Beritasumut.com-Anggota DPRD Medan Godfried Effendi Lubis mendesak Kabag Aset Pemko Medan Agus Suriono transparan terkait kejelasan status seluruh aset Pemko Medan khususnya keberadaan SMPN 7 Medan di Jalan Adam Malik Medan. Sebab, status aset SMPN 7 disebut sudah berpindah tangan.
Patut disayangkan saat ini Pemko Medan masih melakukan rehab total gedung dengan sumber dana dari APBD Pemko Medan sebanyak Rp 4 Miliar lebih.
“Ini kan pemborosan, membuang uang rakyat. Sudah tau asset bermasalah, bahkan disebut-sebut status lahan sudah pindah tangan kok ada pembangunan lagi. Ada apa ini. Setahu saya, pihak Pemko sudah kalah inkrah di Mahkamah Agung (MA),” ujar anggota Fraksi Gerindra Godfied Lubis, Rabu (26/10/2016).
Ditambahkan Godfried, sebaiknya pembangunan distop karena tidak memiliki Surat Izin Mendirikan bangunan (SIMB) dan menunggu kejelasan status lahan. Sehingga anggaran APBD tidak sia sia nantinya.
“Kita kuatirkan, dua atau tiga bulan ke depan terjadi eksekusi, lantas bagaimana bangunan yang sudah terbangun dengan byaya cukup besar,” tegas Godfried.
Menurut Godfried fakta itu membuktikan minimnya kordinasi kerjasama antar SKPD dijajaran Pemko Medan. Seperti Dinas Perkim selaku pelaksana proyek, Dinas Pendidikan selaku pengguna lahan dan Bagian asset selaku pencatat status lahan serta Dinas TRTB selaku pengawasan bangunan.
Menanggapi desakan Godfried, Kabag Asset Pemko Medan Agus Suriono sedikit berkilah, mengatakan bahwa status lahan SMPN 7 Medan menurutnya masih milik Pemko karena belum ada eksekusi.
“Belum ada eksekusi maka belum dilakukan penghapusan dari daftar aset. Kita tetap mencatat lahan SMPN 7 sebagai asset Pemko,” ujarnya enteng.
Sebelumnya, anggota komisi D DPRD Medan Parlaungan Simangunsong mempertanyakan kinerja Kepala Dinas TRTB Syamporno Pohan. Parlaungan menanyakan kenapa ada pembiaran pembangunan gedung SMPN 7 Medan kendati belum memiliki SIMB namun berjalan mulus. Sementara satu unit saja bangunan milik masyarakat jika tidak memiliki izin terus dibongkar.
“Kan ketentuan harus memiliki SIMB diberlakukan kepada seluruh bangunan tanpa terkecuali,” desak Parlaungan selaku politisi Demokrat ini.
Sementara itu, menjawab pertanyaan, Kadis TRTB Medan Ir Syamburno Pohan mengaku pembangunan SMPN 7 belum memiliki SIMB.
Dikatakannya, pihaknya pun belum ada menerima permohonan izin. Untuk itu pihaknya sudah melakukan tindakan administrasi kepada pemborong yakni untuk memberhentikan pembangunan dan membongkar sendiri bangunan yang ada.(BS03)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker)
Ekonomi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan.
Ekonomi
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan dalam ajang Program Penilaian Peri
Politik & Pemerintahan
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Fuel Terminal (FT) Krueng Raya meresmikan Foodcourt UMKM Desa Meunasah M
Ekonomi
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal Medan mempertegas komitmennya dalam mendukung pembangunan keluarga dan kesej
Pendidikan
Implementasi Permendag 24/2025 tersendat, KADIN dorong sinkronisasi kebijakan dan skema impor plastik bekas terkendali.
Ekonomi
Kemnaker kembali membuka program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum Batch 2 dengan kuota 2.100 pesert
Pendidikan
beritasumut.com Kualitas pendidikan di Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi berbagai tantangan serius, terutama terkait kesenjangan an
Pendidikan
beritasumut.comKamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Medan memperingatkan potensi tekanan inflasi pangan akibat kelangkaan bahan baku plas
Ekonomi
beritasumut.com Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengakui kenaikan harga plastik yang belakangan dikeluhkan pelaku industri dan ma
Ekonomi