Beritasumut.com-Diperbolehkannya terpidana untuk mendaftar menjadi calon kepala daerah (KDh) pada Pilkada 2017 dinilai bakal menimbuklkan gugatan. Kareananya, hal ini akan menjadi perhatian KPU sebagai penyelenggara.
Diketahui, Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPU bersama DPR, diputuskan terpidana hukuman percobaan diperbolehkan mencalonkan kepala daerah.
"Ini berpotensi menimbulkan masalah nanti. Meski telah ada undang-undang yang mengaturnya, namun akan bertambah ribet dalam praktiknya nanti. Hukuman ringan dimaksud, itu hukuman yang seperti apa?" kata Anggota KPU Sumut Benget Silitonga, Kamis (22/09/2016).
Menurutnya, seorang terpidana ringan jika tidak diloloskan KPU pencalonannya nanti, tentu akan menggugat ke pengadilan.
Gugatan tersebut berpotensi memperlambat tahapan Pilkada. Apalagi di Sumut sendiri sampai sekarang masih ada Pilkada yang seharusnya digelar tahun 2015 belum terlaksana hingga saat ini.
Diakomodirnya terpidana percobaan mencalonkan diri dalam Pilkada juga seperti mengundang banyak pihak untuk menggugat ke pengadilan nantinya. Karena pasti ada pihak yang tak setuju dengan terpidana jadi calon kepala daerah.
Selain itu, lanjut Benget, persoalan lainnya lebih kepada berkas pencalonan. Karena banyak sekali berkas yang harus dipersiapkan calon untuk Pilkada 2017 mendatang. Jumlah berkasnya jauh lebih banyak dibandingkan Pilkada-pilkada tahun-tahun sebelumnya. Jika satu berkas saja kurang, calon yang bersangkutan bisa dinyatakan gugur.
"Apalagi biasanya para calon kepala daerah itu mendaftarnya di last minute. Sering terjadi ada berkas yang kurang, dan penyelenggara menunggu sampai malam. Kita berharap untuk Pilkada ini tidak ada lagi yang melengkapi berkas sampai malam terakhir pendaftaran," katanya.
Anggota Bawaslu Sumut Aulia Andri mengingatkan agar Panwas di Tebingtinggi dan Tapteng untuk tegas dalam pengawasan tanpa toleransi khususnya terkait dengan persyaratan pendaftaran.
Persyaratan-persyaratan administrasi lain juga harus menjadi perhatian. "Panwas kita harapkan diberikan akses untuk bisa bersama-sama KPU dalam menjalankan tugas dan kita harapkan tidak perlu ada yang ditutup-tutupi dan zero tolerance. Kalau tidak ada (berkas syarat) ya tidak ada aja. Pokoknya kalau tidak dipenuhi sesuai UU, ya sudah, direkomendasikan ditolak," tegasnya.
Pihaknya sudah menekankan agar tidak ada melengkapi berkas sampai malam hari. Bagi calon yang belum lengkap berkasnya hingga sore hari terakhir pendaftaran, maka gugurkan saja.(BS07)
CitraLand Tanjung Morawa kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui Program Bedah Rumah bagi masyarakat di s
Berita
beritasumut.comKomandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., memimpin langsung upacara Serah Terima Jabatan (Serti
Peristiwa
Putri Saraswati Dewi memohon dan berharap pihak Polrestabes Medan membebaskan suaminya (Roberto) yang saat ini masih ditahan. Ia menyatakan
Peristiwa
beritasumut.comKamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara resmi menjalin kerja sama dengan Mogilev Branch of the Belarusian Chamber o
Ekonomi
beritasumut.comTransisi energi bukan sekedar peralihan dari sumber energi fosil menjadi ramah lingkungan. Sistemnya harus berkelanjutan dan
Peristiwa
puluhan massa yang tergabung dalam Forum Keadilan Sosial Rakyat Indonesia (FRAKSI) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Markas Kepolisia
Peristiwa
Suasana di depan Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut mendadak tegang. Massa aksi Dewan Peduli Negri kali ini yang dipimpin oleh K
Peristiwa
beritasumut.com Hening malam waktunya istirahat bagi setiap orang. Namun kondisi dinginnya malam menjadi teman yang mengiringi perjalanan p
Sosok
beritasumut.com Memenuhi tren kebutuhan ruang kerja modern yang mengutamakan keseimbangan antara produktivitas dan kualitas hidup (worklif
Ekonomi
Australia U19 keluar sebagai juara Piala AFF U19 2026 setelah menaklukkan Thailand dengan skor 20 pada laga final di Stadion Utama Sumate
Berita
