Beritasumut.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu Utara (Labura) melakukan kerjasama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tentang pemanfaatan sertifikat elektronik dalam sistem elektronik di lingkungan Pemkab Labura.
Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemkab Labura yang diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo Kab.Labura Drs.Sugeng dan pihak BSrE oleh Jonathan Gerhard Tarigan selaku Kepala BSrE bertempat di Gedung Settama BSSN.
Baca Juga : Pemko Medan Apresiasi Bakti Sosial KSJ Berbagi Sembako Bersama Pengemudi Betor
Sekretaris BSSN, Syahrul Mubarak, dalam sambutannya menyampaikan, pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE bertujuan mewujudkan tata kelola dalam pengaturan, pengarahan, dan pengendalian secara terpadu dan proses manajemen SPBE yang efektif, efisien, berkesinambungan, dan berkualitas.
"Untuk menjamin berlangsungnya SPBE atau yang dikenal dengan E-Goverment dibutuhkan hubungan keamanan yang prima, oleh karena itu diperluka layanan keamanan sistem elektronik yang mampu memberikan jaminan keamanan data, kerahasian, otentikasi data, integritas dan anti penyangkalan.Untuk menjamin hal tersebut dibutuhkan tanda tangan elektronik yang bersertifikasi. BSSN menjadi pihak ketiga terpercaya untuk menjamin tanda tangan elektronik yang akan bapak ibu lakukan di instansi masing-masing," paparnya dilansir dari laman labura, Minggu (17/10/2021).
[br] Sebelumnya juga telah dilaksanakan Rapat Finalisasi Draft PKS dipimpin Koordinator Fungi Hukum dan Kerjasama Ferry Indrawan yang diikuti oleh Pemda dan Instansi penandatangan PKS. Dalam kesempatan itu dijelaskan mengenai hak dan kewajiban pasca penandatanganan PKS.
Baca Juga:
Di antaranya pihak Pemda menyediakan infrastruktur sistem elektronik baik hardware dan software, sedangkan pihak BSrE berkewajiban untuk menyediakan modul yang akan diintegrasikan dengan sistem elektronik serta menerbitkan sertifikat elektronik. Dijelaskan bahwa PKS ini memiliki masa berlaku empat tahun.
Tahapan kerjasama ini dimulai sejak awal Juni tahun 2020 melalui konsultansi, sosialisasi terkait Sertifikat Elektronik oleh BSrE dan analisis kebutuhan sistem, integrasi sistem dan Draft Perjanjian Kerjasama oleh tim hingga terbitnya surat rekomendasi sebagai data dukung pelaksanaan Perjanjian Kerjasama. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan pertengahan pekan kemarin secara elektronik melalui aplikasi Sistem Monitoring Layanan Sertifikat Elektronik (SIMANTAPS).
Drs Sugeng selaku Kepala Dinas Kominfo Labura menambahkan, untuk saat ini pemanfaatan sertifikat elektronik di Kabupaten Labura akan dimulai pada dokumen-dokumen izin cuti yang ada di Badan Kepegawaian daerah (BKD) Kabupaten Labura.(BS09)
Baca Juga:
Lippo Karawaci menunjuk Bambang Soesatyo sebagai Komisaris Independen dan Indra Yuwana sebagai Presiden Direktur dalam RUPST 2026.
Ekonomi
beritasumut.com Sidang perdana perkara pembatalan perdamaian (homologasi) yang diajukan oleh 34 mantan karyawan terhadap PT Tor Ganda di Pe
Peristiwa
PT Dua Rimba Medtech Indonesia resmikan fasilitas di Cikarang untuk dorong manufaktur alat kesehatan lokal dan solusi perawatan luka modern.
Kesehatan
KADIN Medan apresiasi TNI AL tangkap begal di Belawan. Langkah tegas dinilai tingkatkan keamanan dan kepercayaan dunia usaha.
Peristiwa
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional (MagangHub Kemnaker)
Ekonomi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan.
Ekonomi
beritasumut.com Pertamina Patra Niaga kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan dalam ajang Program Penilaian Peri
Politik & Pemerintahan
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melalui Fuel Terminal (FT) Krueng Raya meresmikan Foodcourt UMKM Desa Meunasah M
Ekonomi
beritasumut.com PT Pertamina Patra Niaga melalui Fuel Terminal Medan mempertegas komitmennya dalam mendukung pembangunan keluarga dan kesej
Pendidikan
Implementasi Permendag 24/2025 tersendat, KADIN dorong sinkronisasi kebijakan dan skema impor plastik bekas terkendali.
Ekonomi