwawancarai oleh wartawan yang tidak berkompeten,” jelasnya. (BS03)
Tags
beritaTerkait
komentar
