RI Mau Gabung OECD, KPK Membayangkan Begini

beritasumut.com - KPK menggelar lokakarya dan pertemuan teknis OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) Anti Bribery Convention. Diskusi ini sebagai tindaklanjut rencana bergabungnya Indonesia dengan OECD.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan peran KPK dalam rencana bergabungnya Indonesia ke OECD sebagi penanggung jawab bidang antikorupsi. Setyo menjelaskan KPK sudah mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk merespons peranan ini.

"Saya membayangkan kalau regulasi tentang ini bisa disahkan, saya berharap bahwa indeks persepsi korupsi itu akan bisa menjadi lebih baik. Karena pengaruhnya ada juga terkait dengan suap di sektor swasta, yang sampai saat ini juga belum ada aturannya," kata Setyo saat sambutan dalam Pembukaan Lokakarya dan pertemuan teknis OECD Anti Bribery Convention di Sumba Room, Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2025).

Dia mengatakan Indonesia sudah berkomitmen dan serius menganggapi isu suap asing (foreign bribery) sebagai hal yang penting. Menurutnya, pembahasan mengenai keterlibatan Indonesia dalam topik suap asing juga sangat dibutuhkan sehingga Indonesia bisa mendapatkan penghargaan menjadi yang pertama di Asia Tenggara merespons pemberantasan suap asing.

"Nah harapannya tahun ke depan akan menjadi lebih baik lagi, manakala regulasi tentang foreign bribery ini kemudian menjadi sebuah undang-undang atau paling tidak mengubah undang-undang korupsi yang sudah ada," ujar Setyo.

"Kemudian kita juga memahami bahwa aturan-aturan ini belum ada, belum secara regulasinya, belum tercantum. Belum ada instrumen hukumnya yang mengatur secara jelas dan tegas. Tapi saya yakin kalau ada permasalahan ini, pasti ditangani dengan baik," lanjutnya.

Dia juga menegaskan jika aturan ini sudah tersusun dengan baik, maka tentu ada sanksi yang turut dihadirkan. Dia menilai sanksi-sanksi ini yang nantinya dapat menjadi langkah pencegahan terhadap potensi suap asing.

"Kemudian kami menganggap bahwa ruh atau tujuan dari konvensi ini pastinya adalah bagaimana untuk bisa memberikan sanksi kepada para pelakunya. Karena kalau sanksinya diberikan secara tegas, kemudian juga ada bukan hanya secara hukuman badan saja, tapi juga korporasinya juga bisa kena, setidaknya ini pengaruhnya makin besar. Orang akan menghindari perilaku-perilaku korup, khususnya di bidang pemberian kepada penyuapan kepada publikasi ini," pungkasnya.(dtc)

Presiden Ingatkan Jajarannya untuk Berhati-hati Terbitkan Peraturan