Pj Bupati Langkat Teken MoU dengan Kejaksaan Negeri, Perkuat Penegakan Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara

beritasumut.com - Pj Bupati Langkat HM Faisal Hasrimy AP MAP, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Langkat terkait penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, Senin (23/09/2024).

Acara ini berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Pemerintah Kabupaten Langkat serta jajaran Kejaksaan Negeri.

Penandatanganan MoU ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang menyangkut aset pemerintah daerah. Beberapa kasus yang telah terjadi, seperti sengketa pasar baru Stabat, gugatan terhadap kantor Camat Sei Bingai, serta rumah dinas tenaga medis Puskesmas Tanjung Pura, menjadi perhatian serius pemerintah Langkat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Pemkab Langkat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clear Government).

"Pemerintah Kabupaten Langkat terus berbenah untuk memperbaiki kekurangan di semua sektor yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Kerja sama ini sangat penting untuk memastikan setiap langkah yang diambil sesuai dengan regulasi dan transparan," kata Faisal Hasrimy dalam sambutannya.

Faisal Hasrimy juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri Langkat yang kembali bersedia berperan sebagai jaksa pengacara negara, membantu Pemkab Langkat dalam penanganan berbagai masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. "Kami sangat berterima kasih atas kerjasama yang diberikan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk meminimalisir permasalahan hukum di Kabupaten Langkat," tambahnya.

MoU ini merupakan perpanjangan dari kesepakatan sebelumnya yang berakhir pada 13 Juni 2024. Kepala Kejaksaan Negeri Langkat, Yuliarni Appy, SH., MH., menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemkab Langkat. Ia berharap, melalui kerja sama ini, Kejaksaan dapat berperan aktif dalam membantu Kabupaten Langkat bangkit dari berbagai masalah hukum.

"Kami berkomitmen untuk terus mendukung Pemerintah Kabupaten Langkat dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Kehadiran kami di sini diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai tantangan hukum yang dihadapi," ujar Yuliarni Appy.

[br] Adapun hasil kerja sama ini, Pemkab Langkat meminta Kejaksaan Negeri Langkat untuk membantu penyelesaian sejumlah permasalahan hukum, termasuk pemberian legal opinion, pendampingan hukum dalam kasus-kasus aset pemerintah, hingga pemulihan keuangan pemerintah. Beberapa permasalahan yang telah berhasil ditangani oleh Kejaksaan Negeri Langkat di antaranya adalah penagihan tunggakan pajak senilai Rp 459.975.392, penyelesaian sengketa aset Pemkab Langkat di Kota Binjai, dan pemulihan keuangan sebesar Rp 5.781.471.789 atas temuan BPK RI.

Selain itu, Kejaksaan juga berperan dalam mendampingi Pemkab Langkat selama pandemi COVID-19 dan memberikan berbagai legal opinion kepada sejumlah perangkat daerah.

Dengan penandatanganan MoU ini, Pj Bupati Langkat berharap kerja sama antara Pemkab Langkat dan Kejaksaan Negeri Langkat dapat terus berlanjut dan semakin kuat, sehingga berbagai permasalahan hukum dapat diminimalisir, memberikan kepastian hukum, serta berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat.(BS12)

Kuliah Umum di UMSU, Kapolda Sumut Tekankan Penegakan Hukum Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat

Kepala Bakamla RI Terima Kunjungan Dirjen Penegakan Hukum LHK

Wujudkan Indonesia Maju, TNI-Polri Sinergi Tegakkan Hukum Disiplin

Kasat Binmas Polrestabes Medan : Anggota Polri Harus Bekerja Ikhlas dan Benar Dalam Penegakan Hukum di Masyarakat

TNI dan Kejaksaan Agung RI Sinergikan Penegakan Hukum Koneksitas

Bakamla RI Bersama JCG Gelar Latihan Terkoordinasi Penegakan Hukum di Laut