Komite Kerja Optimalisasi Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Pedesaan Provinsi Sumut dengan Unpab "Bincang-Bincang" Permasalahan Desa

beritasumut.com - Komite Kerja Optimalisasi Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Pedesaan Provinsi Sumatera Utara dengan Universitas Pembangunan Panca Budi menyelenggarakan kegiatan bincang-bincang permasalahan desa pada Jumat (11/06/21) dengan tema “Pembangunan Desa di Provinsi Sumatera Utara”.

Bertempat di Gelanggang Mahabento Kampus UNPAB, dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Dinas PMD Pemprovsu Ir Aspan Sofian MM, Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) Sumut M Santri Azhar Sinaga SH, Direktur Eksekutif Kadin Sumut Hendra Utama SSos MSP, Ketua Kadin Kabupaten Mandailing Natal Bahran S. Daulay, Ketua Forum Bumdes Sumut Prof. Dr R Hamdani Harahap MSi., Komunitas Hiduplah Indonesia Raya (Hidora) Bachtiar Djanan, Penggiat Kopi dari Desa Sihosar Nova Surya Tarigan, Satker P3MD Lukmanul Hakim serta Kepala Desa Sidorejo Kabupaten Langkat M Sofyan.

Kegiatan ini digagas untuk menjaring masukan-masukan dari berbagai pihak dan lembaga-lembaga terkait dalam perumusan permasalahan-permasalahan yang dihadapi untuk percepatan pembangunan pedesaan wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Ketua Komite Kerja Optimalisasi Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Pedesaan Provinsi Sumatera Utara Dr H.Isa Indrawan SE MM membuka kegiatan dengan pemaparan kondisi aktual dan permasalahan pedesaan di Sumut.

“Tingginya persentase desa tertinggal dan sangat tertinggal ditengah gencarnya pembangunan pedesaan pada saat ini, menjadi alasan utama dibentuknya Komite Optimalisasi Desa. Komite yang dibentuk pada tanggal 4 November 2020 yang terdiri dari komponen Kadin, Aptisi dan Pemerintah ini berkomitmen untuk membantu percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan pedesaan di Provinsi Sumatera Utara melalui berbagai program dengan berkolaborasi dengan mitra-mitra kerja komite,” papar beliau.

[br] Pada kesempatan tersebut, dipaparkan juga program-program yang telah dijalankan Komite Optimalisasi Desa dibeberapa daerah seperti program peningkatan potensi pariwisata desa atau ecowisata/ wisata desa di beberapa desa di kabupaten Nias, Batu Bara, program peningkatan capacity building perangkat desa di Kabupaten Mandailing Natal, Batu Bara dan program listrik desa di 6 desa di Kabupaten Tapanuli Utara.

Ir Aspan Sofian MM, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa dalam proses pembangunan desa saat ini memiliki isu-isu yang sangat kompleks, salah satu yang paling mendasar adalah hak otonomi desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, yang pada implementasinya kerap mendapatkan intervensi dari pihak-pihak lain dalam pengelolaan desa, Keterbatasan Sumber Daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas serta keterbatasan sumber dana.

Namun, dengan kerjasama dari berbagai stakeholder dalam pengembangan berbagai potensi yang ada, serta revitalisasi unit-unit usaha desa (Bumdes) akan dapat memberikan terobosan baru serta mendorong kemajuan dalam pembangunan pedesaan.

Dari data dan fakta yang disampaikan oleh Ketua Forum Bumdes Sumut Prof. Dr R Hamdani Harahap MSi, hampir separuh unit-unit usaha yang ada tidak memiliki administrasi dan tata kelola yang baik hal ini ditenggarai oleh minimnya jiwa entrepreneur yang kuat. Melalui kegiatan ini disampaikan dukungan penuh terhadap komite optimalisasi desa sebagai wadah untuk pemberian pendampingan, pengarahan terhadap perubahan, perbaikan dan pembangunan unit-unit usaha desa.

Sementara itu, Bachtiar Djanan atau yang akrab disapa mas Tejo (Hidora) menyampaikan bahwa tantangan dalam pembangunan desa adalah pendampingan yang berkesinambungan. "Pendekatan yang model hit and run, kita kasih pelatihan lalu kita tinggal pergi itu tidak akan berhasil, ini pengalaman kita selama bertahun-tahun bergelut di desa,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, penggiat kopi dari desa Sihosar Nova Surya Tarigan menyambungkan, siap mendukung jika program pendampingan tersebut dijalankan didesanya.

[br] Ketua Komite Advokasi Daerah (KAD) sumut M. Santri Azhar Sinaga SH menyampaikan pentingnya pendampingan dalam aspek legalitas, pembinaan dalam pengelolaan dana desa dan Bumdes agar tidak terjadi maladministrasi yang berujung pada tindakan pidana korupsi yang dalam waktu dekat akan menggelar roadshow sosialisasi pencegahan tindakan korupsi di beberapa desa di Provinsi Sumatera Utara.

Kamar Dagang dan Indusri (Kadin) sebagai organisasi pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian, perdagangan, perindustrian dan jasa memegang amanat UU Nomor 1 tahun1987, dimana kadin merupakan mitra kerja pemerintah dalam menjaga kepentingan usaha perekonomian masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pembangunan pedesaan, Kadin berkewajiban untuk menggandeng, mendorong usaha-usaha perekonomian untuk berkembang sehingga dapat membuka peluang usaha demi kemajuan ekonomi masyarakat pedesaan serta sebagai wadah pembinaan untuk meningkatkan kemampuan profesi pengusaha yang ada di desa.

[br] Untuk itu, Ketua Umum Kadin Sumut, Ivan Iskandar Batubara pada kesempatan ini melalui Direktur Eksekutif Hendra Utama S Sos MSP, menyampaikan dukungan penuh serta mengajak para pengusaha untuk berpartisipasi dan bersinergi dalam optimalisasi pembangunan dan pengembangan wilayah pedesaan di Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai organisasi yang mewadahi banyak institusi, Komite Kerja Optimalisasi Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Pedesaan Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk fokus dalam mendukung pengembangan desa melalui berbagai program kemitraan dengan berbagai pihak dan lembaga terkait, untuk mencari terobosan baru pengembangan potensi desa dalam berbagai bidang yang berkelanjutan untuk percepatan pembangunan wilayah pedesaan di Provinsi Sumatera Utara.(BS10)

Legimin Raharjo dan Iksan Chan Motivasi Pemain Muda Akademi Sekolah Sepak Bola

KADIN Medan Apresiasi TNI AL Tangkap Begal di Belawan, Dinilai Tingkatkan Keamanan

Implementasi Permendag 24/2025 Tersendat, KADIN Dorong Impor Plastik Bekas Terkendali

Kualitas Pendidikan di Sumatera Utara Masih Timpang, Akademisi Tawarkan Solusi Strategis

KADIN: Kelangkaan Plastik Bekas Picu Harga Polibag Naik 40%, Ancam Inflasi Pangan

KADIN Medan Hadiri Musrenbang RKPD 2027, Dukung 5 Pilar Iklim Investasi Pemko Medan