Kamis, 21 Mei 2026

Banggar DPRD Sumut Minta Pemprov Sumut Lebih Teliti Susun Anggaran

Jumat, 02 September 2016 19:38 WIB
Banggar DPRD Sumut Minta Pemprov Sumut Lebih Teliti Susun Anggaran
BERITASUMUT.COM/ILUSTRASI
DAU
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung
Beritasumut.com-Penundaan Dana Alokasi Umum yang dilakukan pemerintah pusat kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) sebesar Rp 72 Milyar lebih per bulan mulai September hingga Desember menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan politisi. Hal ini diperkuat dengan adanya pemotongan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat ke daerah sebesar 10 persen dari Rp 152 Miliar atau sekitar Rp 15 Milyar.
 
Terkait adanya rencana Gubernur Sumut, H Tengku Erry Nuradi untukl menghemat pengeluaran anggaran belanja rutin, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut HM Hanafiah Harahap mengatakan hal tersebut cukup baik dan positif di tengah kondisi keuangan yang tidak begitu sehat.
 
"Ya kalau memang itu rencananya, kita tentu menyambut positif. Tetapi untuk materinya, kita akan bahas dulu di Banggar setelah materi rancangan P-APBD Sumut 2016 kita terima," jelas Hanafiah yang menyebutkan tahap awal pembahasannya dimulai dari penyampaian Kebijakan Umum Anggaran- Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Jum'at (02/09/2016).
 
Menurutnya, dalam hal penghematan anggaran tersebut, antara eksekutif dengan legislatif harus satu pandangan yang sejalan. Sehingga jika dilakukan pengurangan untuk belanja rutin di Pemerintah Provinsi (Pemprov), tidak menjadi persoalan dan perdebatan antara kedua lembaga penyelenggara pemerintah ini.
 
"Yang terpenting sebenarnya, bagaimana Pemprov mengambil langkah diluar kebiasaan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)," sebut Hanafiah.
 
Begitupun, Hanafiah menilai bahwa dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang selama ini sering muncul dalam jumlah besar, membuat Pemprov diduga tidak merencanakan program pembangunan dengan baik dan matang.
 
"Mereka kan sudah seharusnya memahami penyusunan anggaran (APBD). Tetapi dengan besarnya jumlah Silpa yang muncul dalam dua tahun terakhir, seperti ada kesengajaan membuat SiLPA dalam  jumlah besar," katanya.
 
Anggota DPRD Sumut dari fraksi Partai Golkar ini menganggap kemunculan Silpa di akhir tahun masa anggaran, sangat tidak sesuai jika dikaitkan dengan prestasi atau surplus APBD.
 
"Ingat ya, SiLPA itu bukan prestasi. Bahkan saya menduga seperti diciptakan ini (Silpa) sejak awal penyusunan anggaran. Jadi semakin kecil Silpa, semakin realistis penyusunan anggaran. Kalau surplus beda lagi, itu pendapatan diluar rencana," pungkasnya. (BS03)

Tags
beritaTerkait
PSMS vs PSPS Berakhir Imbang, Suporter Meraung di Stadion Utama Sumut
Badan Legislasi DPR RI Kunjungi Kadin Sumatera Utara Bahas Penyusunan RUU Kadin
Hari Pahlawan, PLN Dorong Guru SMK Jadi Pelopor Konversi Motor Listrik di Kota Medan
Gubernur Sumut Buka Puasa Bersama Pimpinan DPRD Sumut
Kunjungan Pertama Sebagai Gubernur, Bobby Nasution Serap Aspirasi Warga Samosir
Audiensi IKLAB RAYA, Erni Ariyanti Tanggapi Pemekaran Sumatera Timur dan Sekolah Unggulan
komentar
beritaTerbaru
hit tracker