Selasa, 28 April 2026

Belum Adanya Menteri ESDM Definitif Berpotensi Hambat Pembahasan RAPBN 2017

Rabu, 17 Agustus 2016 12:40 WIB
Belum Adanya Menteri ESDM Definitif Berpotensi Hambat Pembahasan RAPBN 2017
beritasumut.com/ist
Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp beritasumut.com
+ Gabung

Beritasumut.com-Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar mendesak Presiden Jokowi untuk segera menunjuk Menteri ESDM definitif. Sebab, dengan belum adanya penunjukan Menteri ESDM yang baru tersebut, dinilai berpotensi menghambat pembahasan mengenai Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (RAPBN) 2017 yang ditargetkan selesai pada bulan Oktober 2016.

“Presiden harus segera menunjuk Menteri ESDM yang baru, agar pembahasan RAPBN 2017 bisa berjalan dan target-target yang telah dicanangkan di sektor ESDM dapat terealisasi,” jelas Rofi, Rabu (17/08/2016)

Diketahui, Arcandra Tahar diberhentikan dari jabatan sebagai Menteri ESDM oleh Presiden Jokowi, pada Senin (15/08/2016) malam. Posisi menteri yang kosong tersebut  untuk sementara diampu oleh Luhut Binsar Panjaitan sebagai pelaksana tugas (Plt), yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman.

Anggota Panja Migas ini meyakinkan bahwa posisi definitif Menteri ESDM tersebut diperlukan dalam menyusun kerangka asumsi makro ekonomi di bidang energi.

“Sektor energi merupakan bidang yang sangat vital serta memiliki dampak yang luar biasa. Sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan akan sangat menentukan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kecepatan Presiden dalam menunjuk Menteri ESDM tentu tetap harus mempertimbangkan kapasitas dan kredibilitasnya,” papar Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII ini.

Selain akan menghambat pembahasan RAPBN 2017, jika Presiden Jokowi tidak segera menunjuk Menteri ESDM definitif yang baru, akan berpotensi mengganggu berbagai target yang ditetapkan oleh pemerintah selama ini. Seperti, program 35.000 MW, kenaikan lifting migas nasional, peningkatan elektrifikasi nasional, hingga progress renegoisasi kontrak karya di sektor mineral dan batubara.

“Terakhir, Komisi VII minta agar kejadian pemberhentian menteri kemarin tidak terulang kembali,” tegas Rofi.(BS01)

Tags
beritaTerkait
DPR Soroti Pelemahan Rupiah, Sudah Lampaui Asumsi APBN 2025
16 Pos Anggaran yang Dihemat Prabowo: Alat Tulis Hingga Perdinas
Presiden Prabowo Tekankan Penyusunan Anggaran Harus Berorientasi pada Efisiensi dan Penghematan
Kepala Kanwil DJPB Sumut: APBN Instrumen Penting Kemajuan Bangsa
Presiden Prabowo Tekankan Efisiensi dalam Penggunaan APBN
Polrestabes Medan Peringkat 2 Kinerja Pengelolaan APBN Tahun 2022
komentar
beritaTerbaru
hit tracker